Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

More documents

Recommendations

Info

Laporan Utama Kehadiran UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku secara nasional, tidak begitu bergema di Aceh. Hal ini disebabkan adanya UU No. 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh, yang menetapkan PERDA No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Salah satu dari 13 unsur pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah pembentukan Badan Baitul Mal sebagai pengelola zakat dan harta agama lainnya. Berdasarkan PERDA Provinsi DI Aceh No. 5/2000 dibentuklah BADAN BAITUL MAL melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD yang mulai beroperasi bulan Januari 2004. Kegiatan Badan Baitul Mal tersebut didukung oleh Qanun No. 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Badan Baitul Mal ini erat kaitannya dengan kelahiran UU No. 18/2003 tentang OTSUS Prov. NAD, di mana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber PAD Provinsi dan PAD Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut tidak dapat diimplementasikan dengan baik karena peraturan pelaksanaannya belum dikeluarkan. Setelah Aceh dilanda Tsunami akhir tahun 2004 dan ditandatanganinya MoU Helsinki tentang Perdamaian antara Pemerintah RI dan GAM tanggal 15 Agustus 2005, lahirlah UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menggantikan UU No. 18/2003. Kehadiran UUPA lebih memperjelas keberadaan zakat di Aceh yang dituangkan dalam 3 pasal: - - Pemberdayaan Umat Melalui Zakat Pengelolaan zakat di Aceh juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah, UU Otonomi Khusus jadi landasan. Pasal 180 ayat (1) huruf d disebut- kan: “Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota”. Pasal 191: “Zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kab./Kota yang diatur dengan Qanun”. Pasal 192: “Zakat yang dibayar men- 10 Santunan JANUARI 2011 - jadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terutang dari wajib pajak”. Di samping amanah dari 3 pasal UU No. 11/2006 tersebut di atas yang mengatur tentang kewenangan Baitul Mal, juga adanya PERPU No. 2/2007 yang selanjutnya menjadi UU No. 48/ 2007 tentang Penyelesaian Masalah Hukum Pasca Tsunami di Aceh dan Nias. PERPU tersebut memperluas kewenangan Baitul Mal menjadi wali pengawas serta ditunjuk menjadi pengelola dari tanah, harta, serta rekening nasabah Bank yang tidak ada lagi/tidak diketahui pemilik/ahli warisnya. Semua ketentuan tersebut di atas dituangkan dalam Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Baitul Mal, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah NAD No. 10 tanggal 18 Januari 2008. Dengan demikian kehadiran “Baitul Mal” sebagai pengganti “Badan Baitul Mal” adalah bulan Januari 2008. Pengumpulan dan strategi distribusi zakat Salah satu indikator kemampuan Baitul Mal adalah pada bagaimana melakukan fund-raising (pengumpulan dana) baik yang berasal dari sumber zakat, infak, shadaqah dan lain-lain. Pengumpulan zakat sendiri didominasi oleh zakat penghasilan dari PNS yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Sebetulnya dengan ditetapkan zakat sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetor ke Kas Umum Daerah dan selanjutnya dikeluarkan melalui Bendaharawan Baitul Mal untuk disalurkan kepada asnaf yang membutuhkannya, pengumpulan zakat penghasilan dari PNS dapat dilakukan melalui pemotongan pada daftar gaji atau daftar pembayaran honorarium dengan syarat sudah mencapai nisab (dalam tahun 2009 nishab zakat penghasilan ditetapkan Rp 2.200.000,-/bulan). Pemotongan tersebut dilakukan sama seperti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pada daftar gaji dan daftar pembayaran honorarium. Mengingat masih ada sebagian ulama Dayah/Pesantren yang berpendapat tidak ada zakat gaji, karena tidak dijalankan pada masa Rasulullah saw., maka pemotongan tersebut tidak dapat dilakukan secara serta merta. Hal ini terjadi di Kabupaten tertentu seperti Pidie yang tidak memberlakukan pemotongan zakat gaji, tetapi boleh diambil infak dari gaji, di mana jumlahnya bukan 2½%, tetapi berdasarkan keikhlasan, biasanya 1% atau lebih sedikit. Karenanya Pidie sangat sedikit penerimaan zakat gaji, walaupun dari seluruh Baitul Mal Kabupaten/Kota yang ada di Aceh Baitul Mal Pidie mempunyai jumlah aset terbanyak, yaitu dalam bentuk tanah dan bangunan pertokoan yang diperoleh pada masa kejayaan BAZIS tahun 1990-an yang dulu telah membeli tanah-tanah terpencil, sekarang sudah terletak di pusat kota. Selain pengumpulan zakat penghasilan dari PNS sesuai dengan kewenangan masing-masing Baitul Mal yang sudah dirintis sejak masa BAZIS, mulai tahun 2006 juga digalakkan pengumpulan infak dari rekanan PEMDA masing-masing sebesar ½ % dari jumlah pekerjaan diatas nilai Rp 20.000.000,-. Pengumpulan tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Gubernur No. 13/INSTR/2005 tentang Pemotongan Infak dari Perusahaan yang Mendapat Pekerjaan dari Pemerintah Daerah. In-
struksi Gubernur ini diperkuat dengan Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat. Alhamdulillah, pengumpulan infak ini secara bertahap telah menunjukkan bobotnya yang semakin jelas (bahkan lebih besar dari zakat). Bahkan penerimaan infak untuk Baitul Mal Aceh sudah dimulai tahun 2005, yaitu sebesar Rp 1.033.011.278,-. Pemungutannya langsung dilakukan oleh Kas Umum Daerah yaitu pada saat pencairan dana oleh rekanan yang mendapat pekerjaan dari PEMDA langsung dipotong infak ½% di atas pekerjaan bernilai Rp 20.000.000,-. Sedangkan penerimaan infak untuk Baitul Mal Kabupaten/Kota sulit dipisahkan dengan penerimaan zakat, karena untuk memperbesar fundraising mereka menambah saja pada penerimaan zakat, dengan harapan mereka mendapat penghargaan dari Provinsi karena mampu mengumpulkan angka tertinggi. Dengan semakin meningkatnya pembinaan dan pengembangan administrasi Baitul Mal Kabupaten/Kota, serta adanya pemekaran Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Subulussalam, diharapkan perkembangan Baitul Mal Kabupaten/ Kota semakin lebih baik, dan berkat adanya dukungan Pemerintah Provinsi serta Pemerintahan Kabupaten/Kota, diharapkan tahun 2010 akan menjadi “Tahun Kebangkitan Baitul Mal” seluruh Aceh. Insya Allah. Pemerintah Aceh dalam mengoptimalkan potensi BAZ melakukan optimalisasi pelaksanaan regulasi yang berkaitan dengan BAZ, yaitu Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Di samping itu, setiap tahunnya Pemerintah Aceh mengalokasikan dana dari APBA untuk operasional Baitul Mal, sehingga dana zakat yang dikumpulkan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan, seperti penyaluran zakat produktif seperti modal usaha, becak mesin, dsb. Walau demikian zakat juga disalurkan dalam bentuk konsumtif, berupa bantuan bulanan untuk fakir uzur, orang yang mengalami musibah bencana alam, dan sebagainya (SK Tim Pembina Baitul Mal Aceh Nomor: 02/ KPTS/2010 tentang Penetapan Rencana Alokasi Penyaluran Zakat Tahun 2010). n(mulyadi nurdin) Santunan JANUARI 2011 Laporan Utama Tabel Program, Kegiatan, dan Anggaran Kanwil Kemenag Aceh 2010 No KEGIATAN ANGGARAN 1 2 3 4 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Pogram Penerapan Pemerintah yang Baik pembayaran gaji, tunjangan pegawai, biaya operasional perkantoran, pengelolaan kegiatan kepegawaian termasuk rekruitment/ pengangkatan CPNS Program Peningkatan Pelayanan kehidupan beragama; - kegiatan prioritas adalah rehab balai 23 unit - Operasional Pelayanan NR 231 KUA - PNBP 2.000.000.000 Sesuai dengan dokumen pada satker 2.070.000.000 2.772.000.000 1.149.744.000 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan; - Subsidi Tunjangan Penyuluh Agama Non PNS untuk 8.332 orang 9.998.400.000 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; - bantuan operasional Forum KUB untuk tingkat kanwil - pembinaan KUB - tingkat Kankemenag Kab/Kota 7 lokasi 30.000.000 150.000.000 250.000.000 6 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.470.000.000 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 213.244.562.000 8 Program Pendidikan Menengah 55.666.251.000 9 Program Pendidikan Non Formal 1.530.000.000 10 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 48.308.800.000 11 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 672.268.614.000 12 13 Program Peningkatan Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender, dan Anak Sumber: Subbag Caninfoka Kanwil Kemenag Aceh 17.200.000.000 50.000.000 11
Page 2 and 3: Pimpinan dan Seluruh Karyawan/Karya
Page 4 and 5: Salam Redaksi Dirgahayu Kementerian
Page 6 and 7: LAPORAN UTAMA Dirangkum oleh Mulyad
Page 8 and 9: Laporan Utama Hal ini terungkap dal
Page 12 and 13: SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI PADA PERI
Page 14 and 15: Laporan Utama kerukunan nasional. T
Page 16 and 17: Laporan Utama Secara kuantitatif, k
Page 18 and 19: Laporan Alfirdaus Putra Hari Jumat
Page 20 and 21: Laporan Juniazi 20 Ruang KUB Dari S
Page 22 and 23: Peristiwa Razali Azis, Mantan Ka. K
Page 24 and 25: Peristiwa DW Kemenag Aceh Timur Jua
Page 26 and 27: Peristiwa Piala Bergilir untuk Maje
Page 28 and 29: Dunia Islam Muslim - Yahudi Bersatu
Page 30 and 31: Logo Kementerian Agama Banyak yang
Page 32 and 33: dalam akuntansi konvensional. Buku
Page 34 and 35: Tafsir perempuan yang beriman, kemu
Page 36 and 37: Opini Guru merupakan profesi yang s
Page 38 and 39: Opini Sertifikasi, Sebuah Catatan B
Page 40 and 41: Opini yang hanya berharap tambahan
Page 42 and 43: kamu menjadi saksi atas (perbuatan)
Page 44 and 45: Konsultasi BP4 Diasuh oleh Drs. H.
Page 46 and 47: Bahasa Arab Diasuh oleh Muzakkir, S
Page 48 and 49: Life Style Semangat Tahun Baru, Upa
Page 50 and 51: Tokoh aliyah, umur 17 tahun, Abrar
Page 52 and 53: Pertanyaan TTS Edisi Januari 2010 M
Page 54 and 55: Komputer Diasuh Oleh Khairuddin Aba
Page 56 and 57: Sastra Guru Guru ... Kasihmu semurn
Page 58: Galeri Serahterima cinderamata anta

Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?