PKn 2

sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas.
Tokohnya antara lain Paul Laband (1879 - 1958) dan Jellinek (1851-
1911).
d. Teori Kedaulatan Hukum
Teori ini menyatakan bahwa hukum berada di atas segalanya, dan
mempunyai martabat lebih tinggi daripada negara. Tokohnya antara
lain Prof. Mr Krabbe dan Leon Duguit.
4. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat dilandasi Pancasila, yang
disebut demokrasi Pancasila, dengan berpangkal tolak dari sila keempat
Pancasila.
5. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.
Dalam pemerintahan terdapat lembaga kekuasaan negara yang terdiri
atas:
a. Lembaga legislatif yaitu MPR yang terdiri atas DPR dan DPD.
b. Lembaga eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden.
c. Lembaga yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
d. Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kekuasaan dan kewenangan masing-masing lembaga sebagai pelaksana
kedaulatan tata ruang dalam UUD 1945:
a. MPR (Pasal 3 ayat [1], [2], [3] dan pasal 8 ayat [3]).
b. DPR (19 sampai dengan 22 B, pasal 11 ayat [1], pasal 23 ayat [2] dan
pasal 23 E ayat [2]).
c. DPD (pasal 22 C, 22 D, dan 23 E ayat [2]).
d. Presiden dan Wakil Presiden (pasal 4 sampai dengan 16, 20 ayat [4]
e. Lembaga yudikatif (pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C dan 25).
f. BPK (pasal 23 E ayat [1] dan [2]).
7. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia
ialah dengan cara memberikan dukungan, partisipasi dan
pengawasan terhadap pemerintahan.
Kedaulatan Rakyat dan SIstem Pemerintahan di Indonesia 199