PKn 2

1. Perubahan Kesatu (19 Oktober 1999)
Perubahan kesatu UUD 1945, antara lain:
a. Pembatasan hak prerogatif presiden dan masa jabatan presiden serta
wakil presiden sebanyak dua kali.
b. Penegasan kekuasaan legislasi DPR dalam mengangkat Duta Besar dan
menerima Duta Besar negara lain. Dalam memberikan amnesti dan
abolisi, Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR untuk
menciptakan mekanisme checks and balances.
2. Perubahan Kedua (18 Agustus 2000)
Perubahan kedua UUD 1945, antara lain:
a. Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan RI terdiri dari
Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, atas dasar
penyelenggaraan prinsip otonomi daerah dengan memperhatikan
kekhususan, keistimewaan, dan keragaman daerah.
b. Berkaitan dengan pasal 22A, perlu adanya tata cara pembentukan
undang-undang.
c. Pengaturan tentang hak asasi manusia lebih rinci dan luas.
d. Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur dan ruang
lingkup antara TNI yang berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan
Polri sebagai alat keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan
hukum.
3. Perubahan Ketiga (9 November 2001)
Perubahan ketiga UUD 1945, antara lain:
a. Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, kedaulatan ada di
tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
b. MPR memiliki kewenangan terbatas, yaitu mengubah dan menetapkan
UUD, hanya melantik dan memberhentikan presiden dan/atau wakil
presiden berdasarkan UUD.
c. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara
langsung, tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden,
pengaturan bila presiden berhenti, mangkat, diberhentikan, atau tidak
dapat melaksanakan jabatannya digantikan oleh wakil presiden. Bila
terjadi kekosongan wakil presiden, maka MPR selambat-lambatnya
dalam 60 hari memilih wakil presiden yang diajukan oleh presiden.
d. Menegaskan kedudukan presiden dan DPR sejajar, maka presiden tidak
dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.
74 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs