Kabupaten Sehat - Dinas Kesehatan Rejang Lebong

13. Best Practice DHS-1 Rejang Lebong : Reformasi
Pembiayaan Puskesmas
Dipublikasi pada Rabu, 14 Januari 2009 oleh toni
Judul ini dipilih sebagai best practice untuk Prov. Bengkulu karena keberhasilan Kabupaten
Rejang Lebong untuk meningkatkan pembiayaan kesehatan (Health Financing). Di Kabupaten
Rejang Lebong, sebelum tahun 2005 pola tarif pelayanan antar Puskesmas tidak sama.
Pendapatan (income) Puskesmas sering tidak memenuhi target yang ditetapkan Pemda. Pada
tahun 2005, sampai November 2005, pencapaian target pendapatan Puskesmas se Kabupaten
Rejang Lebong, hanya 59 %. Dinas Kesehatan kabupaten Rejang Lebong merasa bahwa
keadaan ini perlu ditata dengan regulasi pembiayaan yang reformatif.
Direncanakan regulasi ini akan dibuat melalui Perda Kabupaten, dan semua Puskesmas akan
mematuhi regulasi ini. Dipandang dari level Kabupaten, maka Puskesmas akan merupakan
obyek dimana regulasi diadakan. Tetapi Puskesmas sendiri akan menjadi subyek untuk mengimplementasikan
Perda. Pemda sebagai “pemilik” Puskesmas akan mengelola regulasi ini.
Sedangkan tentang area reform, kegiatan ini dapat dimasukkan dalam area “reformasi
pembiayaan”. Namun tujuan kegiatan ini juga untuk membuat Puskesmas mampu mengelola
sendiri dana yang diterima (self-managed), untuk kegiatan peningkatan mutu pelayanan, maka
kegiatan ini dapat pula dimasukkan dalam area: Peningkatan Mutu Pelayanan.
Agar reformasi pembiayaan Puskesmas bisa berkesinambungan meskipun DHS-I telah selesai,
beberapa exit strategy dan sustainability plan perlu dipertimbangkan antara lain:
1. Monitoring dan Evaluasi perencanaan Puskesmas dan pembiayaannya perlu dikerjakan
secara teratur. Bila ditemukan penyimpangan, perlu segera dilakukan corrective actions.
2. Verifikasi dan audit financial juga perlu dikerjakan secara rutin.
3. Insentif pada petugas perlu dilanjutkan. Insentif tidak harus berupa uang, namun bisa
dalam bentuk penghargan lain.
SATUKAN TEKAD MENYEHATKAN RAKYAT 18