PKn 2

. TAP Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi
Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional sebagai Haluan Negara.
c. TAP Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas KKN.
d. TAP Nomor XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden
dan Wakil Presiden Indonesia.
e. TAP Nomor XIV/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi.
f. TAP Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
g. TAP Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan Penegasan
Pancasila sebagai Dasar Negara.
h. TAP Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan
Nasional.
i. TAP Nomor I/MPR/2000 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi.
Era Reformasi menghendaki adanya perubahan kehidupan berbangsa
dan bernegara ke arah yang lebih baik. Semangat reformasi di berbagai bidang
telah mengobarkan semangat rakyat dalam pemilihan kepemimpinan
nasional secara demokratis, yakni dengan berhasilnya pelaksanaan pemilihan
umum 2004.
Era Reformasi juga telah menghasilkan perubahan I-IV UUD 1945, yang
akan mempertegas prinsip-prinsip konsistensi dalam membangun sistem
pemerintahan masyarakat dan negara yang demokratis. Penyimpangan
konstitusional tidak kita harapkan. Kepentingan masyarakat menuntut
adanya pelaksanaan yang optimal dari lembaga politik (DPR), lembaga tinggi
negara, para menteri dan segenap aparatur negara terhadap berbagai
perubahan serta tantangan masa depan.
KEGIATAN 2. 2
Setelah menyimak berbagai penyimpangan konstitusional,
dapatkah kalian menemukan keberhasilan pembangunan dalam
setiap periode pemerintahan? Lakukanlah diskusi dan tanya
jawab kepada para pakar atau orang tua kalian untuk mengetahui
adanya berbagai keberhasilan pembangunan di bawah
kepemimpinan:
72 Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII SMP dan MTs