PKn 2

g) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung.
h) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan
DPR.
i) Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain.
j) Membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat
dan pertimbangan kepada Presiden.
k) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
l) Mengangkat Kepala Kepolisian Negara, Panglima TNI, dan
Gubernur Bank Indonesia dengan persetujuan DPR.
m) Menetapkan calon Hakim Agung (yang diusulkan Komisi Yudisial
kepada DPR).
Sumber: Tempo, 10 Oktober 2004
Gambar 5.10 Presiden dan Wakil Presiden
dapat diberhentikan dalam masa jabatannya
oleh MPR atas usul DPR.
192 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs
Kekuasaan kepala negara terbatas.
Kekuasaan presiden dibatasi dengan
undang-undang. Baik Presiden maupun
wakil presiden dapat diberhentikan
dalam masa jabatannya oleh
MPR atas usul DPR. Ini bisa dilaksanakan
apabila presiden atau wakil
presiden terbukti melakukan pelanggaran
hukum atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai presiden dan atau
wakil presiden. Usul pemberhentian
yang diajukan oleh DPR itu terlebih
dahulu diajukan kepada Mahkamah
Konstitusi untuk diperiksa, bahwa
presiden dan/atau wakil presiden
dinyatakan bersalah atau tidak
bersalah. Hal ini dijelaskan dalam
UUD 1945:
a) Pasal 7B ayat (1), “Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan
memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden.”