PKn 2
PKn 2
PKn 2
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Indonesia berbentuk republik bukan kerajaan karena bangsa Indonesia<br />
menentang feodalisme dan kolonialisme. Republik Indonesia menjamin<br />
kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam<br />
permusyawaratan perwakilan, untuk mewujudkan masyarakat adil dan<br />
makmur berdasarkan Pancasila.<br />
P E N G A Y A A N<br />
Bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam<br />
1. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan “maka<br />
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang<br />
dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik<br />
Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada . . .”<br />
2. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara<br />
kesatuan yang berbentuk republik.”<br />
3. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Oleh karena negara Indonesia<br />
itu suatu ensheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah<br />
di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.”<br />
4. Bentuk republik sebetulnya sudah lebih dulu ditulis dalam Piagam Jakarta<br />
22 Juni 1945. Piagam itu menetapkan bahwa negara Indonesia ialah suatu<br />
Republik Kesatuan (Republik Unitarisme), jadi menolak monarki.<br />
b. Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar<br />
1945<br />
Sistem pemerintahan berarti pembagian kekuasaan dan hubungan antar<br />
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk<br />
memenuhi kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut<br />
pasal 4 dan 17 UUD 1945 adalah sistem presidensial. Ini artinya presiden<br />
disamping berkedudukan sebagai “kepala negara” juga sebagai “kepala<br />
pemerintahan”. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi<br />
dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.<br />
Sistem presidensial berlangsung di Indonesia untuk pertama kali pada<br />
18 Agustus 1945 - 14 November 1945. Selanjutnya berlaku sistem parlementer<br />
(demokrasi liberal parlementer). Dalam sistem presidensial, presiden<br />
memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan para<br />
menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tidak seperti pada<br />
sistem parlementer. Kabinet presidensial yang pertama dibentuk pada tanggal<br />
2 September 1945, yang dipimpin oleh presiden.<br />
36 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs