02.07.2013 Views

PKn 2

PKn 2

PKn 2

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Indonesia berbentuk republik bukan kerajaan karena bangsa Indonesia<br />

menentang feodalisme dan kolonialisme. Republik Indonesia menjamin<br />

kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam<br />

permusyawaratan perwakilan, untuk mewujudkan masyarakat adil dan<br />

makmur berdasarkan Pancasila.<br />

P E N G A Y A A N<br />

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia dijelaskan dalam<br />

1. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan “maka<br />

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang<br />

dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik<br />

Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada . . .”<br />

2. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara<br />

kesatuan yang berbentuk republik.”<br />

3. Penjelasan pasal 18 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Oleh karena negara Indonesia<br />

itu suatu ensheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah<br />

di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga.”<br />

4. Bentuk republik sebetulnya sudah lebih dulu ditulis dalam Piagam Jakarta<br />

22 Juni 1945. Piagam itu menetapkan bahwa negara Indonesia ialah suatu<br />

Republik Kesatuan (Republik Unitarisme), jadi menolak monarki.<br />

b. Sistem Pemerintahan Menurut Undang-Undang Dasar<br />

1945<br />

Sistem pemerintahan berarti pembagian kekuasaan dan hubungan antar<br />

lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk<br />

memenuhi kepentingan rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut<br />

pasal 4 dan 17 UUD 1945 adalah sistem presidensial. Ini artinya presiden<br />

disamping berkedudukan sebagai “kepala negara” juga sebagai “kepala<br />

pemerintahan”. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi<br />

dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.<br />

Sistem presidensial berlangsung di Indonesia untuk pertama kali pada<br />

18 Agustus 1945 - 14 November 1945. Selanjutnya berlaku sistem parlementer<br />

(demokrasi liberal parlementer). Dalam sistem presidensial, presiden<br />

memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat dan memberhentikan para<br />

menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, tidak seperti pada<br />

sistem parlementer. Kabinet presidensial yang pertama dibentuk pada tanggal<br />

2 September 1945, yang dipimpin oleh presiden.<br />

36 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!