PKn 2

Peraturan perundang-undangan nasional merupakan alat untuk
memperlancar roda-roda pemerintahan dalam meraih tujuan nasional.
Perundang-undangan yang berfungsi dengan baik akan menunjukkan ukuran
keberhasilan pemerintah, karena dengan perundang-undangan kita bisa
menemukan masalah dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan di masa
mendatang.
2. Contoh-contoh Penyimpangan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan perundang-undangan nasional telah dibentuk dengan
berbagai usaha penyempurnaan. Namun, pada kenyataan di masyarakat
belum dilaksanakan sepenuhnya secara optimal. Pada praktiknya masih
banyak penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini
bisa terjadi karena beberapa faktor misalnya kemiskinan, mentalitas manusia
yang buruk, kemampuan kerja yang kurang memadai dan iklim kekuasaan
yang tidak demokratis.
Masalah besar yang sering mengemuka adalah perilaku korupsi yang
menimbulkan banyak kerugian di berbagai bidang. Bagaimana usaha
pemberantasannya dan instrumen anti korupsi akan diuraikan berikut ini.
P E N G A Y A A N
Praktik KKN di lembaga pemerintahan/negara berdasarkan hasil
penelitian Litbang Kompas (7 Januari 2002):
1. DPR (87,4%)
2. Peradilan (83,2%)
3. Militer/Kepolisian (81,5%)
4. Departemen/Kementrian (82,5%)
5. Kabinet Pemerintahan (77,9%)
6. Lembaga Pendidikan (75,5%)
7. Instansi Kesehatan (64,8%)
8. Instansi Keagamaan (5,7%)
9. Instansi Tingkat Provinsi (81,1%)
10. Instansi Tingkat Kabupaten/Kota (81,5%)
11. Instansi Kelurahan (78,8%)
12. Rukun Tetangga/Rukun Warga (49,0%)
114 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs