Tahun ini, Yunanisudah memasukitahun ke-6periode krisis.Fotohuffingtonpost.comIlustrasihenewstribe.comreformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secarabertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemdatelah memiliki kekuatan untuk memulaiproses tersebut, sehingga pada tahun 2025,birokrasi pemerintahan yang profesionaldan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.Dalam definisi pemerintah, reformasi birokrasibermakna sebagai sebuah perubahan besardalam paradigma dan tata kelola pemerintahanIndonesia. Selain itu, reformasi birokrasi jugabermakna sebagai sebuah pertaruhan besarbagi bangsa Indonesia dalam menyongsongtantangan abad ke-21.Jika berhasil dilaksanakan dengan baik,reformasi birokrasi akan mencapai tujuanyang diharapkan, antara lain mengurangi danakhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaankewenangan publik oleh pejabat di instansiyang bersangkutan, menjadikan negarayang memiliki most-improved bureaucracy,meningkatkan mutu pelayanan kepadamasyarakat, meningkatkan mutu perumusandan pelaksanaan kebijakan/program instansi,meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalampelaksanaan semua segi tugas organisasi,menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif,proaktif, dan efektif dalam menghadapiglobalisasi serta dinamika perubahanlingkungan strategis.Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan,reformasi birokrasi hanya akan menimbulkanketidakmampuan birokrasi dalam menghadapikompleksitas yang bergerak secaraeksponensial di abad ke-21, antipati, trauma,berkurangnya kepercayaan masyarakatterhadap pemerintah, dan ancaman kegagalanpencapaian pemerintahan yang baik (goodgovernance), bahkan menghambat keberhasilanpembangunan nasional. Reformasi birokrasiberkaitan dengan ribuan proses tumpangtindih (overlapping) antarafungsi-fungsi pemerintahan,melibatkan jutaan pegawai, danmemerlukan anggaran yangtidak sedikit.Selain itu, reformasibirokrasi pun perlu menataulang proses birokrasi daritingkat (level) tertinggi hinggaterendah dan melakukanterobosan baru (innovationbreakthrough) dengan langkahlangkahbertahap, konkret,realistis, sungguh-sungguh,berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of the box thinking),perubahan paradigma (a new paradigm shift),dan dengan upaya luar biasa (business not asusual). Oleh karena itu, reformasi birokrasinasional perlu merevisi dan membangunberbagai regulasi, melakukan modernisasiberbagai kebijakan dan praktek manajemenpemerintah pusat dan daerah, sertamenyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintahdengan paradigma dan peran baru. Upayatersebut membutuhkan suatu grand design danroad map reformasi birokrasi yang mengikutidinamika perubahan penyelenggaraanpemerintahan sehingga menjadi suatu livingdocument.Upaya reformasi birokrasi tersebutsekiranya menjadi urgent mengingat berbagaikeberhasilan reformasi di bidang lainnyatelah membawa negara ini menuju level yanglebih tinggi. Reformasi bidang politik dalamkurun waktu 10 tahun terakhir telah berhasilmeletakkan landasan politik bagi kehidupandemokrasi di Indonesia. Suksesnya pelaksanaanPemilu 2004 dan 2009 telah menjadikanIndonesia sebagai salah satu barometernegara demokrasi terbesar di dunia. Dalambidang ekonomi, reformasi juga telah mampumembawa kondisi ekonomi yang semakin baik,sehingga mengantarkan Indonesia kembali kedalam jajaran middle income countries. Olehkarena itu, demi visi pelayanan publik berkelasdunia, sekiranya ide-ide positif dan segar darimasing-masing kepala daerah menjadi sebuahkewajiban. Demikian pula dukungan dari seluruhmasyarakat dan stakeholders lainnya demimenjadikan aparat pemerintahan setangguh dansekompeten swasta.*Peneliti di BKF, Kementerian Keuangan42MediaKeuangan
Vol. X No. <strong>95</strong> / Agustus <strong>2015</strong>43