PKn 2

e) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang turut serta dalam
pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan
perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau
mengawasinya.
Dalam pelaksanaan pemilu ada sejumlah ketentuan yang berkaitan
dengan masalah dana dan politik uang. Ketentuan ini terdapat dalam UU
No.31 pasal 28 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut terdapat lima tindak pidana
yang berhubungan dengan dana parpol, yaitu tentang sumbangan
perseorangan/perusahaan yang melebihi batas maksimal, sumbangan
BUMN/BUMD, sumbangan dari pihak asing atau memaksa orang
perusahaan untuk memberi sumbangan kepada partai politik.
Politik uang berkaitan dengan pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPR
diatur dalam pasal 138 UU No.12 Tahun 2003. Dari tujuh tindak, secara khusus
mengancam perbuatan yang memberi/menerima dana kampanye melebihi
batas, (diatas 100 juta/perseorangan dan 750 juta/badan hukum swasta),
menerima/memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang
dilarang) pihak asing, pemerintah, BUMN, BUMD, pihak tanpa identitas, dan
sengaja memberi keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye
pemilu. Para pelaku yang menerima sumbangan-sumbangan tersebut,
sebagaimana pasal 78 ayat (2) dan 80 ayat (1) dapat dijatuhi sanksi pidana 4
hingga 24 bulan dan atau denda 200 juta hingga 1 milyar rupiah.
Ancaman pidana 3 hingga 18 bulan dan atau denda 600 ribu rupiah
hingga 6 juta rupiah bagi mereka yang menjanjikan imbalan untuk
memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD (pasal 137 atau 6).
Kemudian ancaman pidana 2 hingga 12 bulan dan atau denda 1 juta hingga
10 juta bagi mereka yang sengaja memberi/menjanjikan uang atau materi
lainnya kepada seseorang yang agar tidak memilih peserta pemilu tertentu,
atau menggunakan hak pilih dengan cara tertentu (pasal 139 ayat 2).
Untuk mendukung hukum dan lembaga anti korupsi penting artinya
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Hal ini tampak dalam
perilaku sebagai berikut:
1) Masyarakat berhak menyampaikan saran secara bertanggung jawab atas
kebijakan penyelenggara negara maupun kebijakan publik.
2) Mereka berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informai tentang
penyelenggara negara.
3) Berhak memperoleh pelayanan yang adil dari penyelenggara negara
(sebagai public servant).
122 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs