Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

Opini
Sertifikasi, Sebuah Catatan
Bagi saya, sertifikasi adalah ‘anak
kandung’ Sistem Pendidikan yang
lahir melalui Undang-Undang
(UU) RI Nomor 20 Tahun 2003,
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas). Eksistensi dan prospeknya
didukung oleh UU RI Nomor 14
Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional (Permendiknas) Nomor 18
Tahun 2007, tentang Sertifikasi Bagi
Guru Dalam Jabatan.
Idealnya, tujuan utama sertifikasi
adalah meningkatkan profesionalisme
guru. Untuk tujuan itu pemerintah
melalui Pergururuan Tinggi (PT)
yang ditunjuk, mengadakan penilaian
bagi guru melalui portofolio sebagai
instrumen yang meliputi 10 aspek,
sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas
nomor 18 tahun 2007,
pasal 2 ayat (3).
Dalam implementasinya, sertifikasi
ternyata menyimpan banyak persoalan
dan bertolak belakang dengan konsep
idealnya. Untuk membuktikannya
sangat mudah, mari kita amati di
sekolah/madrasah masing-masing, dari
aspek kemampuan dan skill mengajar,
apakah ada bedanya guru sertifikasi
dengan guru yang belum disertifikasi.
Jika merujuk konsep, seharusnya
guru sertifikasi lebih mapan dan
matang dalam proses pembelajaran,
karena mereka sudah dinobatkan
menjadi guru profesional yang
ditandai dengan sertifikat pendidik.
Ternyata tidak begitu, pengakuan dari
kalangan guru sendiri atau beberapa
pengamat pendidikan, bahwa tidak ada
perbedaan antara keduanya, kalaupun
ada, hal tersebut bukan karena faktor
dan pengaruh sertifikasi.
Persoalan sertifikasi, setidaknya
dapat dipetakan dalam dua sisi,
yaitu guru dan pemerintah sebagai
penyelenggara. Dari sisi guru, kita
temukan beberapa persoalan, yaitu;
pertama, banyaknya manipulasi dan
rekayasa data yang dilakukan guru
ketika mencari sertifikat dan makalah
Oleh Johansyah, MA
untuk memenuhi standar nilai yang
telah ditetapkan dalam portofolio.
Kedua, guru terlalu berorientasi kepada
tunjangan dan materi serta melupakan
profesionalisme dan peningkatan mutu
pembelajaran sebagai substansinya.
Pemerintah sendiri sebagai penyelenggara
sertifikasi, memiliki beberapa
kelemahan, Pertama, proses
penjaringan terlalu mudah. Akibatnya,
semua guru dapat lolos, entahkah itu
guru malas, tidak kreatif, guru yang
kerjanya dikte melulu, atau guru model
apapun, yang penting pintar menyusun
portofolio. Kedua, sertifikasi terlalu
transparan dalam mengiklankan imingiming
tunjangan, sehingga menggangu
kondisi idealisme guru. Ketiga, tuntutan
bagi guru sertifikasi terlalu
berlebihan, alokasi waktu 24 jam
perminggu bukanlah jam yang efektif
bagi guru profesional.
Melihat beberapa problema di atas,
sertifikasi yang idealnya meningkatkan
mutu dan profesionalisme guru, kelihatannya
bergeser orientasi menjadi
pembodohan guru, karena lemahnya
proses penilaian dan bergesernya
orientasi. Kalau tidak hati-hati, sertifikasi
berpotensi dapat membunuh
38 Santunan JANUARI 2011
karakter guru sebagai pendidik,
karena orientasi dan motivasi mereka
bukan profesionalisme akan tetapi
tunjangan.
Untuk itu, sejatinya proses penilaian
yang telah diformat pemerintah
dalam menjaring guru sertifikasi
perlu direkonstruksi. Sebagai bahan
pertimbangan, saya menyarankan;
pertama, sebaiknya penilaian mengutamakan
kondisi riil di lapangan dari
pada penilaian portofolio. Kedua, penilaian
mungkin lebih berkualitas apabila
dilakukan secara rahasia (hidden
evaluation). Upaya ini ditempuh untuk
menghindari manipulasi data sekaligus
membuktikan keabsahan data.
Ketiga, bagi guru yang sudah
di-nyatakan lulus sertifikasi, tidak
perlu dibebani dengan jam wajib
mengajar 24 jam, biarkan saja mereka
memenuhi jam wajib 18 jam seperti
biasa. Sebab yang dituntut dari
guru adalah meningkatkan kualitas
pembelajaran, bukan kuantitasnya.
Lebih baik mereka dilatih untuk
menulis karya ilmiah melalui pelatihan
yang kontinyu oleh Dinas Pendidikan
(Di maupun Kantor Kementerian
Agama kabupaten/kota.
Kita berharap, bagi para guru yang
sudah sertifikasi, agar mereka tidak
sekadar berpikir tunjangan, akan tetapi
bagaimana meningkatkan kemampuan
dengan cara memanfaatkan sebahagian
tunjangan untuk membeli buku-buku
agar wawasan bertambah, bukan malah
menyicil perabotan rumah tangga.
Sertifikasi, tentunya merupakan
niat baik dan tujuan mulia pemerintah
sebagai bentuk kepedulian terhadap
nasib guru negeri ini. Namun
demikian, niat baik tersebut boleh
jadi tidak terwujud mana kala tidak
dibarengi dengan metode dan teknik
pelaksanaan yang tepat. n
Penulis adalah Mahasiswa S3
Pendidikan Islam, PPs IAIN Ar-
Raniry Banda Aceh dan Ketua
Jurusan Tarbiyah STAI Gajah Putih
Takengon.