Majalah Santunan edisi Januari 2011 - Kementerian Agama Prov ...

Allah berfirman:
Dan (diharamkan juga kamu
mengawi-ni) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu
miliki (Allah telah menetapkan
hukum itu) sebagai ketetapan-Nya
atas kamu. Dan dihalalkan bagi
kamu selain yang demikian (yaitu)
mencari isteri-isteri dengan hartamu
untuk dikawini bukan untuk berzina.
Maka isteri-isteri yang telah kamu
ni’mati (campuri) di antara mereka,
berikanlah kepada mereka maharnya
(dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan tiadalah mengapa
bagi kamu terhadap sesuatu yang
kamu telah saling merelakannya
sesudah menentukan mahar
itu). Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
(Q.S. al-Nisa’ [4]: 24).
Menurut Ibn Khuwayzi, ayat
ini tidak bisa pahami sebagai
dalil pembolehan nikah mut‘ah.
Selain karena Rasulullah saw. telah
melarang dan mengharamkan nikah
mut‘ah, juga karena firman Allah
dalam ayat berikutnya;
“... maka nikahilah mereka dengan
seizin keluarganya...” Oleh karena itu,
hanya nikah yang berdasarkan izinlah
yang dipandang sebagai nikah syar‘î,
yaitu nikah yang dilakukan dengan
kehadiran wali dan dua orang saksi.
Sebagian ulama mendefinisikan
nikah mut‘ah dengan hanya menjadikan
tempo sebagai kriteria.
Tafsir
Nikah Mut‘ah
(Penafsiran Ayat 24 Surat al-Nisa’)
Oleh Jabbar Sabil, MA
Sikap Khalifah ‘Umar
ibn al-Khattab yang
tegas memerangi mut‘ah,
bukanlah didasari oleh
faktor politik,
Misalnya seseorang menikahkan
putrinya dalam tempo sebulan atau
setahun. Ibn Qudâmah (w. 620 H)
menyatakan bahwa nikah seperti ini
tidak sah (bâthil) baik mut‘ah yang
jangka waktunya diketahui secara
jelas (ma‘lûm) atau tidak diketahui
(majhûl), (al-Mugnî, jld. IX, hlm. 388).
Ibn Hajar mendefinisikan mut‘ah
sebagai berikut: (Fath al-Bârî, jld. IX,
hlm. 95).
Mut‘ah adalah mengawinkan seorang
wanita dalam jangka waktu
tertentu, apabila waktunya habis,
maka terjadilah perceraian.
Al-Qurtubî mengutip riwayat
Abû ‘Umar yang menyatakan bahwa
para ulama salaf dan khalaf sepakat
mendefinisikan nikah mut‘ah sebagai
nikah yang bertempo, tidak mewarisi,
dan perceraian terjadi dengan jatuhnya
tempo tanpa talak. Dikemukakan pula
jawaban Ibn Mas‘ûd, bahwa dalam
praktek nikah mut‘ah tidak berlaku
pewarisan, (al-Jâmi‘ li Ahkâm al-
Qur’ân, jld. V, hlm. 114).
Jika gambaran di atas sepakat
dipegang sebagai definisi nikah
mut‘ah, maka nikah yang di luar
dua jenis ini adalah zina (tanpa
wali/saksi). Bahkan ada ulama yang
tegas menyatakan mut‘ah sebagai
zina karena dilakukan tanpa wali/
saksi. Pendapat bahwa nikah mut‘ah
dilakukan tanpa wali dan saksi tidak
lah ganjil dalam khazanah Islam.
Al-Qurtubî mengutip pemahaman
Santunan JANUARI 2011
ini dari apa yang diungkapkan an-
Nuhas; bahwa nikah mut‘ah adalah
nikah yang tidak berakibat ‘iddah,
tidak mewarisi, tidak berlaku talak,
dan dilakukan tanpa saksi, baginya
praktek seperti ini adalah zina.
Dari fenomena ini dapat disimpulkan,
bahwa di masa hidup Rasul,
nikah mut‘ah dipraktekkan tanpa
izin wali (hanya kesepakatan berdua
saja), namun ciri yang umum dari
berbagai praktek yang dilakukan,
adalah berakhirnya nikah saat jatuh
tempo yang disepakati.
Meski sebagian kalangan muslim
membolehkan nikah mut‘ah, namun
Imam al-Syâfi‘î berpendirian akan
kuatnya keharaman nikah mut‘ah
berdasar dalil ayat dan qiyâs. Ayat
kelima dan keenam surat al-Mu’minun
menurutnya adalah dalil haramnya
hubungan intim selain dengan nikah
dan milk al-yamîn.
Dan orang yang menjaga kemaluannya.
Kecuali terhadap isteri-isteri
mereka atau budak yang mereka
miliki, maka sesungguhnya mereka
dalam hal ini tiada tercela. (Q.S. al-
Mu’minun [23]: 5-6).
Pendirian Imam al-Syâfi‘î ini
sejalan dengan penafsiran ‘Â’isyah,
bahwa nikah mut‘ah telah mansûkh
oleh Alquran, (Al-Qurtubî, jld. V, hlm.
112). Alquran hanya menghalalkan
hubungan intim melalui nikah, dan
tidak ada peluang untuk mut‘ah. Al-
Syāfi‘ī mengangkat ayat berikut:
Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu menikahi perempuan-
33