H Hans Kelsen 87 I idealisme 6 Ideologi 1, 3, 5, 6, 22, 23, 27, 28, 144, 180 ideologi 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 23, 25 26, 27, 28, 30, 44, 45, 46, 141 144, 165, 203 Ideologi Pancasila 1, 6, 180 ideologi Pancasila 5, 6, 7, 14, 23, 27 ideologi politik 45 impeachment 58 infrastruktur 45 J Jean Bodin 175, 176 Jean Jacques Rousseau 178, 196, 198 Jepang 11, 177 K Kabinet koalisi 46 kabinet koalisi 45 kabinet parlementer 37, 40, 46, 142 Kabinet presidensial 36 kabinet Presidensial 13, 50 kabinet presidensial 61 Kehidupan manusia 14 kehidupan manusia 111 Kehidupan negara 14 kehidupan negara 193 Kepala Negara 50, 62 kepala negara 36, 37, 43, 46, 57, 142, 143, 189 kepala pemerintahan 36, 37, 46, 57, 142, 143 Keregan 183, 199 kesenjangan sosial 115 KNIP 37, 42, 62, 78 kolonialisme 36 Komisi Yudisial 74 konsep dasar 5 Konstitusi 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 74 75, 76, 77, 78, 97, 120, 124, 125 185, 190, 191, 196, 199, 205, 210, 211, konstitusi 7, 31, 33, 40, 44, 45, 49, 57, 59, 60, 75, 77, 78, 141, 168, 177, 178, 185, 200 Konstitusi RIS 33, 37, 38, 39, 41, 42, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 205 konstitusi RIS 40, 60, 80 Konstitusional 43, 184 konstitusional 4, 13, 22, 44, 45, 49 50, 55, 60, 61, 68, 71, 80, 96, 140, 165, 168, 177, 180, 184, 194, 195 Krisis ekonomi 70 krisis ekonomi 69, 115 Krubutan 183, 198 L Landasan politis 90 Landasan yuridis 90 Layadan 182, 198 Legislatif 77 legislatif 35, 37, 43, 47, 54, 55, 57 58, 59, 61, 64, 65, 85, 89, 99, 100, 102, 123, 124, 128, 129, 140, 142, 143, 144, 160, 166, 169, 178, 185, 188, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 207, 209, Lex specialis derogat legi generali 123 lex specialis derogat legi generali 101 Glasarium Indeks 227
lex superior derogat legi inferior 101 liberate 44 Loi Constitutionnel 33 M machtsstaat 49 Mahkamah Konstitusi 210, 211, 58, 59, 74, 75, 76, 185, 190, 191 Maklumat Pemerintah 36, 61 Mandataris 49 mandataris 52 monarki 36, 43, 177 monocameral 47 monopsoni 149 Montesquieu 143 Moral 7 moral 203, 7, 8, 12, 17, 27, 55, 99, 146, 147, 153, 160 mosi 43, 46 MPR 37 Mukadimah 205, 39, 41, 42, 61, 80 mukadimah 38 Muslim 50 muslim 16 Musyawarah 19, 20, 62, 63, 91, 106, 164, 195, 201 musyawarah 8, 13, 19, 56, 90 91, 92, 93, 95, 98, 110, 113 126, 127, 129, 141, 144, 150, 152, 153, 154, 155, 165, 166 169, 170, 180, 181, 191, 192, 201, 209, 210, N Nasionalisme 65 nasionalisme 8, 10 Negara hukum 13, 43 negara hukum 39, 42, 49, 55, 72, 73 Negara Kesatuan 13, 42, 55, 228 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs 56, 57, 62, 73, 75, 99, 100, 157, 166, 175, 176 Negara kesatuan 77 negara kesatuan 205, 35, 36, 41, 42, 48, 56, 62, 63, 80 Nilai 203, 208, 6, 7, 22, 147 nilai 203, 204, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 25, 26, 27, 52, 115, 147, 148, 149, 169 Nilai dasar 7, 22 nilai dasar 203, 6, 7, 23, 26 nilai etika 7 Nilai instrumen 7, 22 nilai instrumen 7 Nilai praktis 7, 22 nilai praktis 7 nilai religius 7 Norma 1, 4, 12, 22, 83, 87 norma 99, 123, 147, 148, 181, 203, 204, 207 O Orde Baru 48, 67 Orde Lama 206 Organisasi Masa 151 Organisasi masa 157 organisasi masa 110, 152, 157, 159, 169, 170 organisasi politik 45, 50, 52 Otonomi Daerah 106 otonomi daerah 96, 151 P Pancasila 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 55, 59, 65, 71, 90, 91, 99, 115, 126, 130, 137, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166
- Page 2 and 3:
Dewi Aniaty Aviani Santi PKn 2 KELA
- Page 4 and 5:
KATA SAMBUTAN Puji syukur kami panj
- Page 6 and 7:
DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN iii KATA P
- Page 8 and 9:
Bab I Ideologi Pancasila TUJUAN PEM
- Page 10 and 11:
Setiap bangsa haruslah memiliki ide
- Page 12 and 13:
Sedangkan Pancasila sebagai ideolog
- Page 14 and 15:
harapan masa depan yang lebih baik
- Page 16 and 17:
c. Pancasila menurut ilmu hukum mem
- Page 18 and 19:
4. Perlawanan fisik dilakukan oleh
- Page 20 and 21:
3) Cinta tanah air dan bangsa, mene
- Page 22 and 23:
Sumber: Tempo, Desember 2003 e) Mem
- Page 24 and 25:
Sumber: 50 Tahun Indonesia Merdeka
- Page 26 and 27:
Sumber: Tempo, 1 Februari 2004 Gamb
- Page 28 and 29:
f) Mengatur pengeluaran. Sumber: In
- Page 30 and 31:
RANGKUMAN 1. Pancasila sebagai dasa
- Page 32 and 33:
. usaha bersama yang menguntungkan
- Page 34 and 35:
18. Pancasila sebagai dasar falsafa
- Page 36 and 37:
Kemanusiaan a. Dalam keluarga a. Da
- Page 38 and 39:
Bab II Perkembangan Konstitusi di I
- Page 40 and 41:
Konstitusi berasal dari bahasa Lati
- Page 42 and 43:
Tanggal 18 Agustus 1945, sehari set
- Page 44 and 45:
Demokrasi liberal parlementer dilak
- Page 46 and 47:
Berdirinya negara RIS telah mengara
- Page 48 and 49:
3. Undang-Undang Dasar Sementara 19
- Page 50 and 51:
Pasal ini menunjukkan bentuk republ
- Page 52 and 53:
menyebabkan pertentangan. Sistem po
- Page 54 and 55:
l) Dalam pemilu sistem proporsional
- Page 56 and 57:
a. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerin
- Page 58 and 59:
No. 3 tahun 1985 dasar organisasi p
- Page 60 and 61:
5. Perubahan UUD 1945 (19 Oktober 1
- Page 62 and 63:
. Latar Belakang Perubahan UUD 1945
- Page 64 and 65:
Terdapat lima kesepakatan dasar ber
- Page 66 and 67:
7) Hasil sidang tahunan MPR 2000 be
- Page 68 and 69:
B. Penyimpangan-Penyimpangan terhad
- Page 70 and 71:
5) Sebagai akibat sistem parlemente
- Page 72 and 73:
2. Berbagai Penyimpangan Pada Masa
- Page 74 and 75:
7. Adanya pers terpimpin yang menga
- Page 76 and 77:
6) TPS dibuat di kantor-kantor. 7)
- Page 78 and 79:
Krisis ekonomi yang berkepanjangan,
- Page 80 and 81:
a. Presiden Soekarno b. Presiden So
- Page 82 and 83:
e. Presiden dalam memberikan perset
- Page 84 and 85:
konstitusi telah memberi jaminan da
- Page 86 and 87:
RANGKUMAN 1. Konstitusi berasal dar
- Page 88 and 89:
4. Bentuk negara Indonesia menurut
- Page 90 and 91:
Bab III Peraturan Perundang- Undang
- Page 92 and 93:
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengenai
- Page 94 and 95:
yuridis yang berlaku dalam tata uru
- Page 96 and 97:
Bentuk perundang-undangan nasional
- Page 98 and 99:
(a) Mempersiapkan rancangan acara d
- Page 100 and 101:
(4) Putusan berdasarkan mufakat ada
- Page 102 and 103:
d) UUD 1945 pasal 22 ayat (2), “P
- Page 104 and 105:
undang-undang dibahas oleh presiden
- Page 106 and 107:
(b) Pelaksanaan peraturan-peraturan
- Page 108 and 109:
c) Pasal 37 ayat (3) yang berbunyi,
- Page 110 and 111:
d) Rancangan undang-undang APBN dia
- Page 112 and 113:
Pembicaraan Tingkat I Dalam Rapat K
- Page 114 and 115:
d) Keputusan Mendagri No.24 Tahun 2
- Page 116 and 117:
terdapat undang-undang yang tidak m
- Page 118 and 119:
. Bersikap Kritis terhadap Perundan
- Page 120 and 121:
c. Mematuhi Peraturan Perundang-und
- Page 122 and 123:
a. Korupsi dan Upaya Pemberantasann
- Page 124 and 125:
4) Kerugian di bidang hukum Di bida
- Page 126 and 127:
8) Asas perlakuan yang jujur yaitu
- Page 128 and 129:
P E N G A Y A A N Dalam amandemen U
- Page 130 and 131:
4) Rakyat mempunyai hak memperoleh
- Page 132 and 133:
. DPR c. Presiden dan para pembantu
- Page 134 and 135:
3. Lembaga ini tidak termasuk lemba
- Page 136 and 137:
16. Usaha yang tidak menunjukkan pe
- Page 138 and 139:
5. Jelaskanlah dengan bagan, prosed
- Page 140 and 141:
A. Tulislah salah satu jawaban yang
- Page 142 and 143:
4) Peri Kerakyatan 5) Kesejahteraan
- Page 144 and 145:
26. Perhatikan pernyataan berikut i
- Page 146 and 147:
Bab IV Demokrasi dalam Berbagai Keh
- Page 148 and 149:
A. Demokrasi dalam Berbagai Kehidup
- Page 150 and 151:
Selanjutnya dalam perkembangan demo
- Page 152 and 153:
Ciri-ciri demokrasi parlementer ada
- Page 154 and 155:
DEMOKRASI Cara Menyalurkan Pendapat
- Page 156 and 157:
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 d
- Page 158 and 159:
nesia, dan identitas sebagai bangsa
- Page 160 and 161:
kegotongroyongan di desa sangat kua
- Page 162 and 163:
Berkumpul dan berserikat dalam suat
- Page 164 and 165:
Pendapat rakyat merupakan penjelmaa
- Page 166 and 167:
f. Pembentukan kepanitiaan kegiatan
- Page 168 and 169:
4. Penerapan Demokrasi di Lingkunga
- Page 170 and 171:
Sumber: Tempo, 15 September 2002 Ga
- Page 172 and 173:
2) Pasal 6A ayat (3) “Pasangan ca
- Page 174 and 175:
KEGIATAN 4 . 3 Salin dan isilah pad
- Page 176 and 177:
. Demokrasi dengan sistem pemisahan
- Page 178 and 179:
6. Penyelenggaraan Pemilu 2004 di I
- Page 180 and 181:
18. Contoh penerapan demokrasi di l
- Page 182 and 183:
Bab V Kedaulatan Rakyat dan Sistem
- Page 184 and 185: Sumber: Encyelopedia Americana Gamb
- Page 186 and 187: 1. Pengertian dan Bentuk Kedaulatan
- Page 188 and 189: kenyataannya penguasalah yang memeg
- Page 190 and 191: f. Secara konstitusional Indonesia
- Page 192 and 193: 4) Di Pulau Selayar Sulawesi Selata
- Page 194 and 195: kpu BPK bank sentral Perwakilan BPK
- Page 196 and 197: • Fraksi PBR = 14 orang • Fraks
- Page 198 and 199: (2) Mengawasi pelaksanaan undang-un
- Page 200 and 201: ) Pasal 7B ayat (3), “Pengajuan p
- Page 202 and 203: pencoblosan surat suara di tempat p
- Page 204 and 205: 2. Perankanlah dalam kelompok belaj
- Page 206 and 207: sumber kedaulatan yang memiliki kek
- Page 208 and 209: 7. Sesuai UUD 1945, tugas Dewan Per
- Page 210 and 211: B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan b
- Page 212 and 213: ? Soal-Soal Akhir Semester 2 Tulisl
- Page 214 and 215: Pengamalan Pancasila sila ketiga di
- Page 216 and 217: 24. Banyak peluang untuk mengadakan
- Page 218 and 219: Pernyataan di atas merupakan contoh
- Page 220 and 221: 45. Dalam pelaksanaan demokrasi, me
- Page 222 and 223: GLOSARIUM A Abolisi 43, 73, 76, 189
- Page 224 and 225: Duta 189, 200 = orang yang mewakili
- Page 226 and 227: Konsul 189, 200 = orang yang diangk
- Page 228 and 229: serta dalam pembangunan dalam rangk
- Page 230 and 231: Subak 182 =organisasi masyarakat ke
- Page 232 and 233: Natabaya, H.A.S., Prof., S.H., LL.M
- Page 236 and 237: 167, 170, 180, 181, 183, 184, 193,