Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

More documents

Recommendations

Info

Laporan Utama Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Aceh baru-baru ini. Sejumlah keberhasilan jajaran Kementerian Agama Aceh, yang dicatat Komisi VIII DPR RI antara lain, keberhasilan Kementerian Agama mensponsori lahirnya Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 tentang Pendidikan Dayah di Aceh. Keberhasilan Aceh melahirkan Badan Dayah sebagai lembaga yang khusus mengelola Dayah, dinilai sebagai langkah maju. “Walaupun Jawa Timur, provinsi yang paling banyak pesantren di Indnesia, namun belum ada Peraturan daerah maupun Pergub yang mengatur soal ponpes ini,” sebut Ahmad Zainuddin, Lc, yang menjadi Ketua Tim Kunker. Di bidang pendidikan, Komisi VIII juga menilai, hasil UN siswa madrasah dalam beberapa tahun terakhir, yang secara kumulatif berada di atas siswa sekolah umum mendapat apresiasi positif. Program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, yang menyedot hampir separuh anggaran Kementerian Agama Aceh, dinilai positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Keberhasilan program wajar dikdas sembilan tahun dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan juga mendapat nilai bagus. Komisi VIII juga merespon positif, rencana Aceh untuk mengadakan kursus pra nikah bagi calon pengantin, hal ini dinilai sebagai langkah maju dalam rangka menurunkan angka perselisihan KOMISI VIII DPR RI Beri Apresiasi Kinerja Kementerian Agama Aceh Komisi VIII DPR RI, secara khusus memberi apresiasi atas sejumlah hasil yang dicapai jajaran Kementerian Agama Aceh selama ini. dan perceraian di daerah ini. Di bidang kerukunan umat beragama, Komisi VIII berapresiasi dengan perkembangan kerukunan antar umat beragama di Aceh yang terjalin dengan baik. “Walau daerah ini diberlakukan syariat Islam, namun belum pernah terjadi konflik beragama di Aceh, termasuk ekses dari pelaksanaan syariat Islam ini belum terlihat,” jelas tim ini. Keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Aceh, terungkap dalam sejumlah kesempatan pertemuan jajaran Kementerian Agama Aceh dengan Komisi VIII DPR RI. Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Aceh, sejumlah SKPA, Kakanwil serta lembaga daerah dengan Komisi VIII DPR RI, bertempat di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Senin (20/12), terungkap, walau Aceh saat ini jumlah daftar tunggu jamaah haji terbanyak secara nasional, namun Aceh dinilai berhasil dalam menyelenggarakan ibadah haji dengan memperoleh predikat sebagai embarkasi terbaik dua tahun berturut-turut. Malah, secara khusus menjelaskan rencana Pemerintah Aceh membangun asrama haji Aceh di Arab Saudi, mendapat tanggapa positif Komisi ini. Selain sejumlah apresiasi positif yang ditoreh jajaran Kementerian Agama, dalam pertemuan khusus dengan jajaran Kementerian Agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan dayah dan pimpinan madrasah, Selasa (21/12), di Asrama Haji, juga terungkap sejumlah saran, usulan dan masukan kepada 8 Santunan JANUARI 2011 Komisi VIII ini. Dalam pertemuan yang dipandu Kakanwil Kementerian Agama Aceh, Drs. H. A.Rahman TB, Lt, di antara saran dan masukan yang muncul antara lain, tentang jumlah waiting list jemaah haji Aceh yang saat ini sudah mencapai angka 35 ribu orang, hendaknya dapat dicarikan solusi. Dalam kesempatan itu, Kakanwil menilai sistem kouta proporsional menurut jumlah daftar tunggu per provinsi, dinilai sebagai solusi yang adil untuk mengurangi jumlah daftar tunggu jamaah haji Aceh saat ini. Ketua Madrasah Development Centre (MDC), Dr. H. Jailani AR, meminta pemerintah memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan di daerah ini. Untuk itu, ia meminta kepada Pemerintah Pusat melalui Komisi VIII DPR RI, untuk segera merealisasikan pendirian Balai Diklat Keagamaan di Aceh. “Tanpa adanya Balai Diklat dan anggaran yang memadai, sulit sekali meningkatkat kualitas tenaga pendidikan di Aceh,” ujarnya yang diamini Kakanwil. Pertemuan itu juga merespon soal zakat yang dapat mengurangi pajak, walau aturan tentang zakat ini sudah ada di UUPA, namun terbentur penarapannya karena dinilai bertentangan dengan UU Pajak. Ketua tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, Ahmad Zainuddin, Lc dari Fraksi PKS, kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI dimaksudkan untuk menjalankan komunikasi intensif antara DPR RI,
khususnya Komisi VIII DPR RI dengan daerah, baik Pemerintah Daerah, maupun lembaga kemasyarakatan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Di samping itu, kunjungan kerja ini juga dalam rangka menggali dan menyerap aspirasi daerah dari unsur pemerintah daerah maupun masyarakat. Ahmad Zainuddin, Lc, menilai, pertemuan dengan jajaran Kementerian Agama Aceh, sangat produktif dalam rangka mengumpulkan dan mendapatkan masukan berupa data dan kondisi faktual tentang pelaksanaan program pembangunan di daerah ini, khususnya bidang agama. Ia juga mengatakan, pihaknya akan meneruskan aspirasi masyarakat ini kepada pihak eksekutif di Jakarta sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Rombongan Komisi VIII DPR RI seluruhnya berjumlah 14 orang, yang terdiri dari; Ahmad Zainuddin, Lc (Ketua TIM/F.PKS), H. Imran Muchtar (FPD), Drs. H. As’ad Syam, MM (FPD), H. Sayed Fuad Zakaria, SE (FPG), R. Adang Ruchiatna Puradirejda (FPDIP), Ina Ammania (FPDIP), H. Iskan Qolba Lubis, MA (FPKS), Drs. H. Abdul Rozaq Rais, MM (FPAN), Hj. Dewi Qoryati, M.Si (FPAN), Drs. H. Hasrul Azwar, MM (FPPP), dan didampingi dua orang staf Sekretariat DPR RI, Yanto Supriyanto, SH, Didik Sri Haryanto, dan satu orang tenaga ahli Margareth Aliyatul Maimunah, M.Si. Kunjungi Ponpes dan Madrasah Khusus dengan jajaran Kementerian Agama, rombongan Komisi VIII DPR RI, juga berkesempatan berkunjung ke Komplek Madrasah Jambo Tape, (MAN I, MTSN I, dan MIN I) Banda Aceh, Dayah Darul Ulum, dan Dayah Inshafuddin Banda Aceh. Dalam kesempatan kunjungan ini, Komisi VIII juga menyerahkan bantuan Kementerian Agama Pusat Rp.640 juta, masing-masing kepada MTsS Baitul Aidah, Kecamatan Simpang Mamplam, Bireuen Rp 140 juta, MTsS Darul Mukhlisin, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah Rp 140 juta, MAS Labuhan Haji Timur, Aceh Selatan Rp 180 juta, dan MAS Meurah Mulia, Aceh Utara Rp 180 juta, yang diterima langsung kepala madrasah bersangkutan. n (juniazi) Santunan JANUARI 2011 Laporan Utama Sukses Pelaksanaan Ibadah Haji Pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, namun waiting list yang terlalu panjang jadi persoalan. Berdasarkan data Bidang Penyelenggaraan Haji, Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Aceh, jumlah jemaah haji pada tahun 2008 sebanyak 4.232 orang, tahun 2009 sebanyak 3.602 dan pada tahun 2010 sebanyak 4.133 orang. Kecenderungan masyarakat untuk me-laksanakan ibadah haji sangat tinggi, hingga tanggal 16 Desember 2010 jumlah jemaah yang telah mendaftar (waiting list) sebanyak 34.552 orang (diperkirakan masa tunggu hingga 9 tahun). Berbagai persoalan masih dihadapi jemaah haji, baik di tanah air maupun tanah suci. Jarak yang ditempuh jemaah untuk membuat paspor sangat jauh karena jumlah Kantor Imigrasi yang ada di Aceh baru ada di lima lokasi yaitu Sabang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa dan Meulaboh. Kesehatan Jamaah sangat mempengaruhi kelancaran ibadah, untuk itu faktor kesehatan hendaknya lebih diperhatikan Jamaah yang udzur hendaknya didampingi oleh mahram yang memiliki hubungan darah dekat karena di Tanah Suci banyak yang ditelantarkan setelah diamanahkan kepada orang lain yang tidak ada hubungan dekat. Biaya yang akan dikenakan kepada Jamaah di luar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) di daerah diantaranya: Biaya pengadaan pakaian seragam nasional, dan biaya perjalanan lokal (dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi Banda Aceh). Sebahagian jamaah mendapat bantuan dari Pemerintah Daerah setempat. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan Ibadah haji yaitu melakukan manasik haji sebanyak 11 kali pertemuan mengacu pada buku manasik yang dikeluarkan Kementerian Agama Pusat. Biaya yang disediakan sebesar Rp 20.000.- untuk setiap orang dalam sekali pertemuan. Kegiatan Sosialisai Undang-undang Haji yang telah dilakukan antara lain: Memberikan informasi melalui media cetak, dan mengadakan sosialisasi, penyuluhan dan orientasi tentang peraturan perhajian kepada praktisi haji, yaitu Kepala KUA dan Kasi yang menangani haji. n(mulyadi nurdin) 9
Page 2 and 3: Pimpinan dan Seluruh Karyawan/Karya
Page 4 and 5: Salam Redaksi Dirgahayu Kementerian
Page 6 and 7: LAPORAN UTAMA Dirangkum oleh Mulyad
Page 10 and 11: Laporan Utama Kehadiran UU No. 38/1
Page 12 and 13: SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI PADA PERI
Page 14 and 15: Laporan Utama kerukunan nasional. T
Page 16 and 17: Laporan Utama Secara kuantitatif, k
Page 18 and 19: Laporan Alfirdaus Putra Hari Jumat
Page 20 and 21: Laporan Juniazi 20 Ruang KUB Dari S
Page 22 and 23: Peristiwa Razali Azis, Mantan Ka. K
Page 24 and 25: Peristiwa DW Kemenag Aceh Timur Jua
Page 26 and 27: Peristiwa Piala Bergilir untuk Maje
Page 28 and 29: Dunia Islam Muslim - Yahudi Bersatu
Page 30 and 31: Logo Kementerian Agama Banyak yang
Page 32 and 33: dalam akuntansi konvensional. Buku
Page 34 and 35: Tafsir perempuan yang beriman, kemu
Page 36 and 37: Opini Guru merupakan profesi yang s
Page 38 and 39: Opini Sertifikasi, Sebuah Catatan B
Page 40 and 41: Opini yang hanya berharap tambahan
Page 42 and 43: kamu menjadi saksi atas (perbuatan)
Page 44 and 45: Konsultasi BP4 Diasuh oleh Drs. H.
Page 46 and 47: Bahasa Arab Diasuh oleh Muzakkir, S
Page 48 and 49: Life Style Semangat Tahun Baru, Upa
Page 50 and 51: Tokoh aliyah, umur 17 tahun, Abrar
Page 52 and 53: Pertanyaan TTS Edisi Januari 2010 M
Page 54 and 55: Komputer Diasuh Oleh Khairuddin Aba
Page 56 and 57: Sastra Guru Guru ... Kasihmu semurn
Page 58:
Galeri Serahterima cinderamata anta
show all

Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?