VOLUME X | NO 95 / AGUSTUS 2015

Di Indonesiatimur, ketikapemerintahmembuatprogrampengentasankemiskinantetapimasyarakatnyasendiritidak tahubagaimanamenggunakanbantuan yangdiberikan, disinilah perluperan swasta.Kadek Dian Sutrisna ArthaFotoBagus Wijayamereka rendah. Biasanya orang yangpendapatannya bisa mencukupi kebutuhandasar baru berpikir memiliki asuransi. Kalaumakan saja belum cukup apalagi membayarasuransi. Kasus asuransi ini juga berlaku untukproduk-produk keuangan yang lain.Apa faktor lain yang menghambat inklusi keuangan?Faktor penting lain adalah penambahaninfrastruktur agar institusi keuangan kita bisamengakses masyarakat pedesaan. Selama inimereka lebih banyak berhubungan denganinstitusi non formal. Masih banyak masyarakatyang memilih meminjam uang pada lintah daratatau tengkulak karena lebih mudah diakses.Mereka tidak perlu memberikan jaminan apa-apakalau mau meminjam uang. Mereka minta bisacepat mendapat pinjaman dengan syarat yangmudah.Kelompok masyarakat mana yang perlu diprioritaskandalam program inklusi keuangan?Sebenarnya di setiap daerah sangatheterogen kebijakannya. Ada yangmenggunakan kebijakan kultural ada yangmenggunakan pendekatan agama. Misalnyaperbankan bisa memperkenalkan produknyapada kelompok ibu-ibu pengajian.Pendekatan peningkatan inklusikeuangan tidak bisa dengan one for all secaranasional. Harus disesuaikan dengan tingkatperkembangan masing-masing daerah. Jangansampai di Papua perbankan mengenalkanAnjungan Tunai Mandiri (ATM) terlebih dahulu,bisa gegar budaya. Proses edukasi manajemenkeuangan belum selesai mereka sudahdikenalkan dengan ATM. Target mengurangikemiskinan, mendorong pertumbuhan danpemerataan tidak akan tercapai. Mereka malahakan menggunakan uangnya ke arah yang lebihkonsumtif.Bagaimana bila dikaitkan dengan perlambatan ekonomisaat ini?Indonesia memiliki masalah savinginvestment gap. Kita membiayai gap ini dariinvestasi luar atau mengeluarkan obligasipemerintah yang dibeli asing. Kalau inklusikeuangan tinggi, targetnya tabungan nasionaljuga tinggi sehingga ketergantungan terhadapperekonomian global atau pembiayaan dari luarmenjadi lebih terbatas.Kondisi ekonomi saat ini secara keseluruhansangat dipengaruhi perekonomian global yangbelum pulih. Ada risiko pembalikan arus modalkarena bank sentral AS Federal Reserve (The Fed)akan menaikkan tingkat suku bunganya. Apalagisaat ini obligasi pemerintah hampir 40 persendimiliki asing sehingga sangat rentan terhadapgejolak global. Kalau di domestik kita memilikisimpanan yang tinggi, maka gejolak global tidakakan terlalu berpengaruh.Partisipasi swasta terhadap program iklusikeuangan seperti apa ?Pengembangan finansial tergantung dimanadan bagaimana level pembangunan di setiapdaerah. Kalau bicara masyarakat Jawa atauJakarta kita sudah bicara inovasi keuangan.Isunya bukan lagi soal meningkatkan simpanantetapi bagaimana meningkatkan efisiensi.Perbankan harus mendukung e-budgetingpemerintah. Cashless dengan e-money jugabutuh peran swasta. Selain lebih efisien,menghitung pendapatannya juga akan lebihmudah.Di Indonesia timur, ketika pemerintahmembuat program pengentasan kemiskinantetapi masyarakatnya sendiri tidak tahubagaimana menggunakan bantuan yangdiberikan, di sinilah perlu peran swasta.Investor dan swasta perlu melakukan koordinasiagar program-program pemerintah ini efektif.Misalnya, bank tidak hanya memberikan kredittetapi juga aktif memberikan edukasi. Jadi yangterpenting adalah pemetaan kondisi di masingmasingdaerah. Program inklusi keuangan tidakbisa sama untuk semua daerah padahal levelpembangunannya berbeda.Apa saja indikator sebuah negara “melek” keuangan ?Kalau indikator makro adalah beraparasio simpanan nasional terhadap GrossDomestic Product (GDP). Namun sebenarnyainklusi keuangan ini relatif berkaitan denganpemerataan dan akses masyarakat. Harusnyaindikatornya adalah sejauh mana masyarakatdengan pendapatan rendah memiki akses keinstitusi keuangan. Hal ini sesuai dengan definisiinklusi keuangan yaitu proses dimana kelompokmasyarakat bawah bisa mengakses jasa institusikeuangan.Teks Irma Kesuma DewiVol. X No. 95 / Agustus 201529