PKn 2

More documents

Recommendations

Info

d) Rancangan undang-undang APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Bila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu (pasal 23 ayat 2 dan 3). 4) Tata cara penyelesaian RUU Tata cara penyelesaian RUU merupakan bagian dari materi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005. Peraturan ini berisi tentang tata cara mempersiapkan RUU, rancangan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Peraturan Presiden. Hal ini sebagai pelaksanaan dari pasal 18 ayat (3) dan pasal 24 UU No.10/2004 (UU-P3). Proses penyelesaian RUU meliputi perancangan oleh presiden maupun DPR. Hal ini juga pembahasan bersama oleh institusi DPR RI berhadapan dengan pemerintah atau DPR . Prosedur pengajuan tiap-tiap RUU adalah sebagai berikut: Disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR Ditanddatangani sekurang- kurangnya 10 orang anggota DPR Disampaikan kepada Presiden oleh pimpinan DPR dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama-sama dengan DPR Pembicaraan di DPR a. Pembicaraan Tingkat I b. Pembicaraan Tingkat II Dalam Rapat Paripurna ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul RUU kepada para anggota DPR RI Apabila disetujui dengan perubahan DPR menugaskan kepada Komisi, Badan Legislasi atau Panitia Khusus untuk membahas dan menyempurnakan usul dari DPR Disetujui tanpa perubahan Bagan 3.2 Proses pembentukan RUU usul dari DPR. Rapat Badan Musyawarah menentukan waktu pembicaraan Rapat Pengurus memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul DPR atau tidak Yang didahului: a. Penjelasan pengusul b. Pendapat Fraksi-fraksi Peraturan Perundang-udangan Nasional 103
Presiden Menteri Panitia disampaikan lebih dulu kepada: 1. Menteri atau pimpinan lembaga yang erat hubungannya dengan materi yang dibahas 2. Menteri Kehakiman dan HAM 3. Sekretaris Kabinet Pembicaraan di DPR a. Pembicaraan Tingkat I b. Pembicaraan Tingkat II Sekretaris Kabinet menyiapkan nota pengantar untuk DPR Bagan 3.3 Proses pembentukan RUU usul dari Pemerintah. Pembicaraan Tingkat I Dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus, bersama-sama Pemerintah; dengan cara: a.Pemandangan umum fraksi terhadap RUU b.Jawaban Pemerintah atas pemandangan umum fraksi c. Pembahasan RUU oleh DPR, dan Pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Departemen 1. Prakarsa pokok-pokok materi disampaikan kepada Presiden 2. Persetujuan Presiden diterima 3. Departemen dapat membentuk Panitia inter-departemen 4. Tanggapan diterima dan menteri atau pimpinan lembaga yang erat hubungannya dengan menteri kehakiman dan sekretaris kabinet 5. RUU final disampaikan kepada Presiden Bagan 3.4 Tingkat pembicaraan RUU dari Pemerintah. DPR Pembicaraan Tingkat II Dalam rapat Paripurna dengan acara: a. Pengambilan keputusan, yang didahului oleh 1. Laporan hasil pembicaraan Tingkat I 2. Pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, apabila dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya; b. Penyampaian sambutan pemerintah 104 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs
Page 2 and 3:
Dewi Aniaty Aviani Santi PKn 2 KELA
Page 4 and 5:
KATA SAMBUTAN Puji syukur kami panj
Page 6 and 7:
DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN iii KATA P
Page 8 and 9:
Bab I Ideologi Pancasila TUJUAN PEM
Page 10 and 11:
Setiap bangsa haruslah memiliki ide
Page 12 and 13:
Sedangkan Pancasila sebagai ideolog
Page 14 and 15:
harapan masa depan yang lebih baik
Page 16 and 17:
c. Pancasila menurut ilmu hukum mem
Page 18 and 19:
4. Perlawanan fisik dilakukan oleh
Page 20 and 21:
3) Cinta tanah air dan bangsa, mene
Page 22 and 23:
Sumber: Tempo, Desember 2003 e) Mem
Page 24 and 25:
Sumber: 50 Tahun Indonesia Merdeka
Page 26 and 27:
Sumber: Tempo, 1 Februari 2004 Gamb
Page 28 and 29:
f) Mengatur pengeluaran. Sumber: In
Page 30 and 31:
RANGKUMAN 1. Pancasila sebagai dasa
Page 32 and 33:
. usaha bersama yang menguntungkan
Page 34 and 35:
18. Pancasila sebagai dasar falsafa
Page 36 and 37:
Kemanusiaan a. Dalam keluarga a. Da
Page 38 and 39:
Bab II Perkembangan Konstitusi di I
Page 40 and 41:
Konstitusi berasal dari bahasa Lati
Page 42 and 43:
Tanggal 18 Agustus 1945, sehari set
Page 44 and 45:
Demokrasi liberal parlementer dilak
Page 46 and 47:
Berdirinya negara RIS telah mengara
Page 48 and 49:
3. Undang-Undang Dasar Sementara 19
Page 50 and 51:
Pasal ini menunjukkan bentuk republ
Page 52 and 53:
menyebabkan pertentangan. Sistem po
Page 54 and 55:
l) Dalam pemilu sistem proporsional
Page 56 and 57:
a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerin
Page 58 and 59:
No. 3 tahun 1985 dasar organisasi p
Page 60 and 61: 5. Perubahan UUD 1945 (19 Oktober 1
Page 62 and 63: . Latar Belakang Perubahan UUD 1945
Page 64 and 65: Terdapat lima kesepakatan dasar ber
Page 66 and 67: 7) Hasil sidang tahunan MPR 2000 be
Page 68 and 69: B. Penyimpangan-Penyimpangan terhad
Page 70 and 71: 5) Sebagai akibat sistem parlemente
Page 72 and 73: 2. Berbagai Penyimpangan Pada Masa
Page 74 and 75: 7. Adanya pers terpimpin yang menga
Page 76 and 77: 6) TPS dibuat di kantor-kantor. 7)
Page 78 and 79: Krisis ekonomi yang berkepanjangan,
Page 80 and 81: a. Presiden Soekarno b. Presiden So
Page 82 and 83: e. Presiden dalam memberikan perset
Page 84 and 85: konstitusi telah memberi jaminan da
Page 86 and 87: RANGKUMAN 1. Konstitusi berasal dar
Page 88 and 89: 4. Bentuk negara Indonesia menurut
Page 90 and 91: Bab III Peraturan Perundang- Undang
Page 92 and 93: Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai
Page 94 and 95: yuridis yang berlaku dalam tata uru
Page 96 and 97: Bentuk perundang-undangan nasional
Page 98 and 99: (a) Mempersiapkan rancangan acara d
Page 100 and 101: (4) Putusan berdasarkan mufakat ada
Page 102 and 103: d) UUD 1945 pasal 22 ayat (2), “P
Page 104 and 105: undang-undang dibahas oleh presiden
Page 106 and 107: (b) Pelaksanaan peraturan-peraturan
Page 108 and 109: c) Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi,
Page 112 and 113: Pembicaraan Tingkat I Dalam Rapat K
Page 114 and 115: d) Keputusan Mendagri No.24 Tahun 2
Page 116 and 117: terdapat undang-undang yang tidak m
Page 118 and 119: . Bersikap Kritis terhadap Perundan
Page 120 and 121: c. Mematuhi Peraturan Perundang-und
Page 122 and 123: a. Korupsi dan Upaya Pemberantasann
Page 124 and 125: 4) Kerugian di bidang hukum Di bida
Page 126 and 127: 8) Asas perlakuan yang jujur yaitu
Page 128 and 129: P E N G A Y A A N Dalam amandemen U
Page 130 and 131: 4) Rakyat mempunyai hak memperoleh
Page 132 and 133: . DPR c. Presiden dan para pembantu
Page 134 and 135: 3. Lembaga ini tidak termasuk lemba
Page 136 and 137: 16. Usaha yang tidak menunjukkan pe
Page 138 and 139: 5. Jelaskanlah dengan bagan, prosed
Page 140 and 141: A. Tulislah salah satu jawaban yang
Page 142 and 143: 4) Peri Kerakyatan 5) Kesejahteraan
Page 144 and 145: 26. Perhatikan pernyataan berikut i
Page 146 and 147: Bab IV Demokrasi dalam Berbagai Keh
Page 148 and 149: A. Demokrasi dalam Berbagai Kehidup
Page 150 and 151: Selanjutnya dalam perkembangan demo
Page 152 and 153: Ciri-ciri demokrasi parlementer ada
Page 154 and 155: DEMOKRASI Cara Menyalurkan Pendapat
Page 156 and 157: Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 d
Page 158 and 159: nesia, dan identitas sebagai bangsa
Page 160 and 161:
kegotongroyongan di desa sangat kua
Page 162 and 163:
Berkumpul dan berserikat dalam suat
Page 164 and 165:
Pendapat rakyat merupakan penjelmaa
Page 166 and 167:
f. Pembentukan kepanitiaan kegiatan
Page 168 and 169:
4. Penerapan Demokrasi di Lingkunga
Page 170 and 171:
Sumber: Tempo, 15 September 2002 Ga
Page 172 and 173:
2) Pasal 6A ayat (3) “Pasangan ca
Page 174 and 175:
KEGIATAN 4 . 3 Salin dan isilah pad
Page 176 and 177:
. Demokrasi dengan sistem pemisahan
Page 178 and 179:
6. Penyelenggaraan Pemilu 2004 di I
Page 180 and 181:
18. Contoh penerapan demokrasi di l
Page 182 and 183:
Bab V Kedaulatan Rakyat dan Sistem
Page 184 and 185:
Sumber: Encyelopedia Americana Gamb
Page 186 and 187:
1. Pengertian dan Bentuk Kedaulatan
Page 188 and 189:
kenyataannya penguasalah yang memeg
Page 190 and 191:
f. Secara konstitusional Indonesia
Page 192 and 193:
4) Di Pulau Selayar Sulawesi Selata
Page 194 and 195:
kpu BPK bank sentral Perwakilan BPK
Page 196 and 197:
• Fraksi PBR = 14 orang • Fraks
Page 198 and 199:
(2) Mengawasi pelaksanaan undang-un
Page 200 and 201:
) Pasal 7B ayat (3), “Pengajuan p
Page 202 and 203:
pencoblosan surat suara di tempat p
Page 204 and 205:
2. Perankanlah dalam kelompok belaj
Page 206 and 207:
sumber kedaulatan yang memiliki kek
Page 208 and 209:
7. Sesuai UUD 1945, tugas Dewan Per
Page 210 and 211:
B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan b
Page 212 and 213:
? Soal-Soal Akhir Semester 2 Tulisl
Page 214 and 215:
Pengamalan Pancasila sila ketiga di
Page 216 and 217:
24. Banyak peluang untuk mengadakan
Page 218 and 219:
Pernyataan di atas merupakan contoh
Page 220 and 221:
45. Dalam pelaksanaan demokrasi, me
Page 222 and 223:
GLOSARIUM A Abolisi 43, 73, 76, 189
Page 224 and 225:
Duta 189, 200 = orang yang mewakili
Page 226 and 227:
Konsul 189, 200 = orang yang diangk
Page 228 and 229:
serta dalam pembangunan dalam rangk
Page 230 and 231:
Subak 182 =organisasi masyarakat ke
Page 232 and 233:
Natabaya, H.A.S., Prof., S.H., LL.M
Page 234 and 235:
H Hans Kelsen 87 I idealisme 6 Ideo
Page 236 and 237:
167, 170, 180, 181, 183, 184, 193,
show all

PKn 2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?