PKn 2
PKn 2
PKn 2
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
menyebabkan pertentangan. Sistem politik secara konstitusional kurang<br />
dapat mendukung pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya,<br />
hankam, dan agama. Demikian pula warga negara menafsirkan<br />
persamaan di depan hukum itu menyangkut kepada persamaan<br />
kesempatan dalam politik, pengembangan ideologi, ekonomi, budaya,<br />
dan sosial. Persamaan kesempatan dalam pengembangan ideologi di Indonesia<br />
termasuk berkembangnya PKI yang bertentangan dengan<br />
Pancasila setelah pemilu 1955. Dalam hal hak asasi manusia sesuai paham<br />
liberalisme yang antara lain menyangkut kemerdekaan perorangan (hak<br />
asasi pribadi) diartikan kemerdekaan perorangan yang tanpa batas. Oleh<br />
karena itu, banyak sekali pemikiran-pemikiran tokoh politik yang bersifat<br />
memecah belah persatuan dan kesatuan.<br />
4) Manajemen terbuka (Open Management)<br />
Partisipasi masyarakat dalam pemilu 1955 dilakukan secara tidak<br />
langsung dengan memilih orangorang<br />
yang tidak dikenalnya. Hal ini<br />
mengakibatkan anggota-anggota<br />
parlemen kurang menyuarakan<br />
aspirasi rakyat. Pertanggungjawaban<br />
anggota parlemen ditujukan bagi<br />
pimpinan partai politik dan ideologi<br />
politik bukan kepada rakyat. Pertanggungjawaban<br />
keamanan, ketertiban,<br />
kesejahteraan, dan keadilan<br />
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka<br />
Gambar 2.7 Pemilihan umum pertama<br />
(tahun 1955) diikuti oleh banyak partai,<br />
organisasi, dan perorangan.<br />
dari eksekutif kepada rakyat belum<br />
sesuai dengan harapan rakyat. Ini<br />
terbukti dengan masih banyak<br />
pemberontakan, kekurangan san-<br />
dang, pangan, papan, dan pertentangan-pertentangan politik.<br />
Dukungan beberapa organisasi politik yang tergabung dalam fraksi<br />
mayoritas di DPR terhadap kabinet koalisi tidak selalu mantap karena<br />
pecahnya koalisi partai mengakibatkan kabinet koalisi bubar. Kontrol<br />
masyarakat dari suprastruktur (DPR) atau dari infrastruktur (Parpol dan<br />
ormas) sering bertujuan ganda. Tujuan ganda yang dimaksud yaitu untuk<br />
menjaga agar pemerintah sesuai dengan undang-undang dan melindungi<br />
hak asasi manusia serta untuk mempercepat pemerintahan koalisi<br />
berganti sehingga partai-partai oposisi dapat menggantinya.<br />
5) Partai politik<br />
Terdapat lebih dari 20 partai politik dengan bermacam-macam ideologi<br />
menimbulkan pertentangan ekstrim. Akibatnya banyak parpol<br />
Perkembangan Konstitusi di Indonesia 45