Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

More documents

Recommendations

Info

Tafsir perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut‘ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. al-Ahzab [33]: 49) Dari ayat ini dipahami bahwa Allah menghalalkan hubungan intim lewat nikah dan mengharamkannya kembali melalui talak. Terkait dengan talak Allah berfirman: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Baqarah [2]: 229) Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? (Q.S. al-Nisa’ [4]: 20) Terkait dengan permasalahan (harta) yang diangkat dalam ayat di atas, menurut Imam al-Syâfi‘î, bagi perempuan diangkat satu pihak (pembela) yang memegang peranan bagi sahnya akad nikah, yaitu wali. Dengan demikian, ayat ini menjadi bukti bahwa nikah mut‘ah menjadi batal, sebab nikah mut‘ah teputus dengan sendirinya saat waktu yang disepakati berakhir, bukan berakhir dengan talak. Padahal nikah yang benar itu berakhir dengan talak, bukan berakhir dengan sendirinya oleh sebab pertempoan. Oleh karena itu, memberlakukan nikah mut‘ah berarti membatalkan keberlakuan talak, membatalkan al-imsâk (tidak mengambil harta yang diberikan kepada isteri), dan juga membatalkan ketentuan saling mewarisi antara suami dengan isteri. Demikian pula memberlakukan nikah mut‘ah juga berarti membatalkan ketentuan Allah yang lain seperti al-zihâr, al-îlâ’ dan al-li‘ân, khususnya jika masa mut‘ah berakhir sebelum jatuh talak, (Al- Syâfi‘î, Ikhtilâf al-Hadîts, hlm. 157). Penafsiran ayat dengan Hadis Jumhur ulama menolak jika ayat di atas ditafsirkan sebagai pembolehan nikah mut‘ah. Sebab banyak sekali hadis yang menyatakan pengharaman nikah mut‘ah yang sebelumnya memang pernah dibolehkan. Menurut Ibn Rusyd, sekurangnya ada enam tempat di mana nikah mut‘ah pernah dinyatakan haram (baca; Ibn Rusyd, Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtasid, jld. II, hlm. 44). Jika kejadian pengharaman itu dirunut berdasar waktu, maka urutannya adalah sebagai berikut: 1. Perang Khaibar, berdasar hadis Ali ibn Abi Thalib dalam Sahîh al- Bukhârî, terjadi pada paruh kedua bulan Muharram tahun tujuh hijrah, (Baca; Ibn Hisyâm, Sîrah al- Nabî, jld. III, hlm. 378). 2. ‘Umrat al-Qadâ’, berdasarkan hadis mursal dari al-Hasan yang dipandang lemah oleh Ibn Hajar, terjadi pada bulan Zulqa’dah tahun 34 Santunan JANUARI 2011 ke tujuh hijrah, (Baca; Ibn Hisyâm, Sîrah al-Nabî, jld. IV, hlm. 3). 3. Fath al-Makkah berdasar hadis Rabî‘ ibn Sabrah dalam Sahîh Muslim, terjadi pada bulan Ramadhan tahun ke delapan hijrah, (Baca; Ibn Hisyâm, Sîrah al- Nabî, jld. III, hlm. 3). 4. Gazwat Awtâs (di Thâ’if) berdasar hadis Iyâs ibn Salamah dalam Sahîh Muslim, terjadi pada bulan Syawal tahun ke delapan hijrah, (Baca: Ibn Hajar, Fath al-Bârî, jld. IX, hlm. 98). 5. Perang Tabuk (perbatasan Syam), berdasarkan hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibn Hibbân, terjadi bulan Rajab tahun ke sembilan hijrah, (Baca; Ibn Hisyâm, Sîrah al-Nabî, jld. IV, hlm. 169). (Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibbān dan dinyatakan dā‘if). 6. Haji wada’ berdasar hadis Rabî‘ ibn Sabrah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, dan Muslim. Rasulullah berangkat pada lima malam terakhir bulan Zulqa’dah pada tahun ke sembilan hijrah, (Baca; Ibn Hisyâm, Sîrah al- Nabî, jld. IV, hlm. 272). Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahih-nya, pada Bab Naha Rasulullah saw. ‘an Nikah al- Mut‘ah, pengharaman pertama terjadi di Khaibar, (baca; Ibn Hajar, Fath al-Bârî, jld. IX, hlm. 94); ‘Ali ra. berkata kepada Ibn ‘Abbas, bahwa Nabi Saw. telah melarang nikah mut‘ah, dan melarang makan daging keledai pada saat perang Khaibar. Namun hadis ‘Alī ini bertentangan dengan hadis Ibn Mas‘ûd (baca; al- Syâfi‘î, Ikhtilâf al-Hadîts, hlm. 155); Qays menyatakan bahwa ia mendengar Abdullah ibn Mas‘ûd berkata: “Kami berperang bersama Rasulullah saw. tanpa disertai oleh isteri kami, lalu kami bertanya: ‘Tidakkah boleh kami ber-mut‘ah?’, maka Rasulullah melarang kami bermut‘ah. Kemudian beliau memberi keringanan (rukhsah) bagi kami untuk menikahi seorang perempuan sampai waktu tertentu. Kemudian Ibn Mas‘ûd membacakan ayat: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu
mengharamkan sesuatu yang baik yang dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Sayangnya Ibn Mas‘ûd tidak menjelaskan; apakah rukhsah mut‘ah ini terjadi sebelum atau setelah perang Khaibar sehingga tidak bisa diselesaikan dengan metode nâsikh mansûkh. Dalam konteks ini kepastian waktu pelarangan dan pembolehan menjadi faktor yang menentukan, dan satu-satunya hadis yang paling belakangan adalah hadis Rabî‘ ibn Sabrah yang menyatakan bahwa terakhir kali nikah mut‘ah diharamkan pada hari haji wada‘. Teks hadis ini dapat ditemukan dalam kitab al- I‘tibâr fî al-Nâsikh wa al-Mansûkh min al-Âtsâr karya al-Hamdânî (w. 584 H). Terlihat di sini bahwa pengharaman pada masa haji wada’ adalah yang terakhir sehingga membatasi keumuman hadis Ibn Mas‘ûd. Tapi sayang hadis ini tidak bisa dijadikan hujah karena matannya syaz. Maka satu-satunya hujah adalah hadis berikut (Al-Nawawî, Syarh Sahîh Muslim, jld. IX, hlm. 184): Dari Rabî‘ ibn Sabrah, dari ayahnya yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. melarang nikah mut‘ah dan berkata: “Tidakkah kamu tahu bahwa nikah mut‘ah itu haram sejak hari ini sampai hari kiamat, dan barangsiapa yang telah memberi sesuatu kepada mereka (pasangan mut‘ah-nya) hendaklah jangan mengambilnya kembali”. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Hibbân dalam turuq yang sama. Selain itu, hadis ini juga didukung oleh riwayat lain yang juga disahihkan oleh Muslim, (Al-Nawawî, Syarh Sahîh Muslim, jld. IX, hlm. 182): Santunan JANUARI 2011 Tafsir Dari Rabī‘ ibn Sabrah, dari ayahnya yang berkata; “Saat kami bersama Rasulullah saw., beliau berkata: “Wahai manusia, sesungguhnya aku mengizinkan kepada kalian ber-mut‘ah, dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan mut‘ah sampai hari kiamat, maka barang siapa yang masih memiliki ikatan, hendaklah ia melepaskannya dan jangan mengambil apa yang telah diberikannya kepada pasangan mut‘ah-nya. PERAWI MASA HIDUP PENILAIAN ATAS PERAWI Sabrah w. 72 H Sahabat yg meriwayat dari Nabi Rabī‘ ibn Sabrah w. 102 H Tsiqah ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Umar w. 187 H Hasan Abū Numayr w. 199 H Tsiqah. Muhammad ibn ‘Abdillāh ibn Numayr w. 244 H Tsiqah. Muslim 206-261 H Ulama yang membukukan hadis Dalam hadis ini dinyatakan bahwa pelarangan nikah mut‘ah berlaku sampai hari kiamat, maka dapat dipastikan bahwa penyataan Ibn Mas‘ûd yang menerangkan nikah mut‘ah pernah diharamkan dan dibolehkan lagi, tentunya terjadi sebelum hadis ini. Jika bukan demikian, tentunya ungkapan “sampai hari kiamat” menjadi tidak benar, padahal secara sanad, hadis ini sahih menurut standar Muslim. Menurut al-Albânî, hadis ini diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya (tsiqah). Di antara perawinya hanya satu yang dipertanyakan, yaitu Ma‘qil, yakni Ibn ‘Ubaydillah al- Jazîrî. Menurut al-Zahabî, ia tergolong sebagai perawi yang benar (shadûq), namun ia dilemahkan oleh Ibn Ma‘în. Sementara itu menurut al-Hâfiz dalam kitabnya al-Taqrîb, Ma‘qil adalah perawi yang benar namun sering disalahkan (shadûq yukhti’). Meskipun demikian, menurut al-Albânî, hadis yang diriwayatkan olehnya berada pada martabat hasan li zâtih, atau sekurang-kurangnya hasan li gayrih, (Al-Albânî, Silsilah al-Ahâdîts al- Sahîhah, jld. I, bag. II, hlm. 729). Terkait dengan hadis Ma‘qil di atas, hadis itu menjadi kuat karena ia tidak sendiri, tapi didukung oleh hadis yang juga di-takhrîj oleh Muslim dari turuq yang berbeda. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Dârimî (2/140), Ibn Mâjah (1962), Ibn Hibbân (4135), dan al-Tahâwî. Dengan demikian, keberadaan hadis Ma‘qil menjadi kuat sehingga dapat dijadikan hujah. Dengan sahihnya hadis yang secara tegas menggunakan kata “nikah mut‘ah diharamkan sampai hari kiamat”, maka pembolehan yang tidak jelas waktunya dalam hadis Ibn Mas‘ûd menjadi terbatas. Pembolehan nikah mut‘ah dalam hadis Ibn Mas‘ûd dapat dipastikan hanya sah berlaku sebelum fath Makkah, dan tidak lagi setelah itu. Sampai di sini dapat ditarik kesimpulan, bahwa nikah mut‘ah pernah dibolehkan oleh Rasulullah dalam kondisi mudharat (mudarat perjalanan perang), yaitu dalam safar (perjalanan panjang) pasukan perang yang memakan waktu lama. Hal ini terbukti dari tidak ditemukannya satu riwayat pun yang membolehkan nikah mut‘ah dalam kondisi bermukim. Jadi tidak pernah ada pembolehan nikah mut‘ah selain karena mudarat. Pembolehan itu pun hanya pernah terjadi selama dua kali di masa hidup Rasulullah, lalu diharamkan untuk selamanya pada saat pembebasan Makkah. Dari bahasan ini pula dapat disimpulkan, bahwa sikap ‘Umar ibn al- Khattab memerangi mut‘ah, bukanlah didasari faktor politik, tapi murni untuk memelihara kebenaran yang bersumber dari Rasulullah. Sahabat lain tidak membantah kebijakan ‘Umar bukan karena takut atas otoritas politik Umar. Sebab banyak kasus di mana sahabat menentang pendapat Umar, jadi diamnya mereka adalah sikap setuju dan bukti kebenaran ‘Umar. n Penulis adalah kandidat doktor Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry. 35
Page 2 and 3: Pimpinan dan Seluruh Karyawan/Karya
Page 4 and 5: Salam Redaksi Dirgahayu Kementerian
Page 6 and 7: LAPORAN UTAMA Dirangkum oleh Mulyad
Page 8 and 9: Laporan Utama Hal ini terungkap dal
Page 10 and 11: Laporan Utama Kehadiran UU No. 38/1
Page 12 and 13: SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI PADA PERI
Page 14 and 15: Laporan Utama kerukunan nasional. T
Page 16 and 17: Laporan Utama Secara kuantitatif, k
Page 18 and 19: Laporan Alfirdaus Putra Hari Jumat
Page 20 and 21: Laporan Juniazi 20 Ruang KUB Dari S
Page 22 and 23: Peristiwa Razali Azis, Mantan Ka. K
Page 24 and 25: Peristiwa DW Kemenag Aceh Timur Jua
Page 26 and 27: Peristiwa Piala Bergilir untuk Maje
Page 28 and 29: Dunia Islam Muslim - Yahudi Bersatu
Page 30 and 31: Logo Kementerian Agama Banyak yang
Page 32 and 33: dalam akuntansi konvensional. Buku
Page 36 and 37: Opini Guru merupakan profesi yang s
Page 38 and 39: Opini Sertifikasi, Sebuah Catatan B
Page 40 and 41: Opini yang hanya berharap tambahan
Page 42 and 43: kamu menjadi saksi atas (perbuatan)
Page 44 and 45: Konsultasi BP4 Diasuh oleh Drs. H.
Page 46 and 47: Bahasa Arab Diasuh oleh Muzakkir, S
Page 48 and 49: Life Style Semangat Tahun Baru, Upa
Page 50 and 51: Tokoh aliyah, umur 17 tahun, Abrar
Page 52 and 53: Pertanyaan TTS Edisi Januari 2010 M
Page 54 and 55: Komputer Diasuh Oleh Khairuddin Aba
Page 56 and 57: Sastra Guru Guru ... Kasihmu semurn
Page 58: Galeri Serahterima cinderamata anta

Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?