PKn 2

2) Keberhasilan pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan
antara yang kaya dan miskin serta merebaknya KKN.
3) Bercampurnya institusi negara dan swasta, misalnya bercampurnya
jabatan publik, perusahaan serta yayasan sehingga pemegang kekuasaan
dan keuntungan menjadi pemenang serta mengambil keuntungan secara
tidak adil. Sebagai contoh kasus-kasus Kepres Mobil Nasional, Institusi
Bulog, subordinasi Bank Indonesia, dan proteksi Chandra Asri.
4) Adanya korporatisme yang bersifat sentralis, ditandai oleh urbanisasi
besar-besaran dari desa ke kota atau dari daerah ke pusat. Korporatisme
ialah sistem kenegaraan dimana pemerintah dan swasta saling
berhubungan secara tertutup satu sama lain, yang ciri-cirinya antara lain
keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir pelaku ekonomi
yang dekat dengan kekuasaan, dan adanya kolusi antara kelompok
kepentingan ekonomi serta kelompok kepentingan politik.
5) Perkembangan utang luar negeri dari tahun ke tahun cenderung
meningkat. Menurut Dikdik J. Rachbini (2001:17-22) pada tahun 1980-
1999 mencapai 129 miliar dolar AS, yang berarti aliran modal ke luar
negeri pada masa ini mencapai angka lebih dari seribu triliun. Sementara
kebijakan utang luar negeri tercemar oleh kelompok pemburu
keuntungan yang berkolusi dengan pemegang kekuasaan. Kebijakan
pemerintah dianggap benar, sedangkan kritik dan partisipasi masyarakat
lemah. Kombinasi utang luar negeri pemerintah dengan swasta (yang
memiliki utang luar negeri berlebihan) menambah berat beban
perekonomian negara kita.
6) Tahun 1997 Indonesia dilanda krisis ekonomi yang ditandai naiknya harga
kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli masyarakat. Krisis ini
melahirkan krisis politik, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pemerintahan Soeharto.
Sumber: Tempo 25 April 2004
70 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs
Gambar 2.17 Gerakan
reformasi yang dipelopori para
mahasiswa dan didukung oleh
rakyat, bisa merontokkan
pemerintahan Orde Baru.