edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

Prospek 

Pengawasan 

DI ERA PEMERINTAHAN BARU 

Fokus Pengawasan, Nomor 4Tahun 1 Triwulan IV 2004

Fokus Pengawasan 

Diterbitkan oleh Proyek Penyebaran 

Pengertian dan Kesadaran Pengawasan 

Melalui Jalur Agama (PPKPMJA) 

Inspektorat Jenderal 

Departemen Agama RI 

Tahun 2004 

Dewan Penyunting: 

Pembina: Slamet Riyanto 

Pengarah: Masyhuri AM, S. Saidi, Ahmad 

Ghufron, Chamdi Pamudji, Abdul Halim 

Penanggung jawab: Ahmed 

Ketua: Muhaimin Luthfie 

Sekretaris: Nur Arifin 

Anggota: Mudjimah, Ali Hadiyanto, 

Abdul Malik, Ahmad Zainuddin, 

Arif Nurrawi 

Tata Usaha: Aris Krido Halim, 

M. Machfudz, Sugina, Jumhadi 

Alamat Redaksi: 

Inspektorat Jenderal Departemen Agama, 

Jalan M.H. Thamrin No.6, Jakarta 10340 

Telp. (021) 3192-4509, 3193-0565 

Telefax: (021) 314-0135, 3192-6803 

e-mail: ahmed@miis.alumlink.com 

Daftar Isi 

Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun 1 Triwulan IV 

Daftar Isi ....................2 

Surat Pembaca ...............3 

Editorial .....................4 

Fokus Utama 

- Prioritas program 100 hari . . . . . . 5 

- Pengawasan program . . . . . . . . . .8 

- Kiprah Departemen Agama . . . . .11 

- Reorientasi peran pengawasan . .14 

Opini 

- Pengukuran & Penilaian Kinerja . 19 

- Diklat sertifikasi JFA & Realisasi 

Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

- Integritas Auditor Dalam Melakukan 

BAP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 

- Membangun Paradigma Baru . . 32 

PPA 

- Peran Guru Dalam Merealisasikan 

PPA . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .34 

Randang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 

EYD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .4 

Teknologi Informasi . . . . . . . . . ..47 

AMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 

Hikmah 

- Shalat Jama’ . . . . . . . . . . . . . . . .54 

Renungan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 

Relaksasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 

Dewan Penyunting menerima 

artikel yang ditulis dengan 

bahasa Indonesia yang baik 

dan benar, diutamakan dalam 

bentuk soft copy. 

........................................................... 

...................................................................................................................

Menag baru 

Sehubungan dengan perubahan 

dalam jajaran kabinet, saya ingin mengetahui 

biodata dan perjalanan karir 

Menteri Agama yang baru. 

Agus Salim, 

Kanwil Depag Makassar 

Jawaban Redaksi : 

Menteri Agama yang baru adalah 

Muhammad Maftuh Basyuni, lahir di 

Rembang, 4 November 1939. Jabatan 

terakhir sebelum diangkat menjadi 

Menag adalah sebagai Duta Besar RI 

untuk Saudi Arabia dan Oman. Beliau 

pernah menjadi Karo Protokol dan 

Karo Rumah Tangga Kepresidenan 

pada masa Presiden Soeharto. 

Reportase 

Redaksi terhormat, 

Setelah membaca FP pada beberapa 

edisi yang lalu, saya menyarankan 

agar pada edisi yang akan datang 

FP menyajikan reportase tentang kegiatan 

Itjen dan juga laporan tentang 

kasus-kasus penyelewengan yang berhasil 

diungkap. 

Surat Pembaca 

Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun 1 Triwulan IV 

In’am,Citayam 

Tentang Auditor 

Ketika membaca FP edisi III, saya 

begitu antusias karena FP edisi III memuat 

hal-hal yang saya ingin ketahui 

tentang “Auditor”, walau belum seluruhnya. 

Penulisnya kebanyakan auditor yang 

hanya saya ketahui namanya saja, tapi 

paling tidak itu membuat saya 

mengetahui seperti apa sebenarnya 

tugas dan pekerjaan auditor. 

Semoga FP terus maju dengan isi 

yang lebih baik. 

Siti Nurjannah, Gunung Kidul 

Ingin kenal petinggi Depag 

Sebagai pegawai Depag yang berdomisili 

di daerah, saya ingin mengenal 

para petinggi Depag khususnya 

pejabat eselon I karena selama ini 

kami hanya mengetahui jabatannya 

tapi orangnya tidak tahu. 

Untuk itu kami mohon agar FP 

memuat profil para pejabat eselon I di 

lingkungan Departemen Agama. 

Udin, Kanwil Depag Serang 

Jawaban Redaksi: 

Terimakasih atas tanggapan dan 

koreksinya semoga harapan Anda dapat 

kami wujudkan. Insya Allah keinginan 

anda menjadi bahan pertimbangan 

kami pada edisi yang akan datang, 

tentunya akan disesuaikan dengan 

jenis rubrik yang ada.

Jangan coba-coba korupsi. Kalimat 

ini sekarang menjadi akrab di telinga 

masyarakat Indonesia, karena 

setiap hari KPK (Komisi Pemberantasan 

Korupsi) menayangkan 

iklan demikian di pesawat televisi. 

Sebagai back ground iklannya adalah 

pelantikan anggota Kabinet Indonesia 

Bersatu (KIB) oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono (SBY). 

Memang, pemberantasan korupsi 

menjadi agenda utama KIB di bawah 

kepemimpinan Presiden SBY. Bahkan 

hal ini dikokohkan lagi dalam program 

100 hari pemerintahan SBY, dengan 

agenda utama ‘pemberantasan korupsi’. 

Artinya tingkat keberhasilan dalam 

melakukan pemberantasan korupsi dijadikan 

‘taruhan’ sebagai ukuran tingkat 

keberhasilan pemerintahan SBY. 

Kebijakan pemerintah (presiden) ini 

kemudian ditindaklanjuti oleh para 

anggota kabinetnya. Para anggota Kabinet 

Indonesia Bersatu berlomba-lomba 

membuat berbagai program pemberantasan 

korupsi. Tak terkecuali Departemen 

Agama. 

Dalam acara perkenalan dan pengarahan 

terhadap pegawai di lingkungan 

Inspektorat Jenderal Departemen 

Agama beberapa waktu lalu, Menteri 

Agama Muhammad Maftuh Basyuni 

menyatakan komitmennya terhadap 

Editorial 

Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 

pemberantasan korupsi. “Saya tidak 

pandang bulu dalam pemberantasan 

korupsi di lingkungan Departemen 

Agama. Kalau perlu saya tidak segansegan 

melakukan pemecatan. Walau 

saya baru beberapa hari jadi Menteri 

Agama, saya telah menandatangani 

pemecatan seorang pegawai negeri di 

lingkungan Departemen Agama karena 

perilaku korupsi.” katanya. 

Salah satu fokus program 100 hari 

Menteri Agama dalam pemberantasan 

korupsi adalah meniadakan kebijakan 

pelaksanaan ibadah haji bagi pejabat 

atas biaya dinas (abidin) mulai tahun 

ini. Menurut Menteri Agama, selama ini 

jamaah haji Indonesia di tanah suci 

sering ‘kurang terurus’ karena para 

petugas haji bukan melayani jemaah 

haji, melainkan melayani rombongan 

pejabat dari Jakarta. Diperkirakan tidak 

kurang dari 5 miliar rupiah tiap 

tahunnya uang jamaah haji yang disetor 

dalam bentuk BPIH diambil untuk 

membiayai haji abidin ini. 

Di sisi lain sebenarnya ada hal yang 

aneh bagi umat Islam berkaitan dengan 

ibadah haji. Semestinya kalau 

rukun Islam yang ke lima dapat gegap 

gempita dilaksanakan, sampai-sampai 

harus antre karena terbatasnya kuota, 

mestinya rukun Islam sebelumnya 

yang bernama ‘zakat’ juga lebih gegap 

gempita. Namun yang terjadi, pengelolaan 

zakat, terutama zakat mal belum 

maksimal dilaksanakan.Akibatnya, masih 

banyak umat Islam yang terlantar 

terjerat dalam lembah kesulitan dan 

kemiskinan, Demikian juga lembagalembaga 

dakwah Islam, masih banyak 

yang kesulitan dana. Kesalihan individual 

kelihatannya masih jauh lebih dominan 

diburu oleh umat Islam dibanding 

kesalihan sosial. Wallahu a’lam. 

Redaksi,

Fokus Utama 

PRIORITAS PROGRAM 100 HARI 

KABINET INDONESIA BERSATU 

Tepat 20 Oktober 2004, Kabinet 

Indonesia Bersatu dilantik oleh 

Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. Begitu banyak harapan 

masyarakat ditumpukan pada jajaran 

kabinet tersebut. Memang menurut 

analisis beberapa pakar politik, ekonomi, 

dan hukum komposisi kabinet belum 

memenuhi harapan publik, namun 

menurut Presiden "sulit untuk memenuhi 

keinginan banyak pihak pada saat 

ini". 

Pernyataan Presiden tersebut sebenarnya 

sungguh bijaksana, karena secara 

riil memang sulit untuk dapat 

mengikuti keinginan masyarakat yang 

mewakili banyak kepentingan, yang 

mungkin lebih urgen adalah kita lihat 

dahulu kinerja kabinet dalam waktu 

100 hari ini. Masyarakat nantinya akan 

dapat menilai bagaimana para 

Menteri/Pimpinan LPND melaksanakan 

tugas seoptimal mungkin. 

Dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi ekonomi makro saat ini, maka 

kinerja Kabinet Indonesia Bersatu 

harus benar-benar solid, mempunyai 

kebijakan dan mungkin terobosan 

yang sesuai dengan kebutuhan riil 

publik dan bersikap transparan. Namun 

inti dari semua kerja kabinet untuk 

era saat ini adalah bagaimana 

mensukseskan program kerja 100 hari, 

khususnya dalam rangka pemberantasan 

KKN. 


Pemberantasan KKN 

Masalah pemberantasan KKN terus 

menjadi diskursus, bahkan menjadi topik 

hangat dalam setiap kesempatan 

seminar/diskusi, baik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun masyarakat 

(LSM). Namun hasil (outcomes) 

dan manfaat (benefit) sampai saat ini 

masih saja belum memuaskan masyarakat. 

Adalah suatu kewajaran berharap 

banyak kepada jajaran kabinet 

mengingat masyarakat mendambakan 

situasi dan kondisi yang aman, tertib, 

damai dan sejahtera. Kondisi tersebut 

saat ini dapat dikatakan masih sering 

mengalami gangguan/hambatan di lapangan. 

Masyarakat sangat berharap pada 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 

dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu 

agar masalah pemberantasan KKN 

mendapat perhatian serius. Sudah saatnya 

kita semua bersama-sama untuk 

menyukseskan program tersebut, karena 

dengan adanya KKN selama ini ternyata 

telah melemahkan kerja birokrasi 

pemerintah. 

Masyarakat tidak saja sebatas mengidamkan 

pemerintah yang bersih 

(clean government) dan kepemerintahan 

yang baik (good governance). Lebih 

dari itu masyarakat ingin ada kesungguhan 

dari para penyelenggara negara 

dapat merealisasikannya sesegera 

mungkin karena memang kebutuhan 

mendesak. Berbagai himpitan kehidup-

an telah menyebabkan banyak warga 

masyarakat yang hidup di batas garis 

kemiskinan, bahkan angka pengangguran 

makin bertambah. 

Untuk itu harus ada i’tikad baik dari 

segenap anak bangsa, khususnya 

para pejabat pemerintah sebagai penyelenggara 

negara yang peduli pada 

pemberantasan KKN. Masyarakat lebih 

membutuhkan bukti ketimbang berbagai 

janji yang jika tidak teralisir justru 

akan membuat sakit hati. Niat baik dan 

tulus program 100 hari pemerintah 

harus pula disupport semaksimal 

mungkin oleh publik. Kontrol harus dilaksanakan 

secara terus menerus dengan 

komitmen kuat dalam rangka tercapainya 

tujuan utama dari program 

pemerintah yaitu pemberantasan KKN. 

Dalam kaitan itu pula, Presiden Susilo 

antara lain telah memberikan 9 

instruksi kepada para gubernur yang 

harus dijalankan dan dijabarkan di 

daerahnya masing-masing. Adapun isi 

dari 9 instruksi tersebut adalah agar 

para gubernur : 

Pertama, melaksanakan konsolidasi, 

normalisasi, dan rekonsiliasi. 

Kedua, merespon harapan masyarakat 

dengan sungguh-sungguh bekerja 

dan memberikan hasil nyata. 

Ketiga, memahami dan mengimplementasikan 

kebijakan dan program 

pemerintah 2004-2009. 

Keempat, mengembangkan inisiatif, 

inovasi dan aksi nyata sesusai kondisi 

daerah masing-masing. 

Kelima, memberi contoh sebagai 

pejabat yang bersih dari KKN dan menegakkan 

hukum di daerahnya. 

Fokus Utama 


Keenam, seluruh waktu gubernur, 

bupati dan walikota berada di daerahnya 

masing-masing, dan membatasi 

kunjungan ke luar negeri. 

Ketujuh, membatasi kunjungan ke 

luar negeri, kecuali memberi manfaat 

yang tinggi bagi masyarakat. 

Kedelapan, meningkatkan komunikasi 

langsung dengan rakyat untuk 

memecahkan masalah dan mengukur 

taraf hidup masyarakat. 

Kesembilan, melakukan langkah-langkah 

antisipatif dan proaktif untuk 

mencegah membesarnya masalah di 

daerah. 

Instruksi Presiden tersebut sebenarnya 

penegasan kesungguhan pemerintah 

dalam rangka pemberantasan 

KKN. Secara formal mungkin untuk 

para Gubernur, namun substansinya 

bisa juga untuk seluruh pejabat pemerintah 

pusat dan daerah. Khusus untuk 

pemberantasan KKN, pada instruksi 

ke-5 jelas dinyatakan bahwa setiap 

pejabat harus memberi contoh sebagai 

pejabat yang bersih dari KKN dan menegakkan 

hukum di daerahnya masing-masing. 

Prioritas program 

Tentunya dalam rangka melaksanakan 

tugas pemberantasan KKN, semua 

pihak harus terlibat, begitu pula 

halnya dengan masyarakat. "Aktor utama" 

sebenarnya ada pada para penyelenggara 

negara (pejabat negara). Untuk 

itu harus ada contoh figur pejabat 

yang khususnya bersih dari KKN, sekaligus 

dapat memberi contoh riil bagi 

para pejabat lainnya di negeri ini.

Di era transparansi ini, kiranya figur 

pejabat yang bersih dari KKN merupakan 

kebutuhan. Eksistensi mereka 

sangat dibutuhkan untuk menjadi motor 

penggerak roda pemerintahan yang 

sedang mengarah pada upaya pemberantasan 

KKN. Memang hal tersebut 

memerlukan proses yang rumit dan 

lama, namun tetap harus diupayakan 

seoptimal mungkin demi kepentingan 

bangsa dan negara. 

Semuanya jelas memerlukan pengorbanan 

yang tidak sedikit, baik dari segi 

waktu, tenaga dan bahkan finansial 

untuk dapat turut mensukseskan 

program pemberantasan KKN secara 

utuh dan terpadu. 

Selain penekanan pada figur pejabat 

yang bersih dari KKN yang sekiranya 

akan dapat diikuti oleh para penyelenggara 

negara, para pejabat juga diharapkan 

dapat mengupayakan dengan 

seoptimal mungkin bagaimana 

mengupayakan penegakan hukum 

(law enforcement). Apa yang terjadi 

selama ini mungkin hanya penegakan 

hukum dalam artian semu, sehingga 

aspek hakikinya belum tertangani dengan 

baik. 

Penegakan hukum pada masa yang 

akan datang harus konkrit, terpadu 

dan komprehensif. Sudah pada waktunya 

para penyelenggara negara melaksanakan 

proses penegakan hukum 

secara profesional, artinya dilaksanakan 

oleh para ahlinya dan hasilnya 

juga optimal; serta harus secara proporsional, 

artinya hasil dari suatu proses 

hukum dapat memenuhi rasa ke- 

Fokus Utama 


adilan. 

Dalam konteks pemberantasan KKN 

ini, maka institusi-institusi terkait, yaitu 

kepolisian, kejaksaan, dan institusi-institusi 

pengawasan (BPK, BPKP, 

Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan 

Pengawasan Inernal,dan Bawasda) 

harus lebih meningkatkan perannya 

sesuai dengan tujuan utama program 

100 hari Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Seluruh lapisan masyarakat sebenarnya 

sangat menunggu langkah konkrit 

dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. 

Untuk itu jangan sampai dikecewakan 

dengan alasan tertentu yang sekiranya 

kurang dapat diterima publik. Tingkat 

kesolidan tim kerja dimanapun 

instansinya harus menjadi faktor utama 

dan penentu. 

Dalam konteks "good governance", 

maka peran riil masyarakat harus terus 

dihidupkan agar dapat juga melaksanakan 

fungsi kontrol terhadap jalannya 

tugas-tugas pemerintahan secara 

proporsional. Masyarakat dapat ikut 

mengawasi melalui kotak pos 5000 

atau laporan tertulis lainnya, dengan 

persyaratan dapat dibuktikan kebenarannya. 

Kita semua berharap terhadap suksesnya 

program pemberantasan KKN 

yang saat ini didengungkan pemerintah. 

Tugas semua dari "anak bangsa" 

adalah turut mensukseskan dengan 

niat baik untuk kebaikan negeri 

tercinta ini. Semoga semua terwujud 

dengan komitmen dan kebersamaan 

kita semua. 3 (Arif Nurrawi)

Fokus Utama 

PENGAWASAN 

PROGRAM 100 HARI DEPARTEMEN AGAMA 

Jangan coba-coba korupsi!. 

Slogan ini kita dengar ketika pemerintahan 

baru di bentuk oleh 

Presiden terpilih Susilo Bambang 

Yudhoyono. Kontrak politik dengan 

para pembantunya (baca: Kabinet Indonesia 

Bersatu) pun salah satunya 

adalah bila terbukti melakukan korupsi 

maka bersedia untuk langsung dipecat 

dan diproses sesuai hukum. 

Hal ini bukan tanpa alasan. Karena 

korupsi di Indonesia memang dalam 

kondisi yang sangat mengkhawatirkan. 

Negara dengan 200 juta penduduk ini, 

pada tahun 2004 tercatat sebagai 

Negara ke-5 terkorup di dunia dari 146 

negara. Peringkat yang baru dikeluarkan 

oleh transparansi internasional 

tersebut menunjukkan bahwa Indonesia 

satu tingkat lebih buruk dari 

peringkat tahun lalu. 

Karena itu banyak pihak menaruh 

harapan besar pada pemerintah baru 

agar membawa negara ini menjadi negeri 

yang bersih dari koruptor. SBY diharapkan 

mampu menciptakan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa. 

Salah satunya muncul dari Indonesia 

Corruption Watch (ICW) yang dimuat 

dalam pernyataan persnya nomor: 

17/PR/ICW/X/2004 yaitu: …1)Menteri 

terpilih harus menunjukkan contoh 

perilaku bersih jujur, dan bersahaja 

bagi bawahannya. Seluruh menteri 

harus memiliki komitmen dalam 

pencegahan dan pemberantasan korupsi 

serta bertindak tegas terhadap 

segala bentuk penyimpangan yang ter- 

Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun 1 Triwulan IV 2004 

jadi di lingkungannya…. 

Dukungan nyata dari para menteri 

dalam melakukan upaya pemberantasan 

korupsi menjadi teramat penting 

mengingat menteri merupakan bagian 

dari pemerintah eksekutif. Dengan kata 

lain, pemberantasan korupsi bukan hanya 

tanggung jawab dari presiden semata, 

namun juga merupakan tanggung 

jawab dari para menteri yang telah 

ditunjuk oleh SBY, khususnya upaya 

pemberantasan korupsi di setiap 

instansi/departemen yang dipimpinnya. 

Oleh karena itu Departemen Agama, 

sebagai bagian dari jajaran Kabinet 

Indonesia Bersatu, dengan menteri 

barunya, dituntut pula untuk membenahi 

diri, membersihkan para koruptor 

dari departemennya. Menteri Agama, 

Muhammad Maftuh Basyuni, dalam 

satu pernyataannya mengatakan bertekad 

membersihkan Depag dari korupsi 

dan akan menyelidiki penyelewengan 

penyelenggaraan ibadah haji. 

Penyelenggaraan ibadah haji ini 

adalah urutan pertama dalam program 

100 hari Departemen Agama, karena 

memang penyelenggaran ibadah haji 

sangat disoroti dan disinyalir banyak 

terjadi penyelewengan dalam pelaksanaannya 

dari tahun ke tahun. 

Program 100 hari Dep. Agama 

Adapun program 100 hari Departemen 

Agama dalam kabinet Indonesia 

Bersatu adalah sebagai berikut: 

Pertama, peningkatan kualitas penyelenggaraan 

ibadah haji. Memberi-

kan jaminan kepastian berangkat bagi 

calon jemaah haji yang telah melunasi 

BPIH, penyediaan makan bagi jemaah 

haji selama 9 hari di Madinah, penerbangan 

langsung ke Madinah sebanyak 

3 kali sehari bekerja sama dengan 

GIA dan Saudia Airlines. 

Kedua, pembinaan kerukunan hidup 

beragama. Membangun kehidupan 

beragama yang harmonis, dengan melakukan 

tindakan on the spot sehingga 

terselesaikan dan terkendalinya 

kasus-kasus yang timbul di masyarakat. 

Selain dari itu telah dilakukan kegiatan: 

(a)Pembekalan bagi guru-guru 

Agama, dilaksanakan di Ambon (300 

guru), Malang (100 guru), dan Palangkaraya 

(100 guru); (b)Pembekalan bagi 

Lembaga Keagamaan Pemuda, dilaksanakan 

di DKI Jakarta (100 peserta), 

dan Palembang (100 peserta); (c)Pembekalan 

bagi para tokoh agama/penyuluh 

agama. Dilaksanakan di Mataram 

(35 peserta), Padang (35 peserta), 

Banjarmasin (35 peserta), Ujung Pandang 

(35 peserta), Kendari (35 peserta), 

Pekanbaru (35 peserta). 

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan 

agama. Membangun kembali 

madrasah yang rusak akibat konflik 

melalui anggran ABT (khusus provinsi 

NAD). 

Keempat, program peningkatan pelayanan 

kehidupan beragama: (a)Memberikan 

bantuan untuk merehab tempat 

ibadah yang rusak akibat bencana 

alam; (b)Meningkatkan pelayanan 

KUA. Telah ditandatangani MoU 

Depag dengan Bank BNI 46, BRI dan 

PT. Pos Indonesia untuk penyetoran 

biaya Nikah Rujuk (NR). Kemudian, 

telah diterbitkan Instruksi Menteri Aga- 

Fokus Utama 


ma Nomor 2/2004 tentang Peningkatan 

Pelayanan KUA. 

Kelima, Peningkatan pemahaman 

dan pengamalan agama. Melakukan 

bimbingan dan penyuluhan keagamaan 

bagi masyarakat. Hasil yang dicapai 

adalah penurunan konflik di masyarakat 

yang bernuansa keagamaan. 

Keenam, Pemberdayaan Umat. 

Mengoptimalkan pengelolaan zakat, 

wakaf, dan infak serta shadaqah. Sedang 

kemajuan yang sudah dicapai 

adalah terealisasinya pilot project pengelolaan 

wakaf produktif di Cirebon 

yang merupakan hasil kerjasama dengan 

Pemuda, MUI, BPN, BAZ, dan 

LAZ. 

Ketujuh, Membangun aparatur Departemen 

Agama yang bersih dan berwibawa. 

a)Sosialisasi akuntabilitas Kinerja 

di lingkungan Departemen Agama 

yakni di Kanwil dan Kandepag (sosialisasi 

AKIP/LAKIP); b)Terselenggaranya 

proses penerimaan CPNS yang 

transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan aparat pengawas. 

(Informasi program 100 hari Departemen 

Agama ini juga dapat di lihat pada 

situs resmi milik Departemen Agama, 

yaitu: http://www.depag.go.id) 

Khusus untuk penyelenggaran haji, 

Dep. Agama berupaya memperbaiki 

pelayanan ibadah haji tahun 2005, salah 

satunya dengan mewujudkan aparatur 

yang bersih dan berwibawa, Menteri 

Maftuh Basyuni beserta pejabat 

eselon I dan II memutuskan untuk tidak 

ikut beribadah haji tahun ini. Diharapkan 

langkah ini juga diikuti oleh menteri 

dan pejabat di instansi lain.

Pengawasan Internal 

Sebagai bagian dari Departemen, 

Inspektorat Jenderal (Itjen) pun dituntut 

untuk mengambil bagian dalam 

usaha mewujudkan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa. Sesuai 

dengan tugasnya yaitu melakukan 

pengawasan fungsional di lingkungan 

departemen, seperti tercantum dalam 

pasal 31 ayat (7) Keppres No. 177 

tahun 2000 disebutkan "Inspektorat 

Jenderal mempunyai tugas melaksanakan 


departemen." 

Begitu pula dengan Itjen Dep. Agama 

seperti tercantum dalam Keputusan 

Menteri Agama No. 01 Tahun 2001 

pasal 618 disebutkan "Inspektorat 

Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan 

pengawasan fungsional di 

lingkungan Departemen Agama berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan oleh 

Menteri dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku". 

Karena itu maka Inspektorat Jenderal 

(Itjen) Dep.Agama harus melakukan 

pengawasan terhadap segala kebijakan 

yang diambil oleh Menteri Agama, 

termasuk program 100 hari ini dan 

tentunya tidak berhenti di sini saja, namun 

tetap mengawasi kebijakan menteri 

agama selanjutnya seperti yang telah 

biasa dilaksanakan. 

Itjen Dep. Agama pun secara mandiri 

harus membenahi dirinya ke arah lebih 

baik dan memperkuat pengawasan 

internal di Dep. Agama, karena 

dengan memperkuat pengawasan internal 

di Dep. Agama dan memberikan 

reward kepada pegawai yang memiliki 

Fokus Utama 


prestasi kerja serta menjatuhkan punishment 

yang tegas kepada mereka 

yang terbukti melakukan penyimpangan 

akan mendorong terciptanya 

kinerja aparatur pemerintah yang bersih 

dan berwibawa. Kerja-kerja Inspektorat 

atau bidang pengawasan internal 

harus lebih dioptimalkan dan para 

pengawas haruslah dijabat oleh 

orang-orang yang berintegritas dan berani. 

Diharapkan bila Itjen Dep. Agama 

dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik maka Dep. Agama mampu tampil 

lebih bersih dan berwibawa dalam 

membawa perubahan negara yang 

bebas dari korupsi, sehingga apa yang 

dikatakan oleh Syafi’i Ma’arif “Negara 

kita tidak akan pernah bisa maju karena 

Departemen Agama, Departemen 

Pendidikan, dan Departemen Kesehatan–tiga 

departemen yang mengurusi 

pendidikan hati, pendidikan otak, dan 

pendidikan fisik–justru tiga departemen 

yang paling korup kinerjanya” tidak 

terbukti lagi. 

Itjen Dep. Agama harus mampu 

mengawal roda pemerintahan dalam 

menjalankan asas/prinsip penyelenggaraan 

negara yang baik dalam setiap 

tugas dan wewenangnya berdasarkan 

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

pemerintahan yang 

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 

dan nepotisme. Penyelenggaraan Negara 

haruslah berasaskan pada: Kepastian 

Hukum; Tertib Penyelenggaraan 

Negara; Kepentingan Umum; Keterbukaan; 

Proporsionalitas; Profesionalitas; 

dan Akuntabilitas.3(nugraha s)

Fokus Utama 

KIPRAH DEPARTEMEN AGAMA 

PASCA PROGRAM 100 HARI PERTAMA 

Seratus menjadi angka penting di 

awal pemerintahan Kabinet Indonesia 

Bersatu (KIB). Hal ini 

seperti penetapan 100 hari pertama 

sebagai periode pencapaian target tertentu. 

Menurut editorial Media Indonesia 

(26/10/2004), ada beberapa alasan 

100 hari pertama menjadi amat penting. 

Pertama, ini adalah akibat dari 

publik yang semakin cerewet terhadap 

kinerja pemerintah. Kedua, belajar dari 

pengalaman masa lalu, publik menuntut 

janji-janji kampanye ke dalam komitmen. 

Dan, ketiga, masyarakat kita 

umumnya memiliki memori pendek sehingga 

lebih gampang mengingat target 

dan pencapaian 100 hari daripada 

lima tahunan. 

Karena itu, dalam 100 hari pertama 

pemerintahan KIB diharapkan terdapat 

titik temu. Pertemuan antara rakyat 

yang semakin kritis dan pemerintah 

yang mau tidak mau harus taat pada 

janji-janjinya. Presiden sendiri bersifat 

proaktif dalam mewujudkan titik temu 

tersebut. Hal ini seperti dilakukannya 

dengan mengadakan pertemuan beserta 

100 ulama pada Ramadlan yang 

lalu. Pertemuan tersebut diharapkan 

dapat menjadi langkah awal secara 

bersama antara pemerintah dengan 

masyarakat, khususnya umat Islam, 

dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapi bangsa Indonesia. 

Dalam hal ini, Departemen Agama 

yang memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan 

sebagian tugas umum 

pemerintah dan pembangunan di bi- 


dang agama, memiliki peran yang strategis 

dalam mengatasi permasalahan 

bangsa tersebut. Namun, terlebih dahulu 

Depag dituntut untuk melakukan 

perubahan internal di lingkungan Depag 

sendiri. Berkenaan dengan hal ini, 

Menteri Agama Muhammad Maftuh 

Basyuni mengatakan, Depag harus diubah 

dari citranya yang sekarang menjadi 

sebaliknya dan menjadi contoh 

bagi departemen lainnya. Sebagai 

departemen yang mengurusi agama, 

maka itu berarti mengajak orang untuk 

berbuat kebaikan. (Pelita, 25/10/2004). 

Sebagai konsekuensi dari usaha perbaikan 

internal tersebut, Menag pun 

siap melakukan tindakan tegas kepada 

pegawai Depag berdasarkan perbuatan 

yang dilakukan. "Saya ahli memecat 

orang. Waktu menjadi Dubes 9 

orang saya pecat". Tutur Menag usai 

serah terima jabatan. (Tempointeraktif.com, 

22/10/2004) 

Adapun dalam tugasnya sebagai 

penyelenggara pembangunan di bidang 

agama, menurut Thoifuri dosen 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) 

Kudus, Depag dihadapkan pada problematika 

keagamaan dan keberagamaan 

yang sangat berat. Problematika 

keagamaan dapat dimaknai bahwa 

para pemeluk agama, terutama Islam, 

masih banyak yang belum menjalankan 

ajaran Islam. Sedangkan problematika 

keberagamaan adalah masih 

sedikit umat Islam yang menjalankan 

interaksi sosial antar sesamanya dalam 

mewujudkan kehidupan berbang-

sa dan bernegara yang kondusif (Rakyat 

Merdeka, 1/10/ 2004). Dengan demikian, 

Depag dituntut bersifat proaktif 

dan responsif terhadap kegiatan yang 

dilakukan masyarakat, khususnya 

umat Islam dalam mengatasi problematika 

keagamaan dan keberagamaan 

tersebut. 

Pemberlakuan Kembali Sistem Keuangan 

Islam 

Salah satu kegiatan di masyarakat 

yang menuntut respon dan dijadikan 

perhatian Depag saat ini adalah gerakan 

untuk memberlakukan kembali sistem 

keuangan Islam. Sistem keuangan 

yang dimaksud adalah diberlakukannya 

kembali dinar (uang emas) dan dirham 

(uang perak). 1 Dinar merupakan 

emas seberat 4,25 gram dan dirham 

adalah perak seberat 3 gram. Kedua 

mata uang ini, di samping sebagai alat 

penyimpan nilai dan alat tukar dalam 

jual beli, juga penentu nisab zakat, 

hudud (batasan pemberlakuan 

hukuman), ongkos naik haji, dam (denda), 

dan sebagainya. 

Sosialisasi penggunaan kedua 

mata uang tersebut juga berlangsung 

bertepatan dengan periode Program 

100 hari pertama KIB (sejak 20 Oktober 

2004). Hal ini seperti melalui acara 

"Ceramah Ilmiah Dinar dan Dirham" 

yang diadakan Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) Depok, 24 Oktober 2004. 

Pada acara ini hadir sebagai pembicara 

Direktur Wakala Dinar dan Dirham 

"Adina", Zaim Saidi. Dua minggu kemudian 

(7 November 2004), dalam salah 

satu segmen acara Ramadhan di 

Metro TV "Gema Syariah", berlangsung 

diskusi dengan tema "Dinar Se- 

Fokus Utama 


bagai Alat Pembayaran". Nara sumber 

dalam acara ini mantan Menteri Koperasi 

dan mantan Ketua Umum Ikatan 

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) 

Adi Sasono dan Muhammad Syafi'i 

Antonio. 

Tidak ketinggalan, setelah Idul Fitri 

1425 H, Forum Penggerak Dinar dan 

Dirham Indonesia (Forindo) mengadakan 

acara "Silaturrahim dan Halal Bihalal" 

di Jakarta, 25 November 2004. 

Dalam acara ini hadir para tokoh penggerak 

dinar dan dirham dari Indonesia 

dan Malaysia. Acara ini juga dihadiri 

General Manager UBPP Logam Mulia 

PT Antam, Rinanti Agnes. Meskipun 

penganut Katolik, Rinanti mendukung 

diberlakukannya kembali dinar dan dirham. 

Pada tahun yang lalu, ia menyampaikan 

makalah yang berjudul 

"Prospek Pertukaran Dinar Dirham Secara 

Fisik dan Elektronik" pada Seminar 

Prospek dan Implementasi Pertukaran 

Dinar Dirham Indonesia-Malaysia" 

di Jakarta, 17 Desember 2003. 

Pada makalah tersebut ia menyatakan, 

perlu dilakukan usaha intensif melalui 

sosialisasi sistem pemasaran yang lebih 

giat lagi agar pertumbuhan penggunaan 

dinar dan dirham lebih cepat 

perkembangannya. 

Dalam hal ini, Malaysia dapat melakukan 

pertumbuhan penggunaan dinar 

dan dirham secara pesat karena 

kiprah mantan Perdana Menteri Malaysia 

Mahathir Mohamad (Republika, 26/ 

11/2004). Mahathir sendiri pernah menyatakan, 

sistem keuangan dunia yang 

didasari uang kertas dan cek bukan 

sistem Islam (Ismail, 2003: 3). Sedangkan 

menurut Menteri Negara BUMN 

Sugiharto selaku Koordinator Presidi-

um Forindo, dalam tataran implementatif 

penggunaan dinar dan dirham 

mempunyai prospek yang cukup signifikan 

bila dilihat dari naiknya beberapa 

indikator ekonomi makro di Indonesia. 

Sosialisasi penggunaan dinar dan 

dirham juga dilakukan kaum Muslimin 

di Jerman melalui tabloid Islamische 

Zeitung. Pada edisi November 2004 

(II), tabloid ini menampilkan judul "Riba 

verstehen" (Memahami Riba) yang ditulis 

Prof. Umar Ibrahim Vadillo. Menurut 

Vadillo, penggunaan uang kertas 

merupakan riba al Fadhl (riba dalam 

jual beli). Di samping itu, tabloid Islam 

terpopuler di Jerman ini juga memberitakan 

wafatnya Syekh Sayyid Muhammad 

Alawi al-Maliki al-Hasani. Ulama 

Makkah yang muridnya sebagian besar 

dari Indonesia ini wafat pada 15 

Ramadhan 1425 H. Syekh Alawi juga 

merupakan sahabat Syekh Abdulqadir 

as-Sufi yang mempelopori pemberlakuan 

kembali dinar dan dirham sejak 

tahun 1992. 

Menurut Zaim Saidi, potensi pasar 

dinar dan dirham sendiri sangatlah besar. 

Hal ini berkenaan dengan Indonesia 

sebagai negara penghasil emas. 

Kapasitas produksi emas di Indonesia 

sekitar 3,8 juta ons pertahun, belum 

termasuk pertambangan rakyat. Ini setara 

dengan 30,3 juta dinar. Bila kuota 

jemaah haji sebesar 200 ribu orang 

dengan ONH senilai 350 gram emas 

(78 dinar), maka dinar yang akan beredar 

adalah 15,6 juta dinar, ditambah 

nilai Zakat, Infak, dan Shodaqah sekitar 

Rp 5 trilyun pertahun atau senilai 

12,5 juta dinar. Total potensi peredaran 

dinar pertahun adalah di atas 28 

Fokus Utama 


juta dinar. Kebutuhan ini dapat dipenuhi 

dari produksi emas dalam negeri. 

Dinar emas dan dirham perak juga dapat 

diperoleh dari hasil berdagang dengan 

bangsa lain. 

Sedangkan secara politis, menurut 

CEO Alami Vegetable Oil Malaysia 

Radhwan Alami, penggunaan dinar 

dan dirham mendesak karena dunia 

saat ini hanya mengenal satu alat tukar 

yakni dolar AS. "Mereka menyedot 

kekayaan negara lain dan menukarkannya 

hanya dengan kertas", tutur 

Radhwan pada acara Halal Bihalal Forindo 

(Republika, 26/11/ 2004). Gambaran 

pernyataan Radhwan ini seperti 

menimpa Indonesia yang dilanda berbagai 

bencana alam akibat sekian hektar 

hutan menjadi gundul setelah ditukar 

dengan hanya setumpuk kertas 

bertuliskan dolar. 

Dengan demikian, jika dulu penjajah 

Portugis, Belanda, dan Jepang mengerahkan 

pasukannya untuk mengambil 

seluruh kekayaan alam di Indonesia. 

Maka, para penjajah saat ini cukup 

dengan hanya mencetak uang kertas 

dolar. Kemudian, mereka menukarkannya 

dengan segala sesuatu yang 

mereka inginkan. Karena itu, di sinilah 

salah satu esensi pentingnya kembali 

kepada sistem keuangan Islam. 

Dowes Dekker pernah berkata, "Kalau 

tidak ada Islam, sudah lama 

kebangsaan yang sebenarnya lenyap 

dari Indonesia." (Alkisah, No. 23/ 8-21 

Nov. 2004, hal. 115). 

Semoga pemberlakuan kembali dinar 

dan dirham menjadi bagian dari 

kiprah Depag pasca Program 100 hari 

pertama. Amin...Wallahu a'lam bisshowab. 

3 (Nurman Kholis)

Fokus Utama 

REORIENTASI PERAN PENGAWASAN DEP. AGAMA 

DALAM PERSPEKTIF STRUKTUR BARU 

Pada era reformasi, penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan 

pembangunan dituntut semakin 

transparan sejak penyusunan kebijakan 

dan pelaksanaannya. Termasuk upaya 

menanggulangi praktik Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (KKN), antisipasi 

terhadap pemborosan dan pembocoran 

keuangan negara, peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, dan 

pemberantasan pungutan liar. 

Untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan tugas Dep. 

Agama telah mengeluarkan Keputusan 

Menteri Agama No. 01 Tahun 2001 

tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi Kewenangan, 

Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Agama. Inspektorat 

Jenderal Dep.Agama, di dalam 

Keputusan Menteri Agama tersebut 

termasuk mengalami restrukturisasi, 

dimana para Inspektur bidang menjadi 

Inspektur Regional, sementara jabatan 

struktural eselon III (Inspektur 

Pembantu) dan pejabat eselon IV (pemeriksa) 

menjadi jabatan fungsional 

yaitu Auditor. 

Dengan struktur yang baru diperlukan 

reorientasi tugas agar berjalan lebih 

efektif dalam rangka memberikan 

dukungan terhadap terselenggaranya 

pemerintahan yang bersih, terpercaya 

dan bertanggungjawab di lingkungan 

Dep.Agama. 


Pelaksanan Pengawasan 

Inspektorat Jenderal Departemen 

Agama menyelenggarakan pengawasan 

fungsional berdasarkan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Menteri Agama 

dan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan pengawasan oleh atasan 

langsung/pengawasan melekat adalah 

serangkaian kegiatan yang bersifat 

pengendalian terus-menerus, dilakukan 

oleh atasan langsung terhadap bawahannya 

secara prefentif atau represif 

agar pelaksanaan tugas bawahan 

berjalan efisien sesuai dengan rencana 

kegiatan dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. (KMA 

120 tahun 1995). 

Adapun Pengawasan ekstern dilakukan 

oleh BPKP dan BPK-RI. Tugas 

dan fungsi BPKP meliputi perumusan 

kebijakan pengawasan, koordinasi, 

dan pembinaan APFP, lain serta menyelenggarakan 

pengawasan keuangan 

dan pembangunan pada semua satuan 

organisasi/satuan kerja dan unit 

kerja yang lain yang sebagian atau seluruhnya 

menggunakan dana pemerintah. 

(Keputusan Kepala BPKP No. 80 

Tahun 2001). Sedangkan tugas dan 

fungsi BPK-RI meliputi pemeriksaan 

terhadap tanggungjawab pemerintah 

tentang keuangan negara dan pelaksanaan 

APBN (U.U. R.I. Nomor 5 

Tahun 1973).

Hasil audit dan tindaklanjutnya 

Pelaksanaan audit di lingkungan 

Departemen Agama semula didasarkan 

pada konsep ketaatan pada peraturan 

perundang-undangan, prosedur 

kerja, aspek administratif dan teknis 

serta bersifat uji petik dengan suatu 

asumsi bahwa setiap personil pada 

satuan kerja sudah memahami dan 

menguasai prosedur atau tata laksana 

kegiatan secara benar. Apabila ditemui 

penyimpangan saat audit berlangsung, 

keadaan yang demikian adalah suatu 

pengecualian karena ketidaktaatan 

dari oknum pelaksana di jajaran 

satuan kerja. Atas dasar konsep 

tersebut, maka terdapat kecenderungan 

hasil audit lebih banyak 

pengulangan temuan di berbagai 

tempat dan bersifat kasuistik. 

Kondisi demikian diperlukan upaya 

peningkatan pemeriksaan yang mampu 

menyelesaikan sebab hakiki dari 

berbagai temuan. Dengan struktur organisasi 

yang baru Inspektorat Jenderal 

Dep.Agama perlu menetapkan kebijakan 

pengawasan yang mampu 

mendorong terselengaranya pemerintahan 

yang baik (Good Gavernance). 

Melalui pengembangan sistem pengawasan, 

pelaksanaan audit secara 

komprehenship diharapkan dapat 

memberikan saran (rekomendasi) kepada 

Obyek terperiksa sehingga mampu 

menjamin terlaksananya tertib hukum, 

tertib administrasi sehingga dapat 

tugas pokok dan fungsi berjalan 

secara optimal. 

Pelaksanaan audit komprehensif 

yang berjalan selama ini masih ditemui 

berbagai kendala baik dari segi teknis 

Fokus Utama 


maupun dalam pembuatan pelaporan. 

Kendala yang bersifat teknis selama ini 

disebabkan belum adanya sistem yang 

baku atas audit komprehensif 

sehingga terjadi berbedaan persepsi 

antar para auditor dalam penerapan di 

lapangan, disamping sarana prasarana, 

keterbatasan dana, dan perangkat 

lunak lainnya. Kendala lain menyangkut 

struktur organisasi adalah belum 

adanya persamaan pemahaman dan 

penerapan struktur baru yang mengacu 

pada wilayah kerja pengawasan. 

Keberhasilan tugas aparat pengawasan 

selain terlihat dari kualitas hasil 

audit juga ditentukan oleh efektivitas 

penyelesaian tindak lanjut. Indikator 

keberhasilan pelaksanaan pengawasan 

antara lain berupa temuan hasil 

audit yang semakin berkurang dan 

tindak lanjut hasil audit yang tepat, cepat 

dan tuntas sehingga dapat meningkatkan 

konstribusi kepada manajemen 

obyek terperiksa dan jajarannya baik 

vertikal maupun horisontal. Oleh 

karena itu perlu penertiban sanksi bagi 

pimpinan obyek terperiksa yang lalai 

atau tidak menindaklanjuti/pelaksanaan 

saran tindaklanjut hasil audit Itjen 

Dep. Agama/aparat pengawasan 

fungsional pemerintah lainnya sesuai 

dengan KMA 203 Tahun 2002 poin I 

huruf C.nomor 13. 

Reorientasi Peran Pengawasan dalam 

Struktur Baru 

Struktur Itjen Dep. Agama yang 

baru perlu disikapi dengan berbagai 

kebijakan pengawasan dan mutu pelaporan. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan 

sebagai upaya reorientasi peran

pengawasan dalam struktur baru, antara 

lain: 

Sebagai Pembina Pengawasan 

Itjen sebagai pengawas intern harus 

pro aktif melakukan perbaikan manajemen 

pengelolaan instansi/lembaga 

dan budaya kerja aparatur. Dalam pelaksanaan 

tugas pengawasan perlu 

kiranya diperhatikan paradigma baru 

yaitu: a)Pengawasan, tidak mencaricari 

kesalahan melainkan identifikasi 

kesalahan/penyimpangan untuk perbaikan; 

b)Pengawasan, mengandung 

makna pemberian bimbingan pada kinerja 

organisasi dan bukan hanya 

proses administrasi; c)Pengawasan, 

tidak berorientasi pada jumlah, tapi 

mutu temuan dan pelaporan; d)Pengawasan 

kurang bermakna jika tidak ditindaklanjuti. 

Maka pemantauan tindak 

lanjut merupakan sub sistem dalam 

siklus kegiatan pengawasan. 

Sebagai Pelaksana Pengawasan 

Dalam melakukan tugas pengawasan 

telah disusun kebijakan pengawasan 

yang diarahkan pada pelaksanaan 

audit yang terfokus pada pengukuran 

kinerja satuan organisasi bersangkutan 

sebagai implementasi dari 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Substansi sasaran audit diprioritaskan 

pada penilaian pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi serta aspek pendukung 

lainnya. 

Disamping itu dilaksanakan pemeriksaan 

khusus/kasus sebagai tindaklanjut 

dari berbagai pengaduan masyarakat 

dan atau kelanjutan audit operasional/reguler 

karena adanya duga- 

Fokus Utama 


an tindak pidana korupsi (UU.3 Tahun 

1971 jo. 31 Tahun 1999). 

Sebagai Evaluator 

Inspektorat Jederal dalam menyelenggarakan 

pengawasan fungsional 

harus dapat memberikan penilaian terhadap 

prestasi kerja pimpinan satuan 

organisasi; mengkaji peraturan perundang-undangan; 

mengevaluasi manfaat 

proyek-proyek yang telah selesai. 

Disamping itu juga dilakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan tindak lanjut 

hasil audit dan laporan pertanggungjawaban 

(akuntabilitas) pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi Departemen di 

lingngungan Dep. Agama (Inpres No. 

7 Tahun 1999/KMA 489 Tahun 2001). 

Untuk mendukung tugas tersebut, 

telah dikeluarkan Keputusan Inspektur 

Jenderal No.IJ/71/2002 tentang Standar 

Umum penilaian Indikator Kinerja 

pada Inspektorat Jenderal Dep. Agama 

dan Instansi Departemen Agama di 

Daerah. 

Sebagai Katalisator 

Dalam rangka mengembangkan 

mitra kesejajaran antara Pengawas 

dan Pelaksana maka dalam pelaksanaan 

tugas pengawasan Inspektorat 

Jenderal menetapkan visinya sebagai 

katalisator terselengaranya pemerintahan 

yang bersih dan terpercaya di 

lingkungan Dep. Agama. 

Katalisator dimaksud sebagai unsur 

yang senantiasa melakukan peran 

aktif dalam menyakinkan, menimbulkan 

dan mempercepat proses perubahan. 

Sedangkan pemerintahan yang 

berrsih dan terpercaya dimaksudkan

sebagai pemerintahan yang bebas dari 

korupsi, kolusi, dan nepotisme yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Pemantapan Peran Pengawasan 

Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan di bidang 

agama yang efektif, efisien, dan 

ekonomis sangat tergantung pada peran 

pengawasan. 

Untuk itu Inspektorat Jenderal Departemen 

Agama dalam struktur baru 

perlu melakukan langkah-langkah pemantapan 

peran sebagai berikut: 

Penataan Pola Pengawasan 

Penataan revalidasi pola pengawasan 

diupayakan melalui koordinasi 

yang terus-menerus baik intern pejabat 

eselon I pusat maupun antar aparat 

pengawasan fungsional terkait. Kegiatan 

ini dapat dilakukan dalam Penyusunan 

Rencana Strategik Inspektorat 

Jenderal, Penyusunan Kebijakan 

Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT). Kaitannya 

dengan penataan pola pengawasan, 

maka Itjen Departemen Agama saat ini 

perlu melakukan penajaman 

obyek/sasaran audit pada masingmasing 

Inspektur Regional dengan 

memperhatikan perkembangan dan 

permasalahan di wilayah yang sarat 

dengan praktik-praktik KKN, pemborosan 

keuangan negara, hambatan 

pelayanan masyarakat, dan pungutan 

liar. 

Peningkatan Mutu Aparat Pengawasan 

Keberhasilan tugas pengawasan 

Fokus Utama 


sebagai salah satu fungsi manajemen 

sangat terkait dengan kualitas aparat 

pengawasan. Pengalaman menunjukkan 

bahwa tidak semua orang mampu 

menjadi auditor yang handal. Maka diperlukan 

persyaratan yang khusus untuk 

menjadi auditor. Lebih-lebih dengan 

terbitnya KMA 1 tahun 2001 di 

mana auditor merupakan jabatan fungsional, 

maka perlu peningkatan profesionalisme 

karena setiap auditor harus 

menguasai semua bidang kegiatan. 

Dengan demikian untuk melakukan 

audit di suatu satuan organisasi tidak 

perlu harus 5 orang, sesuai dengan 

aspek/bidang yang diaudit. 

Untuk menjadi auditor yang handal, 

diperlukan kemampuan berkomunikasi 

dengan baik, percaya diri, dan 

sanggup mempertahankan temuan 

berdasarkan bukti-bukti yang cukup 

dan relevan dari pihak auditan. Di 

samping itu harus mampu mengungkap 

penyebab dari masalah yang ditemukan 

dalam waktu singkat, guna 

memberikan rekomendasi yang tepat. 

Oleh karena itu, rekrumen calon 

auditor perlu dilakukan secara cermat 

dan terencana sejak penerimaan calon 

pegawai sebagaimana penerimaan calon 

hakim atau calon dosen dan tenaga 

fungsional lainnya. Disamping itu, 

perlu pembinaan kepada para pemeriksa 

secara terus menerus melalui beberapa 

Pendidikan dan Pelatihan 

(Diklat), motivasi, iklim kerja yang kondusif, 

dan keteladanan dari pimpinan 

sehingga para pemeriksa menjadi profesional, 

berdedikasi, dan memiliki integritas 

yang tinggi.

Pengembangan Sistem Pengawasan 

Pengembangan sistem pengawasan 

merupakan program pokok dan 

terus diupayakan dalam rangka peningkatan 

kualitas pengawasan dan 

mutu pelaporan. Bentuk kegiatan yang 

telah dihasilkan yaitu KMA 101 Tahun 

1994 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengawasan di Lingkungan Dep. Agama, 

KMA 120 Tahun 1995 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengawasan Melekat, 

IMA Nomor 3 Tahun 1992, KMA 

155 Tahun 2002 tentang Uraian Pekerjaan 

Inspektorat Jenderal, KMA 203 

Tahun 2002 Standar Hukuman Disiplin 

Pegawai PNS berdasarkan PP.30 

Tahun 1980,KMA Nomor IJ/87/2001 

tentang Mekanisme Kerja Inspektorat 

Jenderal, KMA 3 tahun 1992 tentang 

Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 

Fungsional di Lingkungan Departemen 

Agama di Daerah, IMA Nomor 

03 Tahun 2002 tentang Koordinator 

Tindak Lanjut,Petunjuk Pelaksanaan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan 

audit terpadu sebanyak 2 

buah, pemeriksaan komprehensif 3 

buah, desk audit 5 buah dan Pelaporan 

1 buah. Adapun tata cara pelaksanaan 

pengawasan dan pelayanan administrasi 

pengawasan yang telah dihasilkan 

sebanyak 415 buah. 

Hal ini menunjukan perhatian dan 

komitmen pimpinan Inspektorat Jenderal 

dalam mengembangkan sistem 

Fokus Utama 


pengawasan guna menjadi pedoman 

dalam pelaksanaan pengawasan yang 

berdaya guna dan berhasil guna. 

Peningkatan Kemampuan Waskat 

Pada dasarnya pengawasan yang 

pertama dan utama adalah pengawasan 

dan pengendalian atasan langsung 

secara berjenjang. Untuk itu Waskat 

perlu terus ditingkatkan dengan menerapkan 

Sarwaskat melalui penggarisan 

struktur organisasi, perincian kebijakan, 

pelaksanaan rencana kerja, prosedur 

kerja, pencatatan hasil kerja, dan 

pembinaan personil yang dilakukan secara 

terus menerus. 

Sebagai aparat pengawasan intern 

Departemen Agama, Inspektorat Jenderal 

dalam struktur yang baru harus 

senantiasa meningkatkan perannya, 

tidak saja sebagai pelaku pengawasan, 

melainkan juga sebagai pembina 

dan penilai laporan akuntabilitas dalam 

rangka peningkatan kinerja di masa 

yang akan datang.3(Sugina)

Sejak Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) diterapkan 

dalam pengelolaan negara 

kita istilah kinerja menjadi sesuatu 

yang ‘utama’. Sebab tingkat keberhasilan 

atau kegagalan suatu instansi 

pemerintah diukur dari kinerjanya. 

Bahkan anggaranpun diberikan kepada 

instansi pemerintah berdasarkan 

rencana kinerja yang disusunnya. Hal 

ini karena orientasi kerja penyelenggaraan 

negara telah berubah. Selama ini 

orientasinya adalah ‘kegiatan apa’ 

yang dilakukan instansi negara. Saat 

ini orientasi berubah menjadi ‘hasil 

apa’ yang diberikan oleh negara. 

Hal inilah yang menyebabkan penyusunan 

anggaranpun berdasarkan 

kinerja atau hasil kerja yang direncanakan. 

Sistem seperti ini kemudian akrab 

dikenal dengan istilah anggaran 

berbasis kinerja (ABK). Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. Dalam pasal 14 ayat 

(2) disebutkan bahwa rencana kerja 

dan anggaran disusun berdasarkan 

prestasi kerja yang akan dicapai. Dalam 

bahasa SAKIP "prestasi kerja" dikenal 

dengan istilah hasil kerja atau 

"kinerja". 

Kinerja 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

terbitan Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan - Balai Pustaka 

Opini 

PENGUKURAN 

DAN PENILAIAN KINERJA 

Oleh Nur Arifin 


(1996), kinerja diartikan sebagai suatu 

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, 

atau kemampuan kerja (peralatan). 

Dengan menggunakan arti dasar 

tersebut dan dimasukkan ke dalam 

konteks manajemen, kinerja dapat diartikan 

sebagai prestasi atau perilaku 

yang ditunjukkan seseorang atau suatu 

lembaga/organisasi pada saat ia 

melaksanakan tugas atau fungsinya. 

Indra Bastian (2001) mengatakan 

bahwa kinerja organisasi adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan tugas suatu organisasi 

dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi. 

Sedangkan menurut John 

Suprihanto (1998) kinerja diartikan sebagai 

hasil kerja selama periode tertentu 

dibandingkan dengan standar, 

target/sasaran atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu. 

Berdasarkan beberapa pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah tingkat pencapaian atau hasil 

kerja suatu organisasi dalam upaya 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan 

visi organisasi dengan cara membandingkannya 

dengan standar, target/sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan 

terlebih dahulu. 

Sebagai contoh, kinerja seorang 

dosen pada saat melaksanakan tugasnya 

sebagai pengajar mahasiswa antara 

lain berupa perilaku atau berbagai 

tindakan mengajar di ruang kelas. Do-

sen tersebut mungkin menjelaskan 

suatu materi, menjawab pertanyaan 

yang diajukan mahasiswa, mengecek 

pemahaman, memberi tugas tertentu, 

atau menilai mahasiswanya. 

Kualitas prestasi atau perilaku 

yang ditunjukkan, baik dalam konteks 

kinerja individu ataupun lembaga/organisasi, 

dapat saja memenuhi sepenuhnya, 

sebagian, atau tidak sama sekali 

harapan dari para pelanggan (customer) 

atau mereka yang berkepentingan 

(stakeholders). 

Guna mengetahui sejauhmana kinerja 

seseorang atau lembaga/organisasi 

memenuhi harapan tertentu, perlu 

dilakukan proses penilaian kinerja. Penilaian 

kinerja merupakan kegiatan 

membandingkan kinerja suatu lembaga/organisasi 

atau seseorang dengan 

suatu standar atau kriteria tertentu - 

yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, 

untuk dapat dibandingkan kinerja 

harus diukur lebih dulu. Pengukuran kinerja 

merupakan proses pengumpulan 

data atau informasi mengenai perilaku 

atau prestasi obyek yang diukur. 

Pengukuran dan Penilaian Kinerja 

Banyak orang yang menyamakan 

kedua kata ini dalam pengertian yang 

sama. Akan tetapi sesungguhnya kedua 

kata tersebut memiliki pengertian 

yang berbeda. Untuk memahami apa 

perbedaan kedua kata tersebut, dapat 

digambarkan melalui contoh-contoh 

sebagai berikut. 

Seorang anak disuruh memilih satu 

dari dua pensil yang tidak sama 

panjangnya. Maka anak tersebut akan 

memilih pensil yang panjang, bukan 

yang pendek, kecuali ada alasan ter- 

Opini 


tentu. 

Ketika kita pergi ke toko buahbuahan, 

dan akan membeli buah jeruk 

sebagai misal, maka kita akan memilih 

jeruk yang besar, kuning, dan kulitnya 

halus. Hal tersebut dipertimbangkan 

berdasarkan pengalaman buah jeruk 

yang demikan memiliki rasa yang manis. 

Sedangkan jeruk yang kecil, hijau 

dan kulitnya kasar biasanya asam. 

Dari contoh-contoh di atas dapat 

disimpulkan bahwa sebelum menentukan 

pilihan, kita melakukan penilaian 

terhadap benda-benda yang akan kita 

pilih. Dari contoh pertama kita memilih 

mana pensil yang lebih panjang, sedangkan 

contoh kedua kita menentukan 

mana jeruk yang baik dan manis. 

Untuk dapat menilai sesuatu perlu 

dilakukan sebuah pengukuran. Untuk 

mengukur panjang kedua pensil di 

atas, seorang anak bisa menggunakan 

dengan sebuah penggaris misalnya. 

Setelah diperoleh perbandingan panjang 

kedua pensil tersebut dilakukanlah 

penilaian, ‘ini pensil panjang dan ini 

pensil pendek’. Mana pensil yang panjang, 

itulah yang diambil. 

Untuk menilai mana jeruk yang 

manis, kita tidak menggunakan ‘ukuran 

manis’, tetapi menggunakan ukuran 

besar, kuning dan kulitnya yang halus. 

Di sini kita membandingkan jeruk-jeruk 

yang ada dengan ukuran tertentu. 

Setelah itu kita menilai, menentukan 

pilihan mana jeruk yang paling memenuhi 

ukuran, itu yang kita ambil. 

Dengan demikian kita mengenal 

dua macam ukuran, yakni ukuran yang 

terstandar (meter, kilo meter, takaran, 

dan sebagainya), atau tidak terstandar 

(depa, jengkal, langkah) dan ukuran

perkiraan berdasarkan hasil pengalaman, 

contohnya, jeruk manis biasanya 

besar, kuning serta kulitnya halus. 

Dua langkah kegiatan yang dilalui 

sebelum memilih barang atau suatu 

benda, itulah yang disebut evaluasi, 

yakni mengukur dan menilai. Kita tidak 

dapat melakukan penilaian sebelum 

melakukan pengukuran. Jadi mengukur 

adalah membandingkan sesuatu 

dengan satu ukuran (pengukuran bersifat 

kuantitatif), menilai adalah mengambil 

keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik buruk (penilaian bersifat 

kualitatif) sedangkan evaluasi merupakan 

kegiatan mengukur dan menilai 

(Suharsimi Arikunto 2002:1-3). 

Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah proses 

mengkuantifikasikan secara akurat dan 

valid tingkat efisiensi dan efektivitas 

suatu kegiatan yang telah dilaksanakan 

dan membandingkannya dengan 

tingkat prestasi yang direncanakan. 

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian 

tujuan, sedangkan efisiensi 

menunjukkan seberapa ekonomis pemanfaatan 

sumberdaya untuk mencapai 

tujuan. Tujuan dari pengukuran kinerja 

adalah untuk mendapatkan informasi 

tentang tingkat efektivitas, efisiensi 

dan kesesuaian terhadap standar 

yang ingin direalisasikan. 

Konsep pengukuran kinerja meliputi: 

apa yang diukur, apa tujuan pengukuran, 

siapa yang mengukur, siapa 

yang menggunakan hasil pengukuran, 

kapan pengukuran dilakukan, di mana 

pengukuran dilakukan, bagaimana 

cara pengukurannya, dan apa pemanfaatan 

hasil pengukuran. 

Opini 


Sebagai bagian dari proses manajemen, 

audit kinerja yang dilakukan 

melalui proses pengukuran memiliki 

manfaat sebagai berikut. Pertama, 

pengecekan posisi kinerja. Mengetahui 

posisi kinerja organisasi sangat penting 

dalam rangka menetapkan langkah-langkah 

lanjutan menuju posisi kinerja 

yang akan dituju. Kedua, mengkomunikasikan 

posisi kinerja. Hasil 

pengukuran kinerja merupakan informasi 

berharga bagi berbagai pihak 

yang mempunyai kepentingan terhadap 

organisasi baik pihak internal 

maupun stakeholders. 

Ketiga, menetapkan prioritas tindakan. 

Posisi kinerja akan digunakan 

sebagai dasar penetapan tindak lanjut 

dengan mempertimbangkan aspek kinerja 

yang mempunyai nilai tambah 

paling besar agar dampak perbaikannya 

memberikan kontribusi signifikan.Keempat, 

memacu prestasi. Informasi 

kineja merupakan pemacu semangat 

berprestasi dan semangat perbaikan 

kinerja secara berkesinambungan. 

Keberhasilan pengukuran kinerja 

sangat ditentukan seberapa tepat sistem 

pengukuran telah ditetapkan. Prinsip 

utama dalam pengukuran kinerja 

adalah mengukur hal yang tepat dengan 

cara yang benar. Mengukur hal 

yang tepat berarti bahwa substansi 

yang diukur telah dirancang dan dipastikan 

kesesuaiannya dengan kontek 

organisasi baik dari segi tujuan, sasaran, 

ruang lingkup, lingkungan, program 

kerja dan hal-hal lain yang relevan. 

Sedangkan dengan cara yang benar 

berarti bahwa teknik pengukuran 

telah mengikuti kaidah-kaidah umum

cara pengukuran meliputi tersedianya 

standar, instrumen, petugas, penilaian 

yang memenuhi syarat akademik dan 

kewajaran. 

Oliver (1985) dalam Akhmad S 

Ruky (2002:30) memberikan gambaran 

penyebab umum yang sering menimbulkan 

kegagalan dan harus dihindarkan 

dalam mengembangkan sistem 

audit kinerja. Pertama, tidak adanya 

standar. Tanpa adanya standar berarti 

tidak terjadi pengukuran kinerja yang 

obyektif. Sehingga yang terjadi hanyalah 

penilaian yang bersifat subyektif 

dengan mengandalkan perkiraan dan 

perasaan. Kedua, standar yang tidak 

relevan dan bersifat subyektif. Standar 

seharusnya ditetapkan melalui proses 

analisa untuk menetapkan output atau 

outcome (hasil) yang diharapkan. 

Ketiga, standar yang tidak realistis. 

Standar adalah sasaran-sasaran 

yang berpotensi merangsang motivasi. 

Standar yang masuk akal dan menantang 

akan lebih berpotensi untuk merangsang 

motivasi. Keempat, ukuran 

kinerja yang tidak tepat. Kelima, kesalahan 

penilai. Termasuk dalam kesalahan 

penilai adalah keberpihakan, perasaan 

sak wasangka, halo effect (terpengaruh 

oleh yang dinilai), kecenderungan 

untuk pelit atau sebaliknya, kecenderungan 

untuk memilih nilai tengah 

dan takut untuk menghadapi responden/auditan. 

Keenam, pemberian umpan balik 

secara buruk. Pada awal proses audit 

kinerja, standar harus dikomunikasikan 

kepada pihak yang diaudit untuk diketahui 

dan disepakati. Demikian pula 

seluruh proses dan hasil penilaian harus 

dikomunikasikan pula kepada pi- 

Opini 


hak yang dinilai. Ketujuh, komunikasi 

yang negatif. Proses penilaian ternyata 

terganggu oleh komuniksi yang didasari 

dengan sikap negatif seperti arogansi 

dan kekakuan pada pihak penilai 

dan sikap membela diri dan ketertutupan 

pada pihak yang dinilai. 

Kedelapan, kegagalan untuk memanfaatkan 

data hasil penilaian. Kegagalan 

dalam menggunakan seluruh data 

yang diperoleh melalui proses penilaian 

sebagai dasar pengambilan keputusan 

dapat menurunkan kredibilitas 

program audit yang telah ditetapkan. 

Kondisi kritis dalam setiap audit kinerja 

adalah implementasi tindak lanjut hasil 

audit. 

Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja merupakan kegiatan 

membandingkan kinerja suatu 

lembaga/organisasi atau seseorang 

dengan suatu standar atau kriteria tertentu 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Namun untuk dapat dibandingkan 

kinerja harus ‘diukur’ lebih dulu. 

Larry D. Stout menyatakan bahwa 

penilaian kinerja sebagai proses mencatat 

dan mengukur pencapaian pelaksanaan 

kegiatan dalam arah pencapaian 

misi melalui hasil yang ditampilkan 

berupa produk, jasa, ataupun proses . 

Sedangkan James B. Whittaker menyatakan 

bahwa penilaian kinerja organisasi 

adalah suatu alat manajemen 

untuk meningkatkan kualitas pengambilan 

keputusan dan akuntabilitas. 

Mulyadi dan Johny Setyawan 

(2000:253) menyatakan penilaian kinerja 

diartikan sebagai ‘penentuan secara 

periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi,

dan personelnya, berdasarkan sasaran, 

standar, dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya’. 

Tujuan umum penilaian kinerja 

adalah untuk mengetahui gambaran kinerja 

suatu organisasi. Sedangkan tujuan 

khusus adalah untuk mengetahui 

gambaran kinerja pelaksanaan tugas, 

fungsi, dan wewenang organisasi, dan 

untuk mengetahui gambaran kinerja 

karyawan atau pimpinan organisasi. 

Manfaatnya adalah untuk memotivasi 

personel dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, 

agar membuahkan tindakan 

dan hasil yang diinginkan oleh organisasi. 

Standar perilaku dapat berupa 

kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang dituangkan dalam rencana 

stratejik, program dan anggaran organisasi. 

Penilaian kinerja memiliki peran 

yang amat penting dalam rangka mengetahui 

apakah tujuan organisasi telah 

tercapai atau belum. Secara spesifik 

penilaian kinerja memerankan beberapa 

fungsi dan memberikan sejumlah 

manfaat. Penilaian kinerja akan 

memberi informasi yang sahih (valid) 

tentang kinerja organisasi secara menyeluruh. 

Baik berkaitan dengan kebijakan, 

strategi, program, ataupun kegiatan-kegiatan 

operasional organisasi. 

Tingkat keberhasilan masing-masing 

komponen organisasi tersebut dapat 

Opini 


terungkap melalui penilaian kinerja. 

Disamping itu penilaian kinerja dapat 

digunakan sebagai ‘sinyal’ tingkat 

kepuasan pelanggan organisasi, dapat 

berfungsi untuk kritik dan klarifikasi terhadap 

berbagai dasar pertimbangan 

dalam pengembangan organisasi, dan 

sebagai salah satu dasar pembuatan 

kebijakan organisasi. Penilaian kinerja 

juga dapat menjadi alat komunikasi antarkomponen 

organisasi dalam rangka 

perbaikan kinerja organisasi, dan atau 

antara organisasi dengan pihak 

eksternal tentang prestasi organisasi 

selama ini. Penilaian kinerja juga dapat 

digunakan sebagai petunjuk peningkatan 

atau perbaikan yang perlu dilakukan 

organisasi terhadap kinerja. 

Penilaian kinerja dapat dilakukan 

oleh pihak eksternal maupun pihak internal 

organisasi. Penilaian oleh pihak 

eksternal cenderung akan memberikan 

obyektivitas yang lebih tinggi daripada 

bila dilakukan oleh pihak internal. Penilaian 

oleh pihak eksternal dapat dilakukan 

oleh lembaga independen dan profesional 

atau oleh pihak supra struktur/supra 

sistem dari organisasi yang 

bersangkutan. 

Sementara, penilaian oleh pihak 

internal cenderung lebih valid, karena 

penilai memahami permasalahan atau 

kondisi organisasi dengan baik. Permasalahan 

penilaian kinerja oleh pihak 

internal umumnya berupa ‘konflik kepentingan’.3

Jabatan Fungsional 

Auditor merupakan 

salah satu dari 

jabatan fungsional yang ada di 

lingkungan pemerintahan. Setiap jenis 

jabatan fungsional, memiliki aturan dan 

kode etik tersendiri. Pejabat fungsional 

dituntut profesional dalam profesinya 

tersebut. Seorang dokter harus profesional 

dibidangnya, seorang guru harus 

profesional dibidangnya. Salah 

satu perbedaan jabatan fungsional dengan 

jabatan struktural adalah bahwa 

kalau jabatan fungsional harus dilakukan 

oleh orang yang profesional dibidangnya, 

sedangkan jabatan struktural 

bisa dikerjakan tanpa tuntutan profesionalisme 

tertentu. 

Contoh, kegiatan audit hanya bisa 

dilakukan oleh pejabat fungsional auditor, 

tidak bisa dilakukan oleh seorang 

pejabat struktural, begitu juga jabatan 

fungsional guru, tidak bisa dilakukan 

oleh orang yang bukan berlatar belakang 

guru, kalaupun ada itu hanya pengecualian 

saja. Seorang fungsional 

peneliti, hanya bisa dilakukan oleh 

para peneliti, tidak bisa dilakukan oleh 

orang bukan peneliti. Akan tetapi untuk 

jabatan struktural bisa dilakukan oleh 

siapa saja asalkan memenuhi aturan 

yang berlaku. 

Sebagai yuridis formal, jabatan 

fungsional auditor diatur dalam Keputusan 

Menpan No. 19 tahun 1996 ten- 

Opini 

DIKLAT SERTIFIKASI 

JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR 

DAN REALISASI AUDIT 

Oleh Yati Nurhayati 


tang Jabatan Fungsional Auditor, Keputusan 

Presiden No. 87 tahun 1999 

tentang Rumpun Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil, Kepmenpan No. 

17/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 9 April 

2002 tentang Penyesuaian Penamaan 

Jabatan Fungsional Auditor, dan Keputusan 

Presiden No. 23 tahun 2002 

tanggal 23 April 2002 tentang Tunjangan 

Jabatan Fungsional Auditor. Berdasarkan 

ketentuan tentang jabatan 

fungsional Auditor tersebut, ditetapkan 

jenjang jabatan fungsional auditor dan 

tunjangan jabatan berdasarkan jenjang 

jabatan tersebut. Setiap jenjang jabatan 

fungsional auditor, untuk kenaikan 

pangkatnya harus memenuhi angka 

kredit yang disyaratkan. Selain harus 

memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, 

untuk jabatan tertentu dipersyaratkan 

pula harus melalui sertifikasi 

yang ditentukan. Untuk bisa menjadi 

auditor, harus lulus sertifikasi jabatan 

auditor untuk anggota tim. Untuk bisa 

naik dari Jabatan Auditor Ahli Muda 

(III/c) menjadi Auditor Ahli Muda III/d, 

harus lulus sertifikasi Tk Ketua Tim. 

Untuk kenaikan dari Auditor Ahli Muda 

(III/d) menjadi Auditor Ahli Madya 

(IV/a) harus memiliki sertifikasi tingkat 

pengendali teknis (Dalnis). Dan dari 

Auditor Ahli Madya untuk bisa menjadi 

Auditor Ahli Utama harus lulus sertifikasi 

pengendali mutu (Daltu). 

Proses untuk bisa mendapatkan

sertifikasi dari masing-masing jenjang 

jabatan auditor tersebut, tidaklah mudah. 

Karena harus melalui ujian yang 

sulit dan tidak mudah untuk lulus. Pengalaman 

menunjukkan bahwa dari 

seluruh peserta yang mengikuti ujian 

utama, tidak lebih 10% dari peserta ujian 

yang langsung lulus semua mata 

ujian. Dan tidak mustahil kalau sudah 

mengikuti ujian ulangan sampai 3 kali 

pun juga masih ada yang tidak lulus 

dan akhirnya harus kena penalti atau 

tereliminasi untuk ikut diklat yang sama 

lagi. Suatu kenyataan bahwa dari 7 

mata pelajaran yang diujikan dalam 

diklat sertifikasi untuk tingkat ketua tim, 

ternyata ada peserta yang tidak lulus 

sama sekali satu mata ujianpun. Kondisi 

ini terjadi pada semua tingkat diklat. 

Ini adalah realita yang harus jadi 

pertimbangan untuk bagaimana keberadaan 

diklat sertifikasi untuk masa 

mendatang. Selain kendala sulitnya 

untuk lulus, untuk bisa ikut diklat juga 

harus berkompetisi dari auditor lainnya 

yang juga berebut untuk mengikutinya, 

karena kesempatannya yang sangat 

terbatas. 

Permasalahan lainnya adalah 

bahwa substansi yang diperoleh selama 

diklat, baik itu diklat pembentukan 

sebagai anggota, sebagai ketua tim, 

sebagai pengendali teknis dan sebagai 

pengendali mutu, sangat sedikit sekali 

yang bisa diaplikasikan dalam pelaksanaan 

audit dilapangan. Substansi yang 

diajarkan dalam diklat sertifikasi jabatan 

fungsional auditor menurut tingkat 

diklat adalah sebagai berikut: 

Pertama, Tingkat Trampil anggota 

tim, materi diklatnya adalah: a)Dasar-dasar 

Audit; b)SAKN 1, SAKD 1 dan 

Opini 


SAKN 2, SAKD 2; c)Pengantar SPM; 

d)Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 

e)Teknik Komuikasasi Audit; f)Kode 

Etik dan Standar Audit; g)pedoman Pelaksanaan 

anggaran. 

Kedua, Tingkat pindah jalur dari 

trampil menjadi ahli, materi diklatnya 

sebagai berikut: a)Auditing; b)SAKN 1, 

SAKD 1 dan SAKN 2, SAKD 2; c)Pengantar 

SPM. 

Ketiga, Tingkat Ahli anggota tim, 

materi diklatnya sebagai berikut: 

a)Auditing; b SAKN 1, SAKD 1 dan 

b)SAKN 2, SAKD 2; c)Pengantar SPM; 

d)Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 

e)Teknik Komuikasasi Audit; f)Kode 

Etik dan Standar Audit; g)Pedoman 

Pelaksanaan anggaran. 

Keempat, Tingkat Ketua tim, materi 

diklatnya sebagai berikut: a)Reviu 

Kertas Kerja Audit; b)Sistim Informasi 

Manajemen; c)Kepemimpinan; d)Sampling 

Audit; e)Fraud Auditing; f)Teknik 

Penilaian SPM dan penyusunan PKA; 

g)Penulisan Laporan Hasil Audit. 

Kelima, Tingkat Pengendali Tekhnis, 


a)Interpersonal skill; b)Ekonomi Makro; 

c)Manajemen Pengawasan; d)Supervisi 

Audit; e)Perencanan penugasan 

audit; f)Audit berpeduli Risiko; g)Etika 

dan Fraud dalam Audit. 

Keenam, Tingkat Pengendali Mutu, 


a)Manajemen Pengawasan Stratejik; 

b)Kendali Mutu; c)Filosofi Audit; d)Kebijakan 

Pengawasan 

Dari seluruh tingkatan diklat sertifikasi 

Jabatan fungsional auditor, dikaitkan 

antara materi yang diajarkan dalam 

diklat dengan realisasi audit di lapangan, 

tidak banyak memberi kontri-

usi dalam pencapaian tujuan dan 

fungsi audit. Hal ini karena dalam materi 

diklat lebih banyak bersifat teoritis 

yang kurang relefan untuk diaplikasikan 

dalam pelaksanaan audit, khususnya 

pada Departemen Agama. Suatu 

contoh, materi diklat Sistim Informasi 

Manajemen, materi ini boleh dibilang 

tidak ada yang bisa diaplikasikan dengan 

tugas auditor di lingkungan Dep. 

Agama. Untuk bisa menerapkan Sistim 

Informasi Manajemen, harus didukung 

dengan sarana komputer yang terakses 

di seluruh unit di lingkungan Dep. 

Agama mulai dari pusat sampai ke seluruh 

daerah, yakni akses yang bukan 

hanya bersifat Lokal Area Network 

(LAN), atau Metropolitan Areal Network 

(MAN), akan tetapi bersifat Wide 

Areal Network (WAN). 

Apabila dibandingkan antara hasil 

audit yang dilakukan oleh para auditor 

yang sudah mengikuti Sertifikasi Jabatan 

Auditor dengan yang belum 

mengikuti, kenyataannya tidak begitu 

membawa perubahan besar akan hasil 

audit, hal ini karena substansi materi 

diklat terlalu teoritis, sedangkan dalam 

praktek audit lebih banyak bersifat tek- 

Opini 


nis dan substansi bidang audit. 

Pada akhirnya diklat sertifikasi jabatan 

fungsional auditor hanya berfungsi 

sebagai upaya legalisasi profesi 

auditor dan persyaratan untuk kenaikan 

jenjang jabatan auditor. Kondisi ini 

kurang menguntungkan bagi auditor, 

karena untuk mendapatkan legalisasi 

melalui sertifikasi tersebut sangat sulit 

untuk didapatkan. Justru hanya menghambat 

jenjang karir auditor dengan 

dijadikannya sertifikat itu sebagai persyaratan 

dalam kenaikan jenjang jabatan 

dan kepangkatan auditor. 

Salah satu penyebab sulitnya merealisasikan 

materi diklat adalah alokasi 

waktu audit yang sangat terbatas. 

Sementara mekanisme dan prosedur 

audit menurut ilmu audit dalam sertifikasi 

sangat prosedural dan butuh waktu 

yang sangat panjang. Sementara 

alokasi waktu yang disediakan dalam 

proses audit yang dilakukan pada Itjen 

Dep. Agama sangat terbatas. Dan faktor 

lain yang menyebabkan sulitnya untuk 

bisa merealisasikan materi diklat 

sertifikasi jabatan fungsional auditor 

dalam segala tingkatan dengan realisasi 

audit. 3 

Menteri Agama Muhammad 

Maftuh Basyuni (kiri) dan 

Inspektur Jenderal Slamet 

Riyanto (kanan) saat 

memberikan pengarahan 

kepada pejabat eselon Itjen 

Dep. Agama. (doc.fp)

Opini 

INTEGRITAS AUDITOR DALAM MELAKUKAN 

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) 

Oleh Khairunnas, SH. 

Melakukan Berita Acara Pemeriksaan, bukanlah suatu tugas yang mudah, 

karena membutuhkan naluri untuk menilai orang dalam waktu yang sangat 

singkat, membutuhkan keberanian dan penguasaan substansi apa yang 

dipermasalahkan. Integritas Auditor dalam melakukan Berita Acara Pemeriksaan 

adalah integrasi dari berbagai unsur dalam profesi audit berkenaan dengan 

pekerjaan melakukan berita acara pemeriksaan. 

Setiap manusia dilahirkan berbeda 

satu dengan yang lainnya. Walaupun 

dilahirkan kembar sekalipun, 

tetap memiliki perbedaan antara 

keduanya. Perbedaan itu merupakan 

suatu hal yang pasti diciptakan Tuhan. 

Dari prinsip perbedaan yang dimiliki 

oleh setiap manusia, ada hal tertentu 

yang dituntut sama dalam suatu komunitas. 

Dari berbagai perbedaan tersebut, 

ada yang harus diintegrasikan 

menjadi suatu kesatuan untuk mencapai 

tujuan tertentu. Integritas adalah 

integrasi dari berbagai keberagaman 

dan unsur dalam suatu tugas dan 

fungsi tertentu. Auditor adalah suatu 

profesi yang memerlukan integritas 

dari berbagai unsur dalam mencapai 

tujuan audit. Salah satu bagian dari kegiatan 

audit adalah melakukan Berita 

Acara Pemeriksaan (BAP). 

Integritas auditor dimaksud di sini 

adalah integrasi dari berbagai unsur 

dalam profesi audit oleh auditor dalam 

melakukan BAP berkenaan dengan 

pembuktian suatu penyimpangan dan 

atau kesalahan, dalam rangka memenuhi 

standard audit dan pencapaian tujuan 

audit. Suatu jabatan profesi, dituntut 

profesionlisme dari pemangku 

jabatan profesi tersebut. Seseorang 

Fokus Pengawasan, Nomor4 Tahun I Triwulan IV 2004 

bisa dikatakan profesional, apabila dia 

menguasai profesi tersebut. Untuk bisa 

mengusai profesi itu, harus mampu 

mengintegrasikan berbagai unsur dalam 

profesi itu. Unsur yang perlu dalam 

suatu profesi audit, kaitan dengan 

melakukan BAP, adalah kemampuan 

substansi audit, skil, kemampuan fisik, 

keberanian, komitmen, kejujuran, 

objektifitas, dan independen. 

Banyak hal yang mempengaruhi 

untuk bisa mencapai kesempurnaan 

integrasi auditor dalam melakukan 

BAP tersebut, seperti sifat/watak seseorang 

yang diperiksa belum kita ketahui, 

kemampuan auditor yang berbeda, 

pengaruh dan intervensi berbagai pihak. 

Sementara tujuan yang dicapai 

dari suatu kegiatan audit khususnya 

dalam BAP, sangat dituntut dari semua 

unsur tersebut bisa di integrasikan. 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

BAP adalah proses kegiatan pemeriksaan 

untuk mendapatkan pembuktian 

atas dugaan suatu kesalahan, 

untuk mengetahui sebab atau yang 

melatarbelakangi terjadinya suatu penyimpangan. 

Dalam aturan kepegawaian, 

BAP merupakan salah satu persyaratan 

untuk menjatuhkan hukuman 

kepada seseorang apabila hukuman 

yang dijatuhkan tingkat sedang dan

erat. Hal ini diatur dalam PP No. 30 

tahun 1980 pasal 9 ayat (2) huruf 

b;"pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dilakukan: secara 

tertulis (berita acara) apabila atas pertimbangan 

pejabat yang berwenang 

menghukum, pelanggaran disiplin 

yang dilakukan oleh Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan akan dapat 

mengakibatkan ia dijatuhi salah satu 

jenis hukuman disiplin sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan 

ayat (4)". Apa yang tertulis disini maksudnya 

adalah dalam BAP secara tertulis. 

Adapun jenis hukuman sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 6 

ayat (3) dan ayat (4) adalah tingkat hukuman 

disiplin sedang, yang terdiri 

atas: a)Penundaan kenaikan gaji berkala 

paling lama satu tahun. b)Penurunan 

gaji sebesar satu kali kenaikan 

gaji berkala untuk paling lama satu 

tahun; dan c)Penundaan kenaikan 

pangkat untuk paling lama satu tahun. 

Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4); 

terdiri atas: a)Penurunan pangkat pada 

pangkat yang setingkat lebih rendah 

untuk paling lama satu tahun; b)Pembebasan 

dari jabatan; c)Pemberhentian 

dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai Pegawai 

Negeri Sipil; d)Pemberhentian tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil. 

Sebagai pedoman untuk mengetahui 

pertimbangan dari pejabat yang 

berwenang disini (kaitan dengan jenis 

hukuman), dapat berpedoman pada 

KMA No. 203 tahun 2002. Dalam KMA 

No. 203 tahun 2002 tersebut terdapat 

standar tingkat kesalahan dengan tingkat 

hukuman atas kesalahan tersebut. 

Suatu contoh apabila kesalahannya 

berupa tindak pemalsuan yang merugikan 

keuangan Negara, maka hukumannya 

dalam KMA 203 tahun 2002, pe- 

Opini 


lakunya dapat diberhentikan. Kalau sudah 

tahu akan diberhentikan, maka 

yang bersangkutan harus di BAP sebagai 

prosedur dan persyaratan proses 

penjatuhan hukuman pemberhentian 

tersebut. Apabila yang bersangkutan 

sudah diindikasikan untuk diberhentikan, 

namun tidak di BAP, maka auditor 

sudah menyalahi prosedur audit 

serta penjatuhan sangsi atas pelakunya 

tersebut bisa dibatalkan. Apabila 

prosedur tersebut tidak ditempuh, 

maka pejabat yang menjatuhkan hukuman 

bisa dituntut di PTUN (Pengadilan 

Tata Usaha Negara). 

Tujuan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) adalah 

untuk mengetahui apakah PNS 

yang bersangkutan benar atau tidak 

melakukan pelanggaran disiplin serta 

untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mendorong atau menyebabkan ia melakukan 

pelanggaran disiplin itu. 

Pemeriksaan harus dilakukan dengan 

objektif dan lengkap, sehingga 

dengan demikian pejabat yang berwenang 

menghukum (sebagaimana pada 

KMA No. 489 tahun 2003) dapat mempertimbangkan 

dengan seadil-adilnya 

tentang jenis hukuman disiplin yang 

akan dijatuhkan. 

Selain itu BAP dapat digunakan 

setiap saat apabila diperlukan. Proses 

pemeriksaan dengan BAP ini dilakukan 

secara tertutup, karena azas praduga 

tidak bersalah, PNS yang diperiksa 

tersebut belum tentu terbukti bersalah. 

BAP ini hanya dapat dikatahui oleh 

pejabat yang berwenang dan berkepentingan 

karena sifatnya rahasia. 

Dalama melakukan BAP, ada dua 

substansi pertanyaan yang harus dapat 

diungkap. Pertama pengakuan 

atas dugaan yang dituduhkan (benar 

atau tidak benar) telah terjadi penyimpangan. 

Kedua sebab terjadinya perbuatan 

penyimpangan tersebut. Dari

dua hal yang harus diketahui dari BAP 

tersebut, akan mempengaruhi berat 

ringannya hukuman seseorang. Apabila 

diakui telah melakukan perbuatan 

penyimpangan atau pelanggaran, kemudian 

terjadinya disebabkan karena 

bukan kesalahannya, maka ini jadi pertimbangan 

untuk jenis hukuman yang 

akan diberikan dapat ringan. Apabila 

terjadinya penyimpangan tersebut 

karena murni kesalahan dan kelalaian 

dari pelaku penyimpangan, maka 

kondisi ini bisa memperberat jenis 

hukuman yang akan dijatuhkan. 

Selain dari substansi yang harus 

diungkap melalui BAP tersebut, juga 

ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya 

wajib ditanyakan. Ini maksudnya 

adalah untuk mengantisipasi kemungkinan 

yang akan terjadi setelah dilakukan 

BAP. Pertanyaan-pertanyaan yang 

wajib ditanyakan dalam BAP tersebut 

terdapat pada pertanyaan pembukaan 

dan pertanyaan penutup, disamping 

pertanyaan yang menyangkut dugaan 

substansi penyimpangan. Jadi paling 

tidak ada tiga kelompok pertanyaan 

dalam BAP, yaitu: 1)Pertanyaan pembukaan; 

2)Pertanyaan substansi dugaan 

penyimpangan; dan 3)Pertanyaan 

penutup. 

Pada pertanyaan pembukaan ada 

beberapa pertanyan yang harus ditanyakan, 

yaitu menyangkut kesehatan 

dari orang yang diperiksa, kesediaan 

diperiksa untuk kepentingan dinas, 

sumpah/janji sebagai PNS. Pertanyaan 

mengenai sumpah/janji ini maksudnya 

adalah bahwa jawaban yang disampaikan 

berada dibawah sumpah yang 

bersangkutan sebagai PNS. Dengan 

kata lain apabila dia tidak memberikan 

keterangan jujur, berarti dia sudah 

melangar sumpah. Selain pertanyaan 

diatas, pertanyaan pembuka lainnya 

adalah tentang riwayat pekerjaan dari 

yang bersangkutan. Ini maksudnya 

Opini 


adalah untuk menentukan berat 

ringannya hukuman. Apabila yang bersangkutan 

sudah pernah berpengalaman 

disuatu bidang tugas pekerjaan, 

dan terjadi penyimpangan, berarti kesalahannya 

ada unsur sengaja. 

Dari masing-masing pertanyaan 

dalam BAP, baik pertanyaan pembuka, 

pertanyaan penutup dan pertanyaan 

menyangkut substansi, memiliki arti 

dan makna yang sangat besar. 

Integritas auditor dalam melakukan 

BAP 

Pekerjaan audit merupakan profesi 

yang menghasilkan perubahan dari 

kondisi kurang baik menjadi baik. Menyelaraskan 

suatu keadaan menyimpang 

kepada yang semestinya atau 

seharusnya menurut aturan yang ditetapkan. 

Proses dan rangkaian kegiatan 

yang dilakukan dalam audit tersebut, 

harus sesuai dengan prosedur dan 

standar audit yang telah ditetapkan 

serta kode etik audit itu sendiri. Dalam 

menetapkan hasil audit juga dituntut 

bukti dan data yang relevan, kompeten, 

materil serta nilai yang cukup. 

Salah satu rangkaian kegiatan audit 

dalam mendapatkan alat bukti yang 

sah atau kompeten adalah dituangkan 

dalam bentuk BAP. 

Dalam melakukan BAP tersebut, 

sangat dituntut beberapa unsur yang 

harus diintegrasikan guna mencapai 

kesempurnaan proses dan hasil audit. 

Unsur-unsur yang harus diintegrasikan 

oleh seorang auditor dalam melakukan 

BAP sebagaimana yang disebutkan 

diatas, adalah sebagai berikut: 

Pertama, kemampuan substansi 

Audit. Setiap auditor dalam melakukan 

BAP, harus menguasai dan mengetahui 

substansi tentang dugaan penyimpangan 

yang telah dilakukan. Adalah 

suatu keharusan dan modal utama 

bagi seorang auditor sebelum melaku-

kan BAP untuk menguasai kasus atau 

penyimpangan yang dilakukan. Seorang 

auditor akan mengatakan suatu 

kondisi tidak sesuai atau salah apabila 

dia telah mengetahui yang benar atau 

yang seharusnya. Dengan telah diketahui 

dan dipahaminya substansi penyimpangan 

yang dilakukan, maka dari 

sanalah sorang auditor akan mempertanyakan 

kepada orang yang akan 

diperiksa. 

Upaya yang harus dilakukan untuk 

mengetahui dan mendapatkan bukti 

dugaan penyimpangan yang dilakukan 

oleh seseorang adalah dengan 

menelusuri kepada berbagai pihak 

yang terkait dengan penyimpangan 

yang telah terjadi. Atau dengan kata 

lain mendapatkan data dan bukti atas 

perbuatan penyimpangan yang dilakukan. 

Setelah dimilikinya bukti penyimpangan 

yang dilakukan, maka baru dilakukan 

pemeriksaan dengan berita 

acara pemeiksaan. 

Kedua, kemampuan fisik auditor. 

Selain meguasai substansi audit, seorang 

auditor juga harus memiliki fisik 

yang kuat, dan tidak sakit-sakitan. Hal 

ini terkait dengan pencarian alat bukti 

di lapangan yang harus dilakukan. Tidak 

semua alat bukti dan data pendukung 

dugaan penyimpangan yang dilakukan 

seseorang dengan mudah didapatkan, 

mungkin kita harus mendatangi 

masyarakat yang lokasinya jauh 

dari pusat kota, untuk menuju lokasi 

yang jauh tersebut sangat dibutuhkan 

kondisi fisik yang kuat. 

Suatu contoh dalam kasus penipuan 

terhadap calon pelamar CPNS, 

dimana lokasi pelamar atau orang 

yang ditipu tersebut berada di pedesaan. 

Untuk itu kita butuh bukti dan keterangan 

dari orang tersebut, dan kita 

sebelum melakukan BAP kepada tersangka, 

kita harus mendatangi korban 

tersebut yang berada di daerah pede- 

Opini 


saan. 

Ketiga, keberanian. Keberanian seorang 

auditor sangat diperlukan dalam 

segala hal, baik yang menyangkut dengan 

resiko tugas keauditoran maupun 

keberanian menghadapi kondisi daerah 

yang berbeda satu sama lain. Keberanian 

dalam melaksanakan tugas 

keauditoran disini maksudnya berani 

menghadapi resiko atas pekerjaan 

audit, karena dari hasil audit yang dilakukan 

adakalanya berdampak pada 

pribadi seseorang, umpamanya dari 

hasil audit seseorang harus diberhentikan 

dan atau dibebaskan dari jabatan. 

Hasil ini pasti tidak disenangi oleh pihak 

yang diberhentikan atau dibebaskan 

dari jabatan. Kemungkinan yang 

timbul adalah komflik personal dan 

atau tuntutan melalui jalur hukum 

(PTUN). Seorang auditor harus berani 

menghadapi kemungkinan resiko seperti 

ini. Keberanian dalam menghadapi 

kondisi daerah yang asing bagi 

seorang auditor, resiko kemungkinan 

seperti ini kecil terjadi, namun tetap dituntut 

keberanian jika menghadapi 

kondisi yang membahayakan. 

Contoh berkenaan dengan ini 

adalah melaksanakan tugas pada daerah 

komplik seperti Ambon, Irian Jaya 

dan NAD. Melaksanakan tugas pada 

daerah-daerah tersebut butuh keberanian 

seorang auditor. Disamping itu keberanian 

menghadapi seseorang yang 

memiliki watak dan kepribadian yang 

keras. Banyak penulis temui di daerah 

orang yang diperiksa memiliki watak 

dan sikap mental yang keras. Tidak 

mau diperiksa dan kalau diperiksa 

auditornya diancam untuk dicelakai. 

Selain keberanian untuk menghadapi 

hal diatas, juga sangat dituntut keberanian 

dalam menghadapi orang yang 

akan di BAP tersebut apabila dia adalah 

seorang pejabat tinggi. Ini merupakan 

kendala atau kesulitan yang harus

dapat diatasi. 

Keempat, komitmen. Auditor dituntut 

komitmen dalam menjalankan 

tugas sesuai dengan fungsi dan tujuan 

tugasnya. Seorang auditor harus berpegang 

pada idealisme yang tinggi, 

sepanjang ada dasarnya. Tidak mudah 

goyah dan pengaruh oleh keadaan. 

Kaitan dengan melakukan BAP adalah 

adanya peluang dan godaan untuk 

bisa terpengaruh dengan orang yang 

diperiksa. Tidak mudah terpengaruh 

dengan segala hal yang mempengaruhi, 

harus senantiasa berpegang 

pada prinsip bahwa tujuan tugas adalah 

yang utama. 

Kelima, kejujuran. Selain memiliki 

komitmen, seorang auditor harus jujur 

dalam menjalankan tugasnya. Jangan 

melaksanakan tugas atau melakukan 

BAP karena adanya target yang harus 

dipenuhi. Dalam melakukan BAP sangat 

mungkin terjadi kolusi antara 

yang di BAP dengan yang melakukan 

BAP. Bisa saja dia akan memperjual 

belikan temuan, negosiasi dengan 

auditan. Seorang auditor, baik kaitan 

dengan melakukan BAP terhadap pelaku 

penyimpangan ataupun dalam kegiatan 

audit lainnya sangat dituntut kejujurannya 

dalam menjalankan tugas 

profesi audit. 

Keenam, objektivitas. Objektifitas 

berarti tidak memihak. Seorang auditor 

harus objektif dalam melaksanakan tugas. 

Apabila tidak objektif dalam bersikap, 

pasti ada pihak yang akan dirugikan. 

Seorang auditor harus berpedoman 

pada aturan dan ketentuan yang 

berlaku, tidak memihak, baik kepada 

auditan maupun pihak lain. Dengan 

kata lain bahwa auditor harus bersikap 

netral, hanya mengacu pada ketentuan 

yang berlaku. 

Ketujuh, independen. Seorang 

Opini 


auditor harus independent, artinya tidak 

bisa dipengaruhi oleh siapapun. 

Melaksanakan tugas tanpa tekanan 

dan misi tertentu selain tujuan audit itu 

sendiri. Kalau auditor melakukan BAP 

dibawah tekanan atau pengaruh pihak 

tertentu, hasilnya pasti tidak objektif. 

Oleh karena itu seorang auditor benar-benar 

harus independen dalam 

melaksnakan tugasnya. Bekerja tidak 

dibawah intervensi dan tekanan dari 

manapun. 

Kedelapan, selain 7 unsur diatas 

yang harus diintegrasikan dalam melakukan 

BAP oleh seorang auditor, yang 

juga penting dimiliki adalah skiil atau 

keterampilan untuk membaca dan menilai 

orang yang di BAP tersebut dalam 

waktu yang sangat singkat. Pada waktu 

awal melihat dan bertemu dengan 

orang yang akan di BAP, kita harus bisa 

membaca dan menilai bagaimana 

kondisi orang tersebut dan harus bagaimana 

kita menghadapinya. Jangan 

sampai seorang auditor berada di bawah 

kendali dan tekanan orang yang 

diperiksa. Secara psikologis seorang 

auditor harus merasa diatas orang 

yang diperiksa, walaupun dia seorang 

pejabat atau pimpinan kantor. Setelah 

kita mengetahui kondisi psikologis 

seseorang yang akan di BAP, kita 

harus menentukan sikap bagaimana 

kita harus menghadapinya, adakalanya 

kita harus bersikap tegas dan keras 

dan adakalanya kita harus dengan 

lemah lembut, sepanjang sesuai dengan 

kode etik dan norma kesopanan. 

Perlakuan kita terhadap orang yang di 

BAP tersebut, harus selalu pada prinsip 

praduga tidak bersalah, karena hal 

ini akan berpengaruh pada emosional 

dari orang yang diperiksa. 3

Opini 

Membangun 

Paradigma Baru Pengawasan 

Penyelenggaraan pemerintahan 

yang bersih merupakan prasyarat 

untuk mewujudkan aspirasi 

masyarakat dalam tujuan berbangsa 

dan bernegara. Good and Clean Goverment 

(GCG) merupakan sistem pengelolaan 

pemerintahan yang didasarkan 

pada prinsip transparasi, partisipasi 

dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan hal tersebut 

maka setiap bagian dalam organisasi 

pemerintahan harus dapat menyajikan 

kinerja yang dapat di ukur dan di nilai 

oleh segenap masyarakat. 

Menyikapi tuntutan penyelenggaraan 

pemerintahan yang akuntabel, 

Inspektorat Jenderal sebagai fungsi 


Departemen Agama, perlu melakukan 

perubahan pola pikir (mind set) dari jajarannya 

untuk lebih memahami dan 

memaknai fungsi pengawasan secara 

lebih luas dan modern. 

Berbeda dengan fungsi pengawasan 

tradisional, fungsi pengawasan 

modern tidak hanya terpaku pada 

bagaimana menemukan kesalahan 

auditan sebanyak mungkin (hanya dilihat 

dari aspek kuantitas temuan oleh 

pihak internal auditor), tetapi menurut 

Eddie M Gunadi, Chairman Forum for 

Coorporate Governance in Indonesia 

(FCGI) fungsi pengawasan diupayakan 

untuk lebih mengacu kepada kedua 

aspek yaitu; pertama pemeriksaan dan 

konsultasi. Kedua efektivitas penge- 

Oleh Feriantin Erlina 


lolaan resiko melalui risk based 

auditing, control and governance 

process. 

Assurance dan consulting dalam 

konsep pengawasan modern lebih menekankan 

kepada bagaimana memberikan 

pelayanan kepada organisasi secara 

menyeluruh, mulai dari atas sampai 

yang paling bawah. Sedangkan aspek 

pengelolaan resiko melalui risk 

based auditing, control dan governance 

processes, lebih kepada fungsi kontrol 

dalam pelaksanaan Good and 

Clean Goverment. 

Pemahaman atas kedua aspek 

tersebut terutama dalam era yang mengedepankan 

transparansi, dimata penulis 

sangatlah essential dan saling 

berkaitan satu sama lain, terutama untuk 

menciptakan Good and Clean Goverment. 

Assurance and consulting dalam 

konsep pengawasan menunjukkan 

bahwa praktik yang menjadi tugas 

internal auditor semakin luas dan lebih 

luas daripada istilah “pemeriksaan” semata 

sebagaimana dalam konsep 

pengawasan tradisional, sedangkan 

consulting services merupakan added 

value. 

Seperti di Inspektorat Jenderal 

Departemen Agama yang dalam melakukan 

audit tidak hanya berperan sebagai 

pengawas jalannya roda organisasi 

Depag baik pusat maupun daerah 

(watch dog), melainkan lebih kepada 

peran consultant dan katalis yang me-

ngacu pada SAKIP (Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi) 

Dengan demikian, adanya penambahan 

aspek yang tanpa mengurangi 

makna dari pengawasan itu sendiri, 

menjadikan indikator keberhasilan internal 

auditor bukan semata dari jumlah 

temuan melainkan dari ukuran sejauh 

mana internal auditor dapat membantu 

rekan sekerjanya mengatasi permasalahan 

atau resiko (counselling 

patner) yang timbul seperti praktik 

suap, mark up dan korupsi. 

Paradigma baru pengawasan 

adalah konsep yang saat ini diyakini 

sangat tepat dan bagus untuk memberantas 

maraknya praktek suap dan korupsi 

yang merasuk di banyak birokrasi 

pemerintahan. Untuk membangun paradigma 

baru tersebut menurut hemat 

penulis tidaklah mudah serta merta 

dapat dilakukan. Dibutuhkan waktu 

dan komitmen bersama untuk memaknai 

kembali hakekat fungsi pengawasan. 

Apalagi untuk mendukung tugas 

pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal 

sebagai tempat bernaungnya para 

auditor sehingga mencapai kinerja 

yang optimal, selain diperlukan komitmen 

bersama di antara jajaran Inspektorat 

Jenderal Departemen Agama dalam 

melaksanakan tugas-tugas pengawasan, 

mulai dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan 

monitoring, diperlukan pula sarana dan 

prasarana teknologi informasi (IT) 

yang mampu menunjang fungsi koordinasi, 

kolaborasi dan informasi pengawasan 

baik secara horisontal maupun 

vertikal. 

Namun lebih dari itu, yang terpenting 

dan menjadi tantangan di Inspek- 

Opini 


torat Jenderal Departemen Agama 

adalah kesiapan dan pemantapan 

sumber daya manusianya, SDM dalam 

era informasi ini merupakan aset yang 

diharapkan mampu merubah sesuatu 

yang statis menjadi dinamis, hal tersebut 

menunjukkan pada semakin pentingnya 

peran karyawan dalam instansi 

pemerintahan, dimana diharapkan mereka 

mampu meningkatkan secara terus 

menerus pengetahuan dan kreatifitasnya 

untuk memajukan instansi tersebut. 

Untuk menciptakan SDM tangguh 

dan profesional, yang dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan penuh 

tanggung jawab, Menpan Taufik 

Effendi dalam waktu dekat ini akan 

memberlakukan kontrak kerja bagi 

PNS, kontrak kerja ini bertujuan untuk 

mengembalikan kepercayaan masyarakat 

dan menghilangkan kesan negatif 

masyarakat terhadap kinerja aparat 

dan pegawai. Kontrak kerja nanti diharapkan 

mampu menampilkan performance 

yang baik dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari, kontrak kerja tersebut 

berisikan tentang kesediaan dari 

para pejabat dan pegawai pemerintahan 

untuk mentaati semua aturan kerja, 

serta sumpah untuk tidak melakukan 

tindakan yang terkait dengan praktik 

korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelanggaran 

terhadap kontrak kerja ini akan 

dikenai sanksi teguran sampai dengan 

pemberhentian. 

Selamat berjuang, semoga kita 

dapat menjadikan Departemen Agama 

menjadi Departemen terbaik di Indonesia. 

3

PPA 

PERAN GURU TERHADAP SISWA 

DALAM MEREALISASIKAN PPA 

Oleh Nurman Kholis 

“Sesungguhnya nasehat guru dan dokter tidak akan berguna bila keduanya 

tidak dimuliakan. Bersabarlah terhadap penyakitmu saat berobat kepada 

dokter, dan akuilah kebodohanmu saat belajar kepada guru" 

Berdasarkan kata-kata hikmah ini, 

peran guru kepada murid seperti 

peran dokter kepada pasien. Guru 

menjadi penyembuh penyakit ruhani 

(mental) sedangkan dokter untuk 

penyakit jasmani (fisik). 

Seperti dinyatakan dalam katakata 

hikmah tersebut, guru disebut terlebih 

dahulu sebelum dokter. Ini menunjukkan 

bahwa pendewasaan ruhani 

harus didahulukan sebelum pendewasaan 

jasmani. Karena itu, Rasulullah 

saw bersabda, "carilah ilmu dari mulai 

buaian hingga ke liang lahat". Hadits 

ini tentu tidak dimaksudkan agar bayi 

yang baru lahir harus segera mencari 

ilmu. Karena belum bisa berbuat apaapa, 

kewajiban tersebut menjadi tanggung 

jawab orang tuanya untuk mencarikan 

ilmu bagi anaknya. 

Menurut Syekh az-Zarnuji dalam 

kitab Ta'limul Muta'alim, kewajiban menuntut 

ilmu bagi stiap Muslim bukan 

mempelajari segala macam ilmu. Ilmu 

yang paling utama adalah ilmul hal dan 

amal yang paling utama adalah menjalankan 

amal yang diwajibkan pada 

saat itu. Karena itu, setiap muslim wajib 

menuntut ilmu sesuai kondisi yang 

dibutuhkannya. Bila ia telah berkewajiban 

menjalankan salat maka berarti ia 


wajib mengetahui ilmu tentang salat 

sehingga ia benar dalam melaksanakan 

salatnya. Maka menjadi wajib memahami 

ilmu tentang puasa karena kewajban 

hukum puasa, wajib menguasai 

ilmu zakat jika dia berharta, wajib 

mengetahui manasik haji jika ia mampu 

berhaji, dan wajib menguasai ilmu 

perdagangan jika dia berdagang. 

Namun, sebelum mempelajari 

ilmu-ilmu yang lain, seorang guru harus 

mengajarkan terlebih dahulu niat 

yang benar dalam mencari ilmu. Syekh 

az-Zarnuji dalam kitab yang sama juga 

menyatakan, ketika menuntut ilmu 

hendaklah berniat mencari ridha Allah 

ta'ala, mengharap kebahagiaan di akhirat, 

menghilangkan kebodohan dalam 

diri dan orang lain, menghidupkan 

din (agama), dan melestarikan Islam. 

Sebab, keabadian Islam adalah dengan 

ilmu. 

Dengan demikian, ilmu yang 

pertama kali wajib dipelajari seorang 

murid adalah Ilmu Tauhid (mengenal 

Allah disertai dalil-dalilnya). Bila ilmu 

tauhid ini dipahami dengan benar oleh 

seorang murid, maka ia akan menyadari 

dirinya hanyalah sebagai makhluk 

(yang dicipta). Ia pun akan merasa diawasi 

kholik (pencipta) yang diwujud-

kan dengan akhlak (perbuatan) yang 

benar. Karena itu, akhlak terjadi melalui 

sejauhmana hubungan antara 

makhluk dengan khaliknya. 

Dalam hal ini, Abu Hanifah yang 

dikenal dengan sebutan Imam Hanafi 

merupakan salah satu sosok seorang 

murid yang berakhlak mulia. Hal ini seperti 

yang pernah dikatakannya, "Aku 

dapat memperoleh ilmu dengan bersyukur 

mengucapkan alhamdulillah. 

Setiap kali aku paham dan menguasai 

fiqih dan hikmah pastilah aku ucapkan 

alhamdulillah. Maka ilmuku selalu bertambah." 

Dengan demikian, bila seorang 

guru berhasil mendidik dan memberi 

keteladanan kepada muridnya dengan 

baik dan benar, maka muridnya akan 

mampu bersyukur baik dengan lisan, 

hati, perbuatan dan hartanya. Ia pun 

benar-benar akan menyadari, bahwa 

kepahaman, ilmu, dan taufik adalah 

dari Allah ta'ala. Si murid pun akan 

mengakui bahwa hanya Allah Yang 

Maha Kuasa. Ia pun sekali-kali tidak 

akan berpegang teguh kepada kemampuan 

diri dan akalnya saja tetapi 

menyerahkan segalanya kepada Allah 

dan memohon kebenaran dari-Nya. 

Berdasarkan paparan di atas, pengenalan 

terhadap Allah akan menentukan 

sejauh mana akhlak seorang 

manusia. Bila seseorang, sekelompok 

orang, atau seluruh manusia memilki 

akhlak yang baik dan benar, maka ia 

akan mengenal Allah itu adalah satusatunya 

rabbul 'alamin (pengatur semesta 

alam). Mereka pun akan diberi 

kemampuan oleh Allah untuk mengatur 

alam ini. Sebaliknya, bila manusia tidak 

mau mengenal Allah atau salah 

PPA 


dalam mengenal-Nya, maka manusia 

tidak akan mampu mengatur bahkan 

justru akan menjadi perusak alam ini. 

Dalam hal ini, segelintir ulama 

yang datang ke Nusantara pada abad 

ke-7 yang silam merupakan salah satu 

dari sekelompok orang yang mampu 

mengenal Allah dengan baik dan benar. 

Mereka pun mewariskan ilmu tauhid 

yang mereka pelajari kepada generasi 

selanjutnya secara turun-temurun. 

Hingga secara bertahap, mereka dapat 

mewujudkan ajaran Islam yang berisi 

rahmat bagi semesta alam. Selanjutnya, 

mereka berhasil mempersatukan 

penduduk Nusantara yang terdiri 

dari sekian pulau, budaya, dan bahasa 

serta berbagai keanekaragamaan lainnya 

ke dalam satu wilayah. Mereka 

juga tidak memaksakan kehendaknya 

kepada penganut agama lain untuk 

memasuki agama Islam, sebagaimana 

perintah Allah, "Tidak ada paksaan dalam 

agama (Islam)." Pada akhirnya Islam 

menjadi agama yang dianut sebagian 

besar penduduk di Nusantara, 

meskipun letaknya sangat jauh dari 

Arab yang penduduknya kemudian terpecah 

ke dalam berbagai negara meskipun 

satu bahasa dan satu daratan. 

Para ulama berjuang selama tiga 

setengah abad lamanya untuk mempertahankan 

Nusantara ini dari penjajah 

Portugis, Belanda, dan Jepang 

yang berusaha mengambil kekayaan 

alam di Nusantara ini dengan cara 

yang bathil. Semua itu mereka lakukan 

demi mempertahankan ajaran Islam 

yang memberi rahmat, bukan hanya 

kepada umat Islam saja juga kepada 

umat lainnya, kepada binatang, dan 

pepohonan, khususnya yang ada di

Nusantara. 

Demikian gambaran jasa para ulama 

dan murid-muridnya yang mampu 

mengenal Allah dengan benar. Mereka 

mampu menjalankan Alquran dan as- 

Sunnah dengan bimbingan para ulama. 

Para ulama ini merupakan murid 

para ulama sebelumnya yang bersambung 

hingga Rasulullah saw. Mereka 

mampu berbuat adil atau meletakan 

sesuatu pada tempatnya. Semua itu 

bermula dari pengenalan mereka 

terhadap Allah. Ketika nama Allah disebut 

maka bergetarlah hati mereka. 

Mereka pun mampu menggetarkan 

hati para penduduk di Nusantara ini 

hingga memeluk Islam secara sukarela. 

Mereka juga sangat paham betul, 

Nusantara merupakan kepulauan. 

Bahkan sebagian besar adalah kepulauan 

yang kecil-kecil. Karena itu mereka 

berusaha agar populasi pepohonan 

di wilayah Nusantara ini terjaga. Hal 

ini mereka lakukan dengan memprioritaskan 

pertanian sebagai mata pencarian 

bagi penduduk Nusantara. Mereka 

juga memahami, keadaan alam di 

Nusantara berbeda dengan Arab, Afrika, 

dan Eropa. Ketiga kawasan ini merupakan 

tanah daratan sehingga bila 

dijadikan lahan industri tidak mengganggu 

keseimbangan alam di sana. 

Hal ini berbeda dengan Nusantara. 

Bila pepohonan yang ada di pulaupulau 

di Nusantara yang kecil-kecil ini 

ditebang maka pepohonan yang berfungsi 

sebagai pasak bagi bumi menjadi 

berkurang. Akibatnya, pulau-pulau 

Randang 


tersebut akan rentan terhadap banjir, 

kemarau, gempa bumi, dan sebagainya. 

Karena itu mereka mengembangkan 

sektor pertanian. Di samping dapat 

menjaga kebutuhan primer penduduk 

Nusantara, hal ini juga dapat menjaga 

kelestarian alam. 

Lalu, bagaimana yang terjadi sejak 

100 tahun, 10 tahun dan 1 tahun 

belakangan ini? Apakah kaum muslimin 

di Nusantara dapat menjaga kelestarian 

alam atau sebaliknya selalu 

ditimpa bencana alam? Bagaimana 

niat dalam belajar para generasi mudanya? 

Apakah seperti dinyatakan Syekh 

az-Zarnuji yang mengatakan, "ketika 

menuntut ilmu hendaklah berniat 

mencari ridha Allah ta'ala, mengharap 

kebahagiaan di akhirat, menghilangkan 

kebodohan dalam diri dan orang 

lain, menghidupkan din (agama), dan 

melestarikan Islam. Sebab, keabadian 

Islam adalah dengan ilmu". Atau para 

generasi mudanya selalu dirangsang 

untuk memiliki niat mencari ilmu untuk 

"mengejar ketertinggalan dalam ilmu 

pengetahuan dan teknologi dari Barat" 

sementara yang dikejar semakin tidak 

terkejar? Atau para generasi kaum 

Muslimin selanjutnya sudah 

menganggap kuno, kolot atau kampungan 

terhadap kitab Ta'limul Muta'alim? 

Bukankah kitab ini merupakan salah 

satu kitab yang memasyarakat sekian 

abad lamanya di Nusantara ini? 

Selanjutnya, lihatlah lahan-lahan 

subur di Nusantara saat ini. Dimiliki 

siapa dan dinikmati siapa lahan-lahan 

tersebut? 3

Randang 

INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2004 

TENTANG 

PENINGKATAN PELAYAAN PERNIKAHAN 

PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak Yang berlaku Pada Departemen Agama, 

dipandang perlu mengeluarkan instruksi pelaksanaannya. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 

Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (Lembaran Negara 

Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 694); 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 

Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 

1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh 

Daerah Luar Jawa dan Madura (Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 694); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019); 

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara 

Tahun 2000 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3979); 

7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004

Randang 

Organisasi, dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004; 

8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit 

Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen yang telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 

2004; 

9. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah 

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 

2002; 

10. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar 

Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 

182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di 

Luar Negeri; 

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 

tentang Penetaan Organisasi Kantor Urusan Agama 

Kecamatan; 


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen 

Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 

2003; 

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor Kep/42/M-PAN/4/2004 tentang Jabatan Fungsional 

Penghulu; 


tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Penghulu. 

MENGINSTRUKSIKAN: 

Kepada : Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi 

seluruh Indonesia 

Untuk : 

Pertama : Memerintahkan kepada Kepala KUA Kecamatan di 

lingkungannya masing-masing untuk: 

Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004

Randang 

1. tidak memungut biaya tambahan terhadap pernikahan 

yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 

sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana 

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000; 

2. tidak memungut biaya tambahan terhadap biaya bedolan 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang disetujui 

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

bersangkutan; 

3. membebaskan biaya pencatatan nikah bagi pasangan 

calon pengantin yang tidak mampu dengan menunjukkan 

surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah; 

4. mendorong pertumbuhan kreativitas masyarakat di bidang 

perkawinan dan mengoptimalkan fungsi BP-4 dalam 

rangka memperluas jangkauan pelayanan dan 

kemudahan bagi masyarakat yang kurang mampu; 

5. menyerahkan akta nikah kepada kedua mempelai sesaat 

setelah ijab dan qabul; 

6. memberikan duplikat akta nikah kepada pasangan 

pengantin yang karena sesuatu hal akta nikahnya hilang 

atau rusak dengan menyerahkan bukti surat keterangan 

kehilangan dari kepolisian; 

7. meningkatkan transparansi biaya pencatatan nikah 

dengan mencantumkan tarif biaya nikah dan standar 

pelayanan nikah pada tempat yang mudah diketahui oleh 

umum disetiap Kantor Urusan Agama Kecamatan dan 

sosialisasi kepada masyarakat. 

Kedua : Melaporkan pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Agama 

dan mengambil langkah-langkah penertiban dan penerapan 

sanksi terhadap pelanggar sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ketiga : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 22 Nopember 2004 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 


ttd 

MUHAMMAD M. BASYUNI

E Y D 

PEMAKAIAN TANDA BACA 

A. Tanda Titik (.) 

1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat 

yang bukan pertanyaan atau 

seruan. 

Misalnya: 

Ayahku tinggal di Solo. 

Biarlah mereka duduk di sana. 

Dia menanyakan siapa yang akan 

datang. 

Hari ini tanggal 6 April 1973. 

Marilah kita mengheningkan 

cipta. 

2. Tanda titik dipakai di belakang 

angka atau huruf dalam suatu bagan, 

ikhtisar, atau daftar. 

Misalnya: 

a. III. Departemen Dalam Negeri 

A. Direktorat Jenderal Pembangunan 

Masyarakat 

Desa 

B. Direktorat Jenderal Agraria 

1. . . . 

b. 1. Patokan Umum 

1.1 Isi Karangan 

1.2 Ilustrasi 

1.2.1 Gambar tangan 

1.2.2 Tabel 

1.2.3 Grafik 

Catatan: 

Tanda titik tidak dipakai di belakang angka 

atau huruf dalam suatu bagan atau 

ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan 

yang terakhir dalam deretan angka 

atau huruf. 

3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan 

angka jam, menit, dan detik 

yang menunjukkan waktu. 

Misalnya: 

pukul 1.35.20 (pukul 1 lewat 35 

menit 20 detik) 

4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan 

angka jam, menit, dan detik 

yang menunjukkan jangka waktu. 


Misalnya: 

1.35.20 (1 jam, 35 menit, 20 detik) 

0.20.30 (20 menit, 30 detik) 

0.0.30 (30 detik) 

5. Tanda titik dipakai di antara nama 

penulis, judul tulisan yang tidak 

berakhir dengan tanda tanya dan 

tanda seru, dan tempat terbit dalam 

daftar pustaka. 

Misalnya: 

Siregar, Merari. 1920. Azab dan 

Sengsara. Weltevreden: Balai 

Poestaka. 

6a. Tanda titik dipakai untuk memisahkan 

bilangan ribuan atau kelipatannya. 

Misalnya: 

Desa itu berpenduduk 24.200 

orang. 

Gempa yang terjadi semalam 

menewaskan 1.231 jiwa. 

6b. Tanda titik tidak dipakai untuk 

memisahkan bilangan ribuan 

atau kelipatannya yang tidak menunjukkan 

jumlah. 

Misalnya: 

Ia lahir pada tahun 1956 di Bandung. 

Nomor gironya 5645678. 

7. Tanda titik tidak dipakai pada akhir 

judul yang merupakan kepala karangan 

atau kepala ilustrasi, tabel, 

dan sebagainya. 

Misalnya: 

Acara Kunjungan Adam Malik 

Bentuk dan Kedaulatan (Bab I 

UUD ‘45) 

Salah Asuhan 

8. Tanda titik tidak dipakai di belakang 

(1) alamat pengirim dan tanggal 

surat atau (2) nama dan alamat 

penerima surat.

Misalnya: 

Jalan Diponegoro 82 

Jakarta 

1 April 1985 

Yth. Sdr. Moh. Hasan 

Jalan Arif 43 

Palembang 

Atau: 

Kantor Penempatan Tenaga 

Jalan Cikini 71 

Jakarta 

B. Tanda Koma (,) 

1. Tanda koma dipakai di antara 

unsur-unsur dalam suatu perincian 

atau pembilangan. 

Misalnya: 

Saya membeli kertas, pena, dan 

tinta. 

Surat biasa, surat kilat, ataupun 

surat khusus memerlukan perangko. 

Satu, dua, ... tiga! 

2. Tanda koma dipakai untuk memisahkan 

kalimat setara yang satu 

dari kalimat setara berikutnya yang 

didahului oleh kata seperti tetapi 

atau melainkan. 

Misalnya: 

Saya ingin datang, tetapi hari 

hujan. 

Didi bukan anak saya, melainkan 

anak Pak Kasim. 

3a. Tanda koma dipakai untuk memisahkan 

anak kalimat dari induk 

kalimat jika anak kalimat itu 

mendahului induk kalimatnya. 

Misalnya: 

Kalau hari hujan, saya tidak akan 

datang. 

Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. 

3b. Tanda koma tidak dipakai untuk 

memisahkan anak kalimat dari 

induk kalimat jika anak kalimat 

itu mengiringi induk kalimatnya. 

E Y D 


Misalnya: 

Saya tidak akan datang kalau 

hari hujan. 

Dia lupa akan janjinya karena 

sibuk. 

4. Tanda koma dipakai di belakang 

kata atau ungkapan penghubung 

antarkalimat yang terdapat pada 

awal kalimat. Termasuk di dalamnya 

oleh karena itu, jadi, lagi pula, 

meskipun begitu, akan tetapi. 

Misalnya: 

... Oleh karena itu, kita harus 

berhati-hati. 

... Jadi, soalnya tidak semudah itu. 

5. Tanda koma dipakai untuk memisahkan 

kata seperti o, ya, wah, 

aduh, kasihan dari kata yang lain di 

dalam kalimat. 

Misalnya: 

O, begitu? 

Wah, bukan main! 

Hati-hati, ya, nanti jatuh. 

6. Tanda koma dipakai untk memisahkan 

petikan langsung dari bagian 

lain dalam kalimat. (Lihat juga 

pemakaian tanda petik) 

Misalnya: 

Kata Ibu, “Saya gembira sekali.” 

“Saya gembira sekali,” kata Ibu, 

“karena kamu lulus.” 

7. Tanda koma dipakai di antara (i) 

nama dan alamat, (ii) bagianbagian 

alamat, (iii) tempat dan 

tanggal, dan (iv) nama tempat dan 

wilayah atau negeri yang ditulis 

berurutan. 

Misalnya: 

Surat-surat ini harap dialamatkan kepada 

Dekan Fakultas Kedokteran, 

Universitas Indonesia, Jalan Salemba 

Raya 6, Jakarta. 

Surabaya, 10 Mei 1960 

Kuala Lumpur, Malaysia 

8. Tanda koma dipakai untuk menceraikan 

bagian nama yang dibalik

susunannya dalam daftar pustaka. 

Misalnya: 

Alisjahbana, Sutan Takdir. 1949. 

Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia. 

Jilid 1 dan 2. Djakarta: PT Pustaka 

Rakjat. 


bagian-bagian dalam catatan kaki. 

Misalnya: 

W.J.S. Poerwadarminta, Bahasa 

Indonesia untuk Karang-mengarang 

(Jogjakarta: UP Indonesia, 

1967), hlm. 4. 


nama orang dan gelar akademik 

yang mengikutinya untuk membedakannya 

dari singkatan nama diri, 

keluarga, atau marga. 

Misalnya: 

B. Ratulangi, S.E. 

Ny. Khadijah, M.A. 

11. Tanda koma dipakai di muka angka 

persepuluhan atau di antara rupiah 

dan sen yang dinyatakan dengan 

angka. 

Misalnya: 

12,5 m 

Rp12,50 

12. Tanda koma dipakai untuk mengapit 

keterangan tambahan yang sifatnya 

tidak membatasi. (Lihat juga 

pemakaian tanda pisah) 

Misalnya: 

Guru saya, Pak Ahmad, pandai sekali. 

Di daerah kami, misalnya, masih 

banyak orang laki-laki yang memakan 

sirih. 

Semua siswa, baik yang laki-laki 

maupun yang perempuan, mengikuti 

latihan paduan suara. 

Bandingkan dengan keterangan pembatas 

yang pemakaiannya tidak diapit 

tanda koma: 

Semua siswa yang lulus ujian mendaftarkan 

namanya pada panitia. 

E Y D 


13. Tanda koma dapat dipakai --untuk 

menghindari salah baca-- di belakang 

keterangan yang terdapat 

pada awal kalimat. 

Misalnya: 

Dalam pembinaan dan pengembangan 

bahasa, kita memerlukan sikap yang 

bersungguh-sungguh. 

Atas bantuan Agus, Karyadi mengucapkan 

terima kasih. 

Bandingkan dengan: 

Kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh 

dalam pembinaan 

dan pengembangan bahasa. 

Karyadi mengucapkan terima kasih 

atas bantuan Agus. 

14. Tanda koma tidak dipakai untuk 

memisahkan petikan langsung dari 

bagian lain yang mengiringinya dalam 

kalimat jika petikan langsung 

itu berakhir dengan tanda tanya 

atau tanda seru. 

Misalnya: 

“Di mana Saudara tinggal?” tanya 

Karim. 

“Berdiri lurus-lurus!” perintahnya. 

C. Tanda Titik Koma (;) 

1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk 

memisahkan bagian-bagian 

kalimat yang sejenis dan setara. 

Misalnya: 

Malam makin larut; pekerjaan belum 

selesai juga. 

2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai 

pengganti kata penghubung 

untuk memisahkan kalimat yang 

setara di dalam kalimat majemuk. 

Misalnya: 

Ayah mengurus tanamannya di kebun 

itu; Ibu sibuk bekerja di dapur; Adik 

menghapal nama-nama pahlawan 

nasional; saya sendiri asyik mendengarkan 

siaran “Pilihan Pendengar”. 

D. Tanda Titik Dua (:) 

1a. Tanda titik dua dapat dipakai pada 

akhir suatu pernyataan lengkap 

jika diikuti rangkaian atau peme-

ian. 

Misalnya: 

Kita sekarang memerlukan perabot 

rumah tangga: kursi, meja, dan lemari. 

Hanya ada dua pilihan bagi para 

pejuang kemerdekaan itu: hidup atau 

mati. 

1b. Tanda titik dua tidak dipakai jika 

rangkaian atau perian itu merupakan 

pelengkap yang mengakhiri 

pernyataan. 

Misalnya: 

Kita memerlukan kursi, meja, dan 

lemari. 

Fakultas itu mempunyai Jurusan 

Ekonomi Umum dan Jurusan Ekonomi 

Perusahaan. 

2. Tanda titik dua dipakai sesudah 

kata atau ungkapan yang memerlukan 

pemerian. 

Misalnya: 

a. Ketua : Ahmad Wijaya 

Sekretaris : S. Handayani 

Bendahara : B. Hartawan 

b. Tempat Sidang : Ruang 104 

Pengantar Acara : Bambang 

Hari : Senin 

Waktu : 09.30 

3. Tanda titik dua dapat dipakai dalam 

teks drama sesudah kata yang 

menunjukkan pelaku dalam percakapan. 

Misalnya: 

Ibu : (meletakkan beberapa 

kopor) “Bawa kopor ini, 

Mir!” 

Amir : “Baik, Bu.” (mengangkat 

kopor dan masuk) 

Ibu : Jangan lupa, Letakkan 

baik-baik!” (duduk di kursi 

besar) 

4. Tanda titik dua dipakai (i) di antara 

jilid atau nomor dan halaman, (ii) 

di antara bab dan ayat dalam kitab 

suci, (iii) di antara judul dan anak 

judul suatu karangan, serta (iv) 

nama kota dan penerbit buku 

acuan dalam karangan. 

E Y D 


Misalnya: 

Tempo, I (1971), 34:7 

Surah Yasin:9 

Karangan Ali Hakim, Pendidikan 

Seumur Hidup: Sebuah Studi, sudah 

terbit. 

Tjokronegoro, Sutomo, Tjukupkah 

Saudara Membina Bahasa Persatuan 

Kita? Djakarta: Eresco, 1968. 

E. Tanda Hubung (-) 

1. Tanda hubung menyambung sukusuku 

kata dasar yang terpisah oleh 

pergantian baris. 

Misalnya: 

Di samping cara-cara lama itu juga 

cara yang baru. 

Suku kata yang berupa satu vokal 

tidak ditempatkan pada ujung baris 

atau pangkal baris. 

Misalnya: 

Beberapa pendapat menganai masalah 

itu telah disampaikan .... 

Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau 

beranjak .... 

atau 

Beberapa pendapat mengenai masalah 

itu telah disampaikan .... 

walaupun sakit, mereka tetap tidak mau 

beranjak .... 

bukan 

Beberapa pendapat mengenai masalah itu 

telah disampaikan .... 

Walaupun sakit, mereka tetap tidak mau 

beranjak .... 

2. Tanda hubung menyambung 

awalan dengan bagian kata di 

belakangnya atau akhiran dengan 

kata di depannya pada pergantian 

baris. 

Misalnya: 

Kini ada cara yang baru untuk mengukur 

panas. 

Senjata ini merupakan alat pertahanan 

yang canggih. 

Akhiran i tidak dipenggal supaya jangan 

terdapat satu huruf saja pada pangkal 

baris. 

3. Tanda hubung menyambung 

unsur-unsur kata ulang.

Misalnya: 

anak-anak, berulang-ulang, kemerahmerahan 

Angka 2 sebagai tanda ulang hanya 

digunakan pada tulisan cepat dan 

notula, dan tidak dipakai pada teks 

karangan. 

4. Tanda hubung menyambung huruf 

kata yang dieja satu-satu dan 

bagian-bagian tanggal. 

Misalnya: 

p-a-n-i-t-i-a 

8-4-1973 

5. Tanda hubung boleh dipakai untuk 

memperjelas (i) hubungan bagianbagian 

kata atau ungkapan, dan 

(ii) penghilangan bagian kelompok 

kata. 

Misalnya: 

ber-evolusi, dua puluh lima-ribuan (20 

x 5000), tanggung jawab-dan 

kesetiakawanan-sosial 

Bandingkan dengan: 

be-revolusi, dua-puluh lima ribuan (1 x 

25000), tanggung jawab dan 

kesetiakawanan sosial 

6. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan 

(i) se- dengan kata berikutnya 

yang dimulai dengan huruf 

kapital, (ii) ke- dengan angka, 

(iii) angka dengan -an, (iv) singkatan 

berhuruf kapital dengan imbuhan 

atau kata, dan (v) nama jabatan 

rangkap. 

Misalnya: 

se-Indonesia, hadiah ke-2, tahun 50an, 

mem-PHK-kan, hari-H, sinar-X, 

Menteri-Sekretaris Negara 

7. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan 

unsur bahasa Indonesia 

dengan unsur bahasa asing. 

Misalnya: 

di-smash, pen-tackle-an 

F. Tanda Pisah (–) 

E Y D 


1. Tanda pisah membatasi penyisipan 

kata atau kalimat yang memberi 

penjelasan di luar bangun kalimat. 

Misalnya: 

Kemerdekaan bangsa itu–saya yakin 

akan tercapai– diperjuangkan oleh 

bangsa itu sendiri. 

2. Tanda pisah menegaskan adanya 

keterangan yang lain sehingga kalimat 

menjadi lebih jelas. 

Misalnya: 

Rangkaian temuan ini–evolusi, teori 

kenisbian, dan kini juga pembelahan 

atom–telah mengubah konsepsi kita 

tentang alam semesta. 

3. Tanda pisah dipakai di antara dua 

bilangan, tanggal, atau nama kota 

dengan arti ‘sampai dengan’ atau 

‘sampai ke’. 

Misalnya: 

1910–1945 

tanggal 5–10 April 1970 

Jakarta–Bandung 

Catatan: 

Dalam pengetikan, tanda pisah dinyatakan 

dengan dua buah tanda hubung 

tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. 

G. Tanda Elipsis (...) 

1. Tanda elipsis dipakai dalam 

kalimat yang terputus-putus. 

Misalnya: 

Kalau begitu ... ya, marilah kita 

bergerak. 

2. Tanda elipsis menunjukkan bahwa 

dalam suatu kalimat atau naskah 

ada bagian yang dihilangkan. 

Misalnya: 

Sebab-sebab kemerosotan ... akan 

diteliti lebih lanjut. 

Catatan: 

jika bagian yang dihilangkan mengakhiri 

sebuah kalimat, perlu dipakai 

empat buah titik; tiga buah untuk 

menandai penghilangan teks dan satu 

untuk menandai akhir kalimat.

Misalnya: 

Dalam tulisan, tanda baca harus digunakan 

dengan hati-hati.... 

H. Tanda Tanya (?) 

1. Tanda tanya dipakai pada akhir 

kalimat tanya. 

Misalnya: 

Kapan ia berangkat? 

Saudara tahu, bukan? 

2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda 

kurung untuk menyatakan bagian 

kalimat yang disangsikan 

atau yang kurang dapat dibuktikan 

kebenarannya. 

Misalnya: 

Ia dilahirkan pada tahun 1983 (?). 

Uangnya sebanyak 10 juta (?) hilang. 

I. Tanda Seru (!) 

Tanda seru dipakai sesudah ungkapan 

atau pernyataan yang berupa seruan 

atau perintah yang menggambarkan 

kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun 

rasa emosi yang kuat. 

Misalnya: 

Alangkah seramnya peristiwa itu! 

Bersihkan kamar itu sekarang juga! 

Masakan! Sampai hati juga ia meninggalkan 

anak-istrinya! 

Merdeka! 

J. Tanda Kurung ((...)) 

1. Tanda kurung mengapit tambahan 

keterangan atau penjelasan. 

Misalnya: 

Bagian Perencanaan sudah selesai 

menyusun DIK (Daftar Isian Kegiatan) 

kantor itu. 

2. Tanda kurung mengapit keterangan 

atau penjelasan yang bukan 

bagian integral pokok pembicaraan. 

Misalnya: 

Sajak Tranggono yang berjudul 

“Ubud” (nama tempat yang terkenal di 

Bali) ditulis pada tahun 1962. 

E Y D 


Keterangan itu (lihat Tabel 10) menunjukkan 

arus perkembangan baru 

dalam pasaran dalam negeri. 

3. Tanda kurung mengapit huruf atau 

kata yang kehadirannya di dalam 

teks bisa dihilangkan. 

Misalnya: 

Kata cocaine diserap kedalam bahasa 

Indonesia menjadi kokain(a). 

Pejalan kaki itu berasal dari (kota) 

Surabaya. 

4. Tanda kurung mengapit kata atau 

huruf yang memerinci satu urutan 

keterangan. 

Misalnya: 

Faktor produksi menyangkut masalah 

(a) alam, (b) tenaga kerja, dan (c) modal. 

K. Tanda Kurung Siku ([...]) 

1. Tanda kurung siku mengapit huruf, 

kata, atau kelompok kata sebagai 

koreksi atau tambahan pada 

kalimat atau bagian kalimat yang 

ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan 

bahwa kesalahan atau 

kekurangan itu memang terdapat 

di dalam naskah asli. 

Misalnya: 

Sang Sapurba men[d]engar bunyi 

gemerisik. 

2. Tanda kurung siku mengapit keterangan 

dalam kalimat penjelas 

yang sudah bertanda kurung. 

Misalnya: 

Persamaan kedua proses ini (perbedaannya 

dibicarakan di dalam Bab 

II [lihat halaman 35–38]) perlu dibentangkan 

di sini. 

L. Tanda Petik (“...”) 

1. Tanda petik mengapit petikan 

langsung yang berasal dari pembicaraan 

dan naskah atau bahan 

tertulis lain. 

Misalnya: 

“Saya belum siap,” kata Mira, “tunggu

sebentar!” 

Pasal 36 UUD 1945 berbunyi, 

“Bahasa Negara adalah bahasa 

Indonesia.” 

2. Tanda petik mengapit judul syair, 

karangan, atau bab buku yang 

dipakai dalam kalimat. 

Misalnya: 

Bacalah “Bola Lampu” dalam buku 

Dari Suatu Masa, dari Suatu Tempat. 

Karangan Andi Nasoetion yang 

berjudul “Rapor dan Nilai Prestasi di 

SMA” diterbitkan dalam Tempo. 

3. Tanda petik mengapit istilah ilmiah 

yang kurang dikenal atau kata 

yang mempunyai arti khusus. 

Misalnya: 

Pekerjaan itu dilaksanakan dengan 

cara “coba dan ralat” saja. 

Ia bercelana panjang yang di kalangan 

remaja dikenal dengan nama “cutbrai”. 

4. Tanda petik penutup mengikuti 

tanda baca yang mengakhiri petikan 

langsung. 

Misalnya: 

Kata Tono, “Saya juga minta satu.” 

5. Tanda baca penutup kalimat atau 

bagian kalimat ditempatkan di belakang 

tanda petik yang mengapit 

kata atau ungkapan yang dipakai 

dengan arti khusus pada ujung kalimat 

atau bagian kalimat. 

Misalnya: 

Karena warna kulitnya, Budi mendapat 

julukan “si Hitam”. 

Bang Komar sering disebut “pahlawan”; 

ia sendiri tidak tahu sebabnya. 

Catatan: 

Tanda petik pembuka dan tanda petik 

penutup pada pasangan tanda petik itu 

ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. 

E Y D 


M. Tanda Petik Tunggal (‘...’) 

1. Tanda petik tunggal mengapit petikan 

yang tersusun di dalam petikan 

lain. 

Misalnya: 

Tanya Nurman, “Kau dengar bunyi 

‘kring-kring’ tadi?” 

“Waktu kubuka pintu depan, ku 

dengar anakku, ‘Ibu, Bapak pulang’, 

dan rasa letihku lenyap seketika,” ujar 

Pak Hamdan. 

2. Tanda petik tunggal mengapit 

makna, terjemahan, atau penjelasan 

kata atau ungkapan asing. 

(Lihat pemakaian tanda kurung) 

Misalnya: 

feed-bac ‘balikan’ 

N. Tanda Garis Miring (/) 

1. Tanda garis miring dipakai di dalam 

nomor surat dan nomor pada 

alamat dan penandaan masa 

satu tahun yang terbagi dalam 

dua tahun takwim. 

Misalnya: 

No. 7/PK/1973 

Jalan Kramat III/10 

tahun anggaran 1985/1986 

2. Tanda garis miring dipakai sebagai 

pengganti kata atau, tiap. 

Misalnya: 

dikirimkan lewat darat/laut 

‘dikirimkan lewat darat atau lewat laut’ 

harganya Rp25,00/lembar 

‘harganya Rp25,00 tiap lembar’ 

O. Tanda Penyingkat (Apostrof) (‘) 

Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan 

bagian kata atau bagian angka 

tahun. 

Misalnya: 

Ali ‘kan kusurati. (‘kan = akan) 

Malam ‘lah tiba. (‘lah = telah) 

1 Januari ‘88 (‘88 = 1988) 

3(ns/nk)

Pada tahun 2003 Itjen Depag 

membangun sistem yang dimaksudkan 

untuk mempermudah 

dan mempercepat proses pengambilan 

keputusan berdasarkan hasil kinerja. 

Sistem yang dibangun adalah SIM-HP, 

yaitu Sistem Informasi Manajemen Hasil 

Pengawasan. SIM-HP mengolah 

hal-hal yang terkait dengan pengawasan 

di lingkungan Departemen Agama 

sejak dari perencanaan audit, penugasan 

auditor/pemantau, pembuatan 

SPPD, pembuatan laporan, sampai pengelolaan 

temuan dan penyelesaiannya. 

Pada semester awal 2004 sistem 

ini telah disosialisasikan kepada semua 

pengguna dan telah dilakukan pelatihan 

untuk penggunaannya, semacam 

training of trainers kepada 10 

orang dari Sekretariat Itjen dan 10 

orang auditor. 

Pelatihan dimaksudkan agar dari 

mereka dapat memberikan “diklat di 

tempat kerja”, semacam penetrasi ilmu 

dan ketrampilan kepada pegawai pada 

Sekretariat Itjen lainnya dan kepada 

sesama auditor. Dengan demikian diharapkan 

pihak sekretariat dan auditor 

sebagai pengguna SIM-HP dapat memanfaatkan 

teknologi berbasis komputer 

tersebut untuk menyelesaikan tugas 

dengan cepat tanpa halangan ruang 

dan waktu, karena dapat diakses 

melalui internet di mana saja dan kapan 

saja. 

Pembangunan SIM-HP dimulai 

Teknologi Informasi 

Sistem Informasi Manajemen 

Hasil Pengawasan Itjen Depag 


Ahmed 

dari pembuatan dokumen perencanaan 

strategis sistem informasi 2003- 

2008. Dokumen tersebut antara lain 

berisi profil dan lingkup organisasi Itjen 

Depag, lingkup teknologi informasi 

yang telah ada, portofolio aplikasi, arsitektur 

dan infrastruktur sistem informasi, 

manajemen sumber daya manusia, 

dan jadwal pelaksanaan rencana srategis. 

Profil dan lingkup organisasi antara 

lain penjelasan tentang wawasan 

kegiatan Itjen Depag yang berhubungan 

dengan sistem informasi, yaitu: 

(1)membuat suatu pusat informasi 

yang memudahkan pemantauan dan 

manajemen perencanaan dan keuangan, 

kepegawaian, pelaporan, dan infrastruktur/perlengkapan;(2)mengkomputerisasikan 

proses pelaporan ke 

dalam suatu sistem yang mempermudah 

pengawasan di daerah; (3)membuat 

suatu sistem informasi yang dapat 

menampilkan informasi yang proporsional 

kepada masyarakat tentang 

hasil pengawasan dengan situs utama 

milik Depag www.depag.go.id sebagai 

bagian dari PIKDA (Pusat Informasi 

Keagamaan Departemen Agama); 

(4)seluruh komponen organisasi Itjen 

Depag saling terhubung dan terintegrasi 

dalam melaksanakan tugas rutin; 

dan (5)membuat sistem yang dapat 

memberikan gambaran tentang fungsi 

atau organ yang terdapat dalam Itjen 

Depag. Critical success facor antara

lain: (a)ketepatan pelaksanaan RKAT 

(Rencana Kinerja Audit Tahunan) sesuai 

dengan jadwal; (b)pembuatan laporan 

yang dapat diselesaikan dalam 

waktu 1 minggu, baik laporan hasil 

audit (LHA) maupun laporan hasil pemantauan 

(LHP); (c)semua tim yang 

diterjunkan dapat ikut berperanserta 

dalam pembuatan laporan; (d)temuan 

harus dapat diselesaikan dalam jangka 

waktu 2 tahu sesuai dengan jangka 

waktu terlama SKTM (Surat Keterangan 

Tanggungjawab Mutlak); dan (e)penyajian 

data dan laporan secara cepat, 

tepat, dan akurat. 

Lingkup teknologi informasi yang 

telah ada antara lain perangkat hardware 

dan software yang dipergunakan 

di Itjen Depag berikut jaringan komputer 

berupa LAN (Local Area Network) 

yang menghubungkan 13 titik tersebar 

di 5 lantai dan terhubung melalui 2 

buah hub dan sebuah switch. Jaringan 

ini tidak terhubung dengan internet. 

Kendala penerapan teknologi informasi 

antara lain: (1)sikap dan mental sebagian 

pegawai belum kondusif untuk dapat 

memanfaatkan teknologi informasi 

yang tersedia secara optimal seperti 

kebiasaan bermain game bukan pada 

waktunya, penggunaan komputer 

untuk keperluan di luar dinas, dan 

sinyalemen mengenai wawasan sebagian 

pegawai yang sulit diajak maju; 

(2)belum ada tenaga ahli yang dapat 

diandalkan untuk melakukan maintenance 

rutin terhadap aset teknologi informasi; 

(3)tataruang kurang mendukung 

penempatan komputer. Kendala 

tersebut menimbulkan masalah: (a)utilisasi 

aset teknologi informasi rendah; 

(b)masa pakai teknologi informasi ter- 



batas; (c)tataruang yang kurang mengakomodasi 

penambahan komputer; 

dan (d)data/informasi belum dapat disajikan 

secara cepat, tepat, dan akurat. 

Meskipun demikian, terlihat beberapa 

manfaat, antara lain: (1)dokumentasi 

yang lebih tertib dan teratur; (2)informasi 

dapat lebih cepat disiapkan; 

(3)potensi yang mendorong pegawai 

untuk belajar komputer; dan (4)pembagian 

tugas dan tanggung jawab 

yang lebih jelas karena pembagian 

fungsi komputer yang jelas, e.g. untuk 

pelaporan regional tertentu. 

Portofolio aplikasi antara lain 

membahas target aplikasi yang dikembangkan, 

yaitu (1)EIS (executive information 

system) untuk pemindaian dan 

pemantauan lingkungan guna memberikan 

gambaran secara cepat mengenai 

perubahan serta status aktivitas 

yang terjadi dalam organisasi yang 

berguna dalam mendukung pengambilan 

keputusan; (2)SIM-HP untuk membantu 

para personil Itjen dalam melakukan 

kegiatan pelaporan audit/pemantauan 

dan mengelola laporan hasil 

audit/pemantauan agar mudah dilakukan 

pendataan dan pelacakan yang 

mendukung kegiatan penyusunan dan 

manajemen program pengawasan, 

surat tugas, SPPD, dan LHA/STL; dan 

(3)SIMAI (sistem informasi manajemen 

administrasi internal yang terdiri dari 

susb-subsistem: (a)Sistem Informasi 

Perencanaan dan Keuangan; 

(b)Sistem Informasi Ortala dan Kepegawaian; 

dan (c)Sistem Informasi 

Umum. 

Bagian arsitektur dan infrastruktur 

sistem informasi antara lain memuat 

arsitektur aplikasi, arsitektur jaringan

komputer, arsitektur keamanan, dan 

infrastruktur sistem informasi. Arsitektur 

aplikasi diimplementasikan secara 

thin client dan berbasis web. Arsitektur 

thin client membagi aplikasi menjadi 2 

sisi, front end (aplikasi yang dioperasikan 

pengguna) dan back end (aplikasi 

yang menyimpan dan mengolah perintah 

atau data menjadi informasi). Aplikasi 

berbasis web merupakan jenis 

yang sedang popular dan pengoperasiannya 

sama dengan cara menjelajah 

internet. Ditinjau dari arsitektur jaringan 

komputer, Itjen Depag menggunakan 

topologi bintang (star) yang memudahkan 

penanggulangan densitas 

aliran data, peningkatan skala kemampuan, 

dan kapasitas jaringan. Peralatan 

hub diganti dengan switch untuk 

mengantisipasi resiko penurunan kinerja 

jaringan karena operasional server 

diakses oleh banyak komputer lain. 

Arsitektur keamanan menitikberatkan 

kepada penyimpanan komputer 

server pada keamanan fisik dan memenuhi 

syarat suhu dan kelembaban 

udara. Keamanan jaringan dijaga dengan 

firewall dan aplikasi antivirus. Infrastruktur 

sistem informasi yang diperlukan 

antara lain barisdata, perangkat 

server, dan perangkat jaringan berikut 

spesifikasi minimal. 

Manajemen sumber daya manusia 

berkaitan dengan kemampuan pegawai 

Itjen Depag. Karena itu rekrutmen 

pegawai baru mempersyaratkan kemampuan 

ketrampilan di bidang komputer. 

Untuk staf teknologi informasi 

minimal faham tentang konsep perangkat 

keras komputer, terutama server 

dan pengoperasiannya, serta ja- 



ringan komputer lulusan perguruan 

tinggi atau sekolah tinggi komputer. 

Staf ini diarahkan untuk pendayagunaan 

aset agar dapat melayani kebutuhan 

dalam mengolah informasi, sekaligus 

memberikan pelatihan melalui “diklat 

di tempat kerja”. 

SIM-HP yang sudah siap pakai 

saat ini dapat diakses oleh authorized 

person (auditor dan pegawai tertentu) 

dengan password melalui (021) 

2303081. Dengan demikian pekerjaan 

yang terkait dengan pengawasan, utamanya 

audit dan pemantauan dapat dikelola 

melalui teknologi informasi berbasis 

komputer yang pada gilirannya 

akan mempermudah, mempercepat, 

dan meringankan pekerjaan pengawasan 

di lingkungan Departemen 

Agama. Dokumen yang melengkapi 

pembangunan SIM-HP antara lain (alphabetical 

order) Bisnis-Client Assesment, 

Bisnis-Data Identification, Bisnis- 

Glosary, Bisnis-Rules, Bisnis-Use 

Case Specification (Pengaduan Masyarakat), 

Bisnis-Vision, System Conceptual 

Model, System-System Sequence, 

System-Use Case Specification, 

System-User Interface Specification, 

dan User Manual dan beberapa 

CD untuk software pendukung sistem. 

Ketika SIM-HP sudah siap, kini giliran 

pertanyaan bagi pengguna: “Siapkah 

mereka menggunakan SIM-HP? 

Ataukah biaya mahal yang telah dipakai 

untuk pembangunan SIM-HP perlu 

dibikin sia-sia?” Kita tunggu respon jawaban 

ini melalui kinerja dan kiat 

auditor serta staf sekretariat dalam memanfaatkannya. 

3

Organisasi terdiri dari orangorang 

dalam berbagai jabatan. 

Pada saat mereka berkomunikasi 

satu sama lain, berkembanglah 

keteraturan dan kontak siapa berbicara 

dengan siapa. Kedudukan setiap individu 

dalam pola dan jaringan yang terjadi 

memberi peranan pada orang tersebut. 

Pertukaran pesan melalui jalan 

tertentu itulah yang dinamakan 

jaringan komunikasi. 

Peranan individu dalam sistem komunikasi 

ditentukan oleh hubungan 

struktur antara satu individu dengan individu 

lainnya dalam organisasi. Hubungan 

ini ditentukan oleh pola hubungan 

interaksi individu dengan arus informasi 

dalam jaringan komunikasi. Untuk 

mengetahui jaringan komunikasi 

serta peranannya dapat digunakan 

analisis jaringan. Hasil analisis jaringan 

dapat diketahui bentuk hubungan 

antar individu dalam organisasi. Ada 

tujuh peranan jaringan komunikasi 

yaitu: 

Pertama, klik. Sebuah kelompok 

yang paling sedikit. Kebanyakan anggota 

klik relatif akrab satu dengan lain 

dalam hirarki formal organisasi. Syarat 

bagi anggota klik bahwa individu harus 

mampu melakukan kontak satu sama 

lain. Dalam berkomunikasi mereka 

cenderung bertatap muka meski harus 

menempuh jarak tertentu. 

Kedua, penyendiri (Isolate/Loners). 

Melakukan sedikit atau bahkan 

AMO 

ALIRAN INFORMASI 

DALAM ORGANISASI 

Oleh Ispawati Asri 


tidak melakukan kontak sama sekali 

dengan anggota kelompok lainnya. 

Konsep diri mereka umumnya kurang 

termotivasi oleh cita-cita, kurang berinteraksi 

dengan orang lain, kurang berpengalaman 

dalam sistem, lebih jarang 

menduduki posisi yang kuat dalam 

organisasi, cenderung menahan daripada 

melancarkan aliran informasi, 

relatif tidak puas dengan sistem dan 

beranggapan sistem komunikasi tertutup 

bagi mereka. 

Ketiga, jembatan (Bridge). Sebagai 

pengontak langsung antara dua kelompok 

pegawai. 

Keempat, penghubung. Mengaitkan 

satuan-satuan organisasi bersama-sama 

dan menggambarkan orangorang 

yang bertindak sebagai penyaring 

informasi dalam organisasi. Pada 

umumnya mereka memiliki kontak komunikasi 

lebih besar, memiliki jumlah 

informasi berkenaan dimensi isi pesan, 

berpartisipasi dalam sistem komunikasi 

yang lebih terbuka dan memiliki pengaruh 

lebih besar. 

Kelima, penjaga gawang (gate 

keepers). Orang yang secara strategis 

ditempatkan dalam jaringan agar dapat 

melakukan pengendalian atas pesan 

apa yang akan disebarkan melalui sistem 

tersebut. 

Keenam, pemimpin pendapat (opinion 

leader). Orang tanpa jabatan formal 

dalam sistem sosial yang membimbing 

pendapat atau mempengaruhi

orang-orang dalam keputusan mereka. 

Mereka merupakan orang-orang yang 

mengikuti permasalahan dan dipercayai 

oleh orang lain untuk mengetahui 

apa yang sebenarnya terjadi. 

Ketujuh, kosmopolit. Individu yang 

melakukan kontak dengan individu di 

luar organisasi. Menghubungkan anggota 

organisasi dengan peristiwa di 

luar batas-batas struktur organisasi. 

Mereka memiliki kontak dengan sumber-sumber 

di luar organisasi dan bertindak 

sebagai saluran bagi gagasan 

baru yang akan diadopsi organisasi. 

Sifat Aliran Informasi 

Aliran informasi sangat berpengaruh 

terhadap efisiensi organisasi. Berpengaruh 

juga terhadap iklim dan moral 

organisasi. Informasi tidak mengalir 

dan bergerak begitu saja. Yang bergerak 

adalah proses penyampaian pesan, 

interpretasi terhadap penyampaian 

dan penciptaan penyampaian lainnya. 

Aliran informasi merupakan proses 

pendistribusian pesan ke seluruh 

organisasi yang meliputi penciptaan, 

penyampaian/ditampilkan, interpretasi 

pesan merupakan proses yang dinamik 

terjadi sepanjang waktu. 

Aliran informasi dalam suatu organisasi 

dapat terjadi dengan cara (1)Penyebaran 

pesan secara serempak, 

informasi yang disampaikan kepada 

lebih dari satu orang; anggota organisasi 

menerima suatu informasi dalam 

waktu bersamaan; misalnya penyebaran 

jadwal kerja, penjelasan mengenai 

prosedur baru, aplikasinya dapat 

berupa terbitan khusus, umumnya diterima 

dalam waktu yang sama. 

AMO 


(2)Penyebaran pesan secara berurutan, 

penyampaian pesan berurutan 

merupakan bentuk komunikasi yang 

utama yang pasti terjadi dalam organisasi. 

Dalam hal ini ada pola "Siapa 

berbicara kepada Siapa". 

Penyebaran tersebut mempunyai 

suatu pola yang berlangsung dalam 

waktu yang tidak berurutan. Informasi 

tiba pada waktu yang berbeda pula. 

meliputi perluasan bentuk penyebaran 

diadik (A ke B ke C ke D dan ke E). Individu 

cenderung menyadari adanya 

informasi pada waktu berlainan. Karena 

adanya perbedaan dalam menyadari 

informasi, mungkin timbul masalah 

dalam koordinasi. Akibat keterlambatan 

informasi pada individu tertentu 

menyebabkan informasi sulit digunakan 

untuk membuat keputusan. Jika 

orang yang harus diberi informasi jumlahnya 

cukup banyak, maka memerlukan 

waktu yang lama. 

Pola Aliran Informasi 

Ada dua jenis pola aliran informasi 

yaitu (1)Pola Roda, pola yang mengarahkan 

seluruh informasi kepada individu 

yang menduduki posisi sentral. 

Orang dalam posisi sentral menerima 

kontak dan informasi yang disediakan 

oleh anggota organisasi lainnya dan 

memecahkan masalah dengan saran 

dan persetujuan anggota lainnya. 

(2)Pola Lingkaran, memungkinkan semua 

anggota berkomunikasi satu dengan 

yang lainnya hanya melalui sejenis 

sistem pengulangan pesan. Tidak 

seorang anggota pun yang dapat berhubungan 

langsung dengan semua 

anggota lainnya. Tidak ada anggota 

yang memiliki akses langsung terha-

dap seluruh informasi yang diperlukan 

dalam memecahkan persoalan. 

Hasil penelitian pada pola roda 

dan lingkaran menyatakan bahwa ke- 

AMO 


dua pola ini menghasilkan konsekuensi 

yang amat berbeda ( Bavelas, 1950; 

Bavelas & Barrett, 1951; Burgess, 

1969; Leavitt, 1951; Shaw, 1958 ). 

Pengaruh dua pola komunikasi 

atas sepuluh proses komunikasi organisasi 

VARIABEL KOMUNIKASI ORGANSASI POLA RODA POLA LINGKARAN 

Aksesibilitas para anggota satu 

dengan lainnya Rendah Tinggi 

Pengawasan aliran pesan Tinggi Rendah 

Moral atau kepuasan Sangat Rendah Tinggi 

Kemunculan pemimpin Tinggi Sangat Rendah 

Kecermatan solusi Baik Buruk 

Kecepatan kinerja Cepat Lambat 

Jumlah pesan yang dikirimkan Rendah Tinggi 

Kemunculan organisasi yang stabil Cepat Sangat Lambat 

Penyesuaian dalam penyusunan kerja Lambat Cepat 

Kecenderungan beban berlebih Tinggi Rendah 

Arah Aliran Informasi 

Ada empat arah formal aliran komunikasi 

yaitu: 

Pertama, komunikasi ke bawah. 

Berarti informasi mengalir dari jabatan 

berotoritas lebih tinggi kepada mereka 

yang berotoritas lebih rendah. Jenis 

informasi yang biasanya dikomunikasikan 

dari atasan kepada bawahan 

yaitu: bagaimana melakukan pekerjaan, 

dasar pemikiran untuk melakukan 

pekerjaan, kebijakan dan praktek organisasi, 

kinerja pegawai, pengembangan 

rasa memiliki tugas. Kriteria 

yang sering digunakan dalam menyampaikan 

informasi kepada bawahan 

antara lain keahlian, respon, relevansi 

dan pengaruh. 

Kedua, komunikasi ke atas. Ber- 

arti informasi mengalir dari tingkat 

yang lebih rendah ke tingkat yang lebih 

tinggi. Hal-hal yang harus dikomunikasikan 

ke atas adalah memberitahukan 

apa yang dilakukan bawahan 

mengenai prestasi, kemajuan, dan rencana 

masa depan, menjelaskan persoalan 

kerja yang belum dipecahkan 

dan mungkin memerlukan bantuan, 

memberikan saran untuk perbaikan 

dalam unit-unit atau dalam keseluruhan 

organisasi, mengungkapkan 

rasa dan pikiran tentang pekerjaan mereka, 

rekan kerja dan organisasi. 

Pada kenyataannya komunikasi 

ke atas tidak mudah, alasannya kecenderungan 

pegawai menyembunyikan 

pikiran mereka; perasaan bahwa atasan 

tidak tertarik pada masalah yang di-

hadapi pegawai; kurangnya penghargaan 

bagi komunikasi ke atas yang 

dilakukan pegawai; perasaan bahwa 

atasan tidak dapat dihubungi dan tidak 

tanggap pada apa yang disampaikan. 

Untuk mengatasinya setiap program 

komuniksai organisasi harus didasarkan 

pada iklim kepercayaan. Bila 

ada kepercayaan, pegawai mungkin 

lebih berani mengemukaan gagasan 

dan perasaannya secara bebas dan atasan 

dapat menafsirkan lebih cermat. 

Ketiga, komunikasi horizontal. 

Berarti penyampaian informasi di antara 

rekan-rekan sejawat dalam unit kerja 

yang sama. Tujuannya adalah 

mengkordinasikan penugasan kerja, 

berbagi informasi, memecahkan masalah, 

memperoleh pemahaman bersama, 

mendamaikan, berunding dan 

menengahi perbedaan serta menumbuhkan 

dukungan antar personal. 

Keempat, komunikasi lintas saluran. 

Berarti informasi yang diberikan 

melewati batas-batas fungsional atau 

batasan unit kerja. Di antara orang 

satu sama lainnya tidak terjadi posisi 

atasan atau bawahan. 

Komunikasi Informal, Pribadi atau 

Selentingan 

Salah satu ciri komunikasi yang 

paling nyata adalah konsep hubungan 

yang meliputi hubungan antar personal, 

hubungan posisional, hubungan 

atasan-bawahan dan hubungan berurutan. 

Bila pegawai berkomunikasi tanpa 

mengindahkan posisinya dalam organisasi, 

lebih bersifat pribadi, arah ali- 

AMO 


ran informasi kurang stabil mengalir 

dari arah yang tidak dapat diduga, maka 

jaringan komunikasi ini digolongkan 

sebagai komunikasi selentingan. 

Selentingan digambarkan sebagai 

metode penyampaian laporan rahasia 

dari orang ke orang. Sifat selentingan 

biasanya melalui interaksi mulut ke 

mulut; bebas dari kendala organisasi 

dan posisi; informasi tersebar dengan 

cepat; jaringan kerjanya digambarkan 

sebagai suatu rantai kelompok kerena 

setiap orang akan menyampaikan informasi 

kepada kelompok orang; semakin 

cepat seseorang mengetahui 

suatu peristiwa yang baru terjadi dan 

menyangkut masalah yang menarik 

perhatian, semakin besar kemungkinannya 

untuk menceritakan kepada 

orang lain. 

Aliran utama informasi dalam selentingan 

cenderung terjadi dalam kelompok 

fungsional dan umumnya rincian 

pesan tidak lengkap karena telah 

terjadi erosi fakta sehingga bisa menimbulkan 

kesalahan interpretasi meskipun 

rinciannya cermat dan dapat 

mempengaruhi organisasi (kebaikan 

dan keburukan). 

Jumlah dan akibat pesan yang 

mengganggu dapat dikendalikan dengan 

menjaga saluran komunikasi formal 

tetap terbuka yang memberi kesempatan 

berlangsungnya komunikasi 

ke atas, ke bawah, horizontal dan lintas 

saluran yang terus terang, cermat 

dan sensitif. 3

Hikmah 

Shalat Jama’ 

Disadur dari Kitab al-Muhadzab: Syekh Imam Abi Ishaq Ibrahim 

bin Ali Ibnu Yusuf al-Fairuz Abadiy asy-Syairozy, Juz I hal.104-105 

Melakukan shalat jama’ 

(mengumpulkan) dua waktu 

salat ke dalam satu waktu salat 

seperti antara dhuhur-ashar dan 

antara maghrib-isya' dalam perjalanan 

yang jaraknya mencapai masafatul 

qashri (jarak yang diperbolehkan 

melakukan salat qashar dapat dilihat 

pada FP edisi 3) hukumnya boleh. 

Sebagaimana telah diriwayatkan oleh 

Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW 

pernah melakukan salat jama' antara 

maghrib dan isya' dalam perjalanan. 

Dan juga telah diriwayatkan oleh Anas 

ra, bahwa beliau pernah melakukan 

salat jama' antara dhuhur dan ashar 

dalam perjalanan yang mencapai 

masafatul qashri. 

Adapun untuk perjalanan yang tidak 

mencapai masafatul qashri ada 

dua pendapat : 

(1) boleh melakukan salat jama' karena 

statusnya dalam perjalanan 

(musafir) 

(2) tidak boleh melakukan salat jama' 

karena melakukan salat tidak pada 

waktunya tanpa syarat-syarat 

yang mencukupi. Pendapat kedua 

adalah yang lebih benar. 

Salat jama' boleh dilakukan pada 

waktu pertama (jama' taqdim) apabila 

keberadaan seseorang ketika akan 

melakukan salat jama' masih berada 

dalam waktu yang pertama. Juga boleh 

melakukannya pada waktu yang 

kedua (jama' takhir), apabila ketika 

masuk waktu yang pertama, perjalan- 


annya tidak berhenti dan berhenti ketika 

sudah masuk waktu salat yang kedua. 

Sebagaimana telah diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas ra, bahwa ketika Rasulullah 

SAW ingin melakukan salat 

jama' antara dhuhur dan ashar masih 

berada dalam waktu dhuhur, maka beliau 

menjalankan salat asharnya di 

waktu salat dhuhur (jama' taqdim) dan 

sebaliknya ketika beliau berada di suatu 

tempat dan sudah melewati waktu 

dhuhur maka beliau melakukan salat 

dhuhur di waktu ashar (jama' takhir). 

Syarat-syarat melakukan salat 

jama' antara lain: 

(1) niat, menurut pendapat pertama, 

niat dilakukan ketika takbiratul ihram 

pada salat yang pertama karena 

niat hukumnya wajib dan tidak 

boleh mengakhirkannya, tetapi 

menurut pendapat kedua niat 

boleh dilakukan tidak di awal salat 

dengan syarat dilakukan sebelum 

salam pada salat yang pertama. 

(2) Tertib yaitu mendahulukan salat 

yang pertama dari pada yang kedua, 

karena pada dasarnya waktu 

berjalan mulai dari yang awal. 

(3) Tatabu' yaitu tidak memisahkan 

antara waktu yang satu dengan 

waktu yang lain dalam tempo 

yang lama karena keduanya seperti 

satu salat, sehingga apabila 

antara salat yang satu dengan 

yang lain terpisah, maka salat jama'nya 

menjadi batal, seperti batalnya 

salat ketika memisahkan

antara rakaat yang satu dengan 

rakaat yang lain. 

Melakukan salat jama' (taqdim) 

juga diperbolehkan apabila dalam kondisi 

hujan. Sebagaimana telah diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas ra, bahwa Rasulullah 

SAW pernah melakukan salat 

jama' antara dhuhur-ashar dan maghrib-isya' 

tidak dalam keadaan perang 

maupun dalam perjalanan. Imam Malik 

rahimahullah menafsirkan hadist tersebut 

bahwa Rasullulah SAW melakukan 

salat jama' tidak dalam keadaan perang 

maupun dalam perjalanan ini 

adalah pada waktu turun hujan. Adapun 

apabila dalam kondisi tersebut seseorang 

juga ingin melakukan salat 

jama' takhir, ada dua pendapat Imam 

Syafi’i: 

(1) dalam Kitab al-Imla, beliau berpendapat 

bahwa boleh melakukan 

salat jama' takhir karena adanya 

udzur (halangan) yaitu hujan 

sebagaimana dibolehkannya melakukan 

salat jama' taqdim pada 

kasus orang musafir. 

(2) dalam kitab al-Umm, beliau berpendapat 

bahwa tidak boleh melakukan 

salat jama' takhir karena 

kemungkinan hujan akan berhenti 

di tengah-tengah waktu salat, dengan 

demikian salat jama' yang 

dilakukannya tanpa udzur. 

Apabila sudah masuk waktu dhuhur 

kondisi tidak hujan kemudian turun 

hujan, maka dalam kondisi demikian tidak 

dibolehkan melakukan salat jama', 

karena datangnya rukhsah (keringanan) 

setelah masuk waktu salat. Sehingga 

salat jama' yang dilakukan tidak 

didasarkan pada sebab-sebab diberikannya 

rukhsah. Ini sama halnya 

Hikmah 


ketika sudah masuk waktu salat lalu 

melakukan perjalanan padahal cukup 

waktu untuk melakukan salat pada 

waktu tersebut. 

Apabila seseorang sedang melakukan 

salat jama' dan ketika takbiratul 

ihram pada salat yang pertama dalam 

kondisi hujan kemudian hujan berhenti 

dan di tengah-tengah salatnya hujan 

turun lagi sampai ketika ia melakukan 

takbiratul ihram pada salat yang kedua, 

maka hukum salat jama'nya sah, 

karena keberadaan udzur dalam kondisi 

melakukan salat jama'. 

Diperbolehkannya melakukan salat 

jama' pada waktu hujan tersebut 

adalah khusus dalam kondisi hujan 

lebat (yang membasahi) sehingga apabila 

hujannya tidak demikan, maka 

tidak diperbolehkan melakukan salat 

jama', demikian juga untuk hujan salju, 

lumpur, kondisi gelap dan kondisi ketika 

sakit. 

Apabila seseorang melakukan 

salat di rumahnya atau di masjid yang 

jalan menuju rumahnya tidak terkena 

hujan, Imam Syafi'i berpendapat: 

(1) dalam Qaul Qadim beliau berpendapat 

bahwa baginya tidak boleh 

melakukan salat jama' karena dalam 

kondisi yang demikian tidak 

ada masyaqah (kesulitan) baginya 

untuk melakukan salat pada waktunya. 

(2) dalam kitab al-Imla' beliau berpendapat 

bahwa baginya boleh melakukan 

salat jama' karena Rasulullah 

SAW pernah melakukan 

salat jama' di rumah para isterinya 

yang berada di dekat masjid.3 

(ms/ns)

Hikmah 

Keutamaan La Ilaha Illa Allah 

(Wejangan Syekh Abdulqadir Al Jailani qaddasallahu sirrahu) 

Nabi saw bersabda: "Payahkanlah 

setan-setanmu dengan ucapan 

La Ilaha Illa Allah Muhammad 

Rasulullah, sesungguhnya setan 

akan kepayahan dengannya, sebagaimana 

salah seorang kalian meletihkan 

tunggangannya dengan banyak menungganginya 

sambil mengangkutkan 

beban-beban bawaan di atasnya". 

Wahai manusia! Letihkanlah setan 

kalian seraya mengucap, "La ilaha illa 

Allah" dengan segala keikhlasan, dan 

bukan hanya lapal bibir saja. Kalimat 

tauhid akan membakar setan manusia 

dan jin, sebab kalimat tersebut merupakan 

api bagi setan dan cahaya bagi 

pentauhid. Bagaimana engkau dapat 

mengucap "La ilaha illa Allah" namun 

ada beberapa ilah di hatimu. Segala 

sesuatu selain Allah yang engkau jadikan 

sandaran dan pegangan adalah 

berhalamu. Tauhid bibir yang disertai 

kesyirikan hati tidak akan bermanfaat 

sedikit pun. Demikian pula tidak bermanfaat 

kebersihan fisik (qalib) bersama 

kenajisan hati (qalb). Pentauhid 

meletihkan setannya, sementara penyekutu 

malah diletihkan oleh setannya. 

Ikhlas adalah isi ucapan dan tindakan, 

sebab jika ucapan dan tindakan 

tidak mengandung keikhlasan, maka ia 

hanya menjadi kulit tanpa isi dan kulit 

tidak bisa dipakai apa-apa kecuali dimasukkan 

ke dalam api. 

Dengarkanlah ucapanku ini dan 

kerjakan, karena ia dapat memadamkan 

api ketamakanmu dan memecahkan 

duri nafsumu. Jangan hadir di sua- 


tu tempat yang diterangi api tabiatmu, 

niscaya ia akan merobohkan rumah 

agama dan imanmu. Tabiat, hawa nafsu, 

dan setanmu akan semakin bersinar, 

sementara agama, iman, dan keyakinanmu 

akan hilang memudar. Jangan 

dengarkan ucapan orang-orang 

munafik yang berlagak dan berhias diri 

sebagai orang alim, sebab ketamakan 

akan bermukim pada ucapan manis 

yang dibuat-buat sebagaimana adonan 

roti tanpa garam yang akan menyakitkan 

perut pemakannya dan menghancurkan 

rumahnya. Ilmu harus diambil 

dari perkataan tokoh, bukan dari lembaran-lembaran. 

Termasuk di antara 

tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh (rijal) 

al-Haqq 'Azza wa Jalla yang bertakwa, 

meninggalkan dunia, mewarisi 

(para nabi), srif, mengamalkan ilmu, 

dan ikhlas, serta tidak berbuat hal lain 

selain ketakwaan. 

Kewalian hanya diperuntukkan bagi 

orang-orang yang bertakwa, di dunia 

dan akhirat. Pondasi dan bangunan 

hanya milik mereka, di dunia dan akhirat. 

Allah 'Azza wa Jalla pun hanya 

mencintai hamba-hamba-Nya yang 

muttaqin (bertakwa), muhsin (berbuat 

kebajikan), lagi penyabar. Jika engkau 

memang benar-benar memilki memiliki 

pikiran yang sehat, maka pastilah engkau 

akan mengenal mereka, mencintai 

dan berkhidmat menemani mereka. 

Sebuah pikiran akan menjadi sehat, 

jika hati disinari dengan makrifat 

(mengenal) Allah 'Azza wa Jalla. Jangan 

percaya pada pikiranmu sebelum

makrifatmu benar-benar sehat dan jelas 

pula bagimu kebaikan dan kesehatannya. 

Tundukkan pandanganmu dari 

hal-hal yang haram, cegah dirimu dari 

melampiaskan syahwat, dan biasakanlah 

dengan mengkonsumsi makanan 

yang halal. Peliharalah batinmu dengan 

muraqabah (sikap mengawasi 

dan diawasi Allah 'Azza wa Jalla) dan 

jagalah lahirmu dengan mengikuti sunnah. 

Dengan menjalankan hal ini, pikiranmu 

akan menjadi sehat. 

Wahai pemuda! Pelajarilah ilmu 

dan ikhlaslah, sehingga engkau akan 

bisa lolos dari jaring kemunafikan dan 

jerat-jeratnya. carilah ilmu karena Allah 

'Azza wa Jalla, jangan demi makhluk 

atau dunia-Nya. Tanda mencari ilmu 

karena Allah 'Azza wa Jalla adalah ketakutan 

dan kecemasan terhadap-Nya 

saat turun perintah dan larangan. Engkau 

terus mengawasi-Nya, menistakan 

dirimu di hadapan-Nya, dan merendah 

di hadapan makhluk tanpa maksud 

apa pun, bukan karena ketamakan 

mendapatkan kekayaan di tangan mereka, 

serta menjalin persahabatan dan 

memusuhi karena Allah 'Azza wa Jalla. 

Persahabatan karena selain Allah adalah 

permusuhan. Juga konsistensi dalam 

hal selain-nya adalah kesesatan. 

Pemberian karena selain-Nya adalah 

ketertolakan. 

Nabi saw bersabda: "Iman adalah 

dua bagian, setengahnya sabar dan 

setengahnya lagi syukur." Jadi, jika 

engkau tidak bisa bersabar menghadapi 

penderitaan dan tidak bersyukur 

atas kenikmatan, maka engkau bukanlah 

orang yang beriman. Temasuk hakikat 

Islam adalah penyerahan diri (istislam). 

Ya Allah, hidupkanlah hati 

Hikmah 


kami dengan kepasrahan kepada-Mu, 

dengan ketaatan pada-Mu dan zikir 

mengingat-Mu, serta dengan menuruti 

dan mengesakan-Mu. 

Jikalau tidak ada orang-orang 

yang memiliki kehidupan di hati mereka, 

sebagai penahan bumi, niscaya kalian 

akan binasa, sebab al-Haqq 'Azza 

wa Jalla menunda siksa-Nya pada 

penghuni bumi karena doa permintaan 

mereka. Bentuk kenabian (surah annubuwwah) 

akan terus meningkat dan 

substansinya juga akan terus kekal 

hingga Hari Kiamat. Jika tidak karenanya, 

lalu atas dasar apa bumi masih bisa 

bertahan. Di bumi ada 40 sosok 

laki-laki seperti ini, di antaranya ada 

yang memiliki satu makna dari beberapa 

makna nubuat, sehingga hatinya 

seperti hati salah seorang nabi. Ada 

juga yang menjadi wakil-wakil Allah 

dan rasul-rasul-Nya di bumi. Allah 

mengangkat asisten-asisten untuk 

menggantikan posisi guru mereka. Karena 

itu Nabi SAW bersabda: "Ulama 

adalah pewaris para nabi." 

Wahai pemuda! Bangunan dirimu 

harus berpondasikan pada Alquran 

dan Sunnah, pengamalan keduanya, 

dan keikhlasan. Kepercayaan pada selain 

al-Haqq 'Azza wa Jalla adalah penyebab 

laknat. Nabi bersabda: "Terlaknatlah 

orang yang menggantungkan 

kepercayaannya kepada makhluk sepertinya." 

Celakalah! Jika engkau keluar dari 

(komunitas) makhluk, maka engkau 

akan bersama Sang Khaliq. Dia akan 

mengajarimu apa yang baik dan buruk 

bagimu, membedakan apa yang menjadi 

milikmu dan yang menjadi milik selainmu. 

Engkau harus selalu konsisten

dan terus menerus (berdiri) di pintu al- 

Haqq 'Azza wa Jalla serta memutus 

sarana-sarana (duniawi) di hatimu, niscaya 

cepat atau lambat engkau akan 

melihat kebaikan. Hal ini tidak akan 

terwujud sempurna selama masih ada 

makhluk dan riya di hatimu, juga 

Akhirat dan segala selain Allah 'Azza 

wa Jalla, meskipun seberat biji sawi. 

Jika engkau tak bisa bersabar, 

berarti engkau tidak memiliki agama 

dan tidak memiliki akar bagi keimananmu. 

Nabi SAW bersabda: "Sabar 

bagi iman seperti kepala bagi badan." 

Sabar berarti engkau tidak mengeluh 

pada siapa pun, tidak terkait 

pada sarana, tidak membenci adanya 

bencana dan tidak menyukai kepergiannya. 

Ketika seorang hamba bersimpuh 

merendahkan diri pada Tuhannya 

'Azza wa Jalla di saat fakir dan 

melarat, sabar bersama-Nya dalam 

menjalani kehendak-Nya dan tidak 

meremehkan sifat yang mubah, serta 

terus menerus menyinari kegelapan 

dengan ibadah dan bekerja, maka 

Allah akan memandangnya dengan 

mata kasih, mengayakan dirinya dan 

keluarganya dari arah yang tidak ia 

sangka-sangka. Allah berfirman: "Barang 

siapa yang bertakwa kepada 

Allah, niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar dan memberinya 

dari arah yang tidak disangka-sangkanya" 

(Q.S. 65:2-3). 

Engkau seperti tukang bekam. 

Engkau mengeluarkan penyakit dari 

diri orang lain, namun di dalam tubuhmu 

sendiri ada penyakit yang tidak 

Hikmah 


kaukeluarkan. Kulihat pengetahuan lahirmu 

semakin bertambah, namun kebodohan 

batinmu semakin bertambah. 

Tertulis dalam kitab Taurat, "Barang 

siapa yang bertambah pengetahuannya, 

maka haruslah ia bertambah merana". 

Merana di sini berarti ketakutan 

pada Allah 'Azza wa Jalla, merendah 

di hadapan-Nya dan di hadapan hamba-hamba-Nya. 

Jika engkau tidak memiliki pengetahuan, 

maka belajarlah, dan jika engkau 

tidak memiliki ilmu, amal, ikhlas, 

sopan santun, dan prasangka baik 

pada para syekh (ulama yang mengamalkan 

Al Quran dan Sunnah dan 

memiliki pengajaran yang bersambung 

hingga Rasulullah SAW), lalu apa yang 

bisa diambil darimu? Jika engkau menjadikan 

dunia dan puing-puingnya sebagai 

konsentrasi pikiranmu, maka sebentar 

lagi engkau akan dipisahkan 

darinya. Apalah arti dirimu dibanding 

kaum (saleh) yang konsentrasi pikiran 

mereka hanya satu. Mereka selalu 

mengawasi Allah 'Azza wa Jalla dalam 

batin mereka sebagaimana mereka 

mengawasi-Nya dalam lahiriah mereka, 

bahkan ketika hal ini belum sempurna 

mereka jalankan, maka Dia 

mencukupkan mereka dari pikiran tentang 

syahwat secara total, sehingga 

hanya ada satu syahwat saja dalam 

hati mereka, yaitu mencari Allah 'Azza 

wa Jalla, kedekatan dengan-Nya, dan 

cinta-Nya. 3 (nk/ns) 

Sumber: Fathurrabani (Pencerahan 

Sufi)

Renungan 

Prospek Dinar dan Dirham di Indonesia 

Banyak orang -juga para ekonombiasanya 

mencurahkan perhatian 

pada berhentinya pasar bebas 

dan mata uang. Mereka menegaskan, 

mata uang mempunyai masalah 

yang berbeda karena harus disuplai 

dan dibuat regulasinya oleh pemerintah. 

Mereka tidak berfikir bahwa sebenarnya 

kontrol negara terhadap uang 

justru merupakan bentuk interfensi di 

dalam pasar bebas, bahkan mungkin 

pasar bebas mata uang itu sendiri pun 

tidak pernah terpikirkan oleh mereka. 

Dan, sekaranglah waktunya untuk 

kembali kepada yang sangat fundamental 

dalam ekonomi yakni mata 

uang. Mari kita tanyakan pada diri sendiri 

"dapatkah uang diatur berdasarkan 

prinsip-prinsip kebebasan? Dapatkah 

kita mempunyai mata uang sebagai 

trading currency yang bebas, seperti 

bebasnya pasar barang dan jasa? Lalu 

seperti apa bentuk mata uang tersebut? 

Serta efek apa yang terjadi disebabkan 

berbagai kontrol pemerintah? 

Bila kita menginginkan trading currency 

menuju arah yang lain, maka tugas 

terpenting kita adalah menggali dan 

menemukan mata uang sebagai alat 

trading currency secara bebas. 

Pada aspek teori August Frederick 

Von Hayek seorang penasehat ekonomi 

kenamaan Margareth Tathcher mengatakan, 

uang dimulai dari pertukaran-pertukaran 

tanpa paksaan di pasar. 

Tidak ada kontral sosial atau keputusan 

pemerintah yang membuat 

uang bernilai beli. Semua terjadi secara 

alami dikarenakan pertumbuhan individu-individu 

dalam pencapaian mo- 


tif-motif ekonomi yang tentu saja lebih 

kompleks dari sekedar barter. 

Uang hanya bermanfaat melalui 

definisi yang fiks dan berakar pada komoditi 

yang paling pas untuk kepentingan 

moneter ditambah dengan sistem 

hukum yang melindungi kontrakkontrak 

transaksi perdagangan serta 

memberi hukuman terhadap pencurian 

dan penipuan. Hingga di dalam pasar 

bebas meniscayakan kecenderungan 

menggunakan kembali standar emas 

dan perak sebagai mata uang. 

Kedudukan Indonesia dengan potensi 

cadangan emas yang menjanjikan, 

maka program memasyarakatkan 

emas kepada masyarakat sebagai tanda 

kemakmuran suatu bangsa patut terus 

digalakkan antara lain dengan 

penggunaan uang emas dinar. Emas 

masih tetap dipercayai tahan terhadap 

inflasi dan sangat likuid. Kapan saja 

kita memerlukan dana segar, bisa segera 

dicairkan. 

Secara implementatif bisnis dinardirham 

mempunyai prospek yang signifikan 

bila dilihat dari naiknya beberapa 

indikator ekonomi makro di Indonesia. 

Oleh karenanya, suatu pengelolaan 

bisnis yang profesional mutlak diperlukan 

guna sustainability dari investasi 

dan goodwill dinar-dirham. 3 (nk) 

Dirangkum dari sambutan Menteri 

Negara BUMN Sugiharto selaku Koordinator 

Presidium Forum Penggerak Dinar-Dirham 

Indonesia (Forindo) pada "Silaturrahim 

dan Halal Bihalal Forindo", di Jakarta, 

25 November 2004.

Jangan sekali-kali kita meremehkan 

sesuatu perbuatan baik walaupun 

hanya sekadar senyuman 

Dunia ini umpama lautan yg luas. 

Kita adalah kapal belayar 

di lautan yang telah ramai kapal 

karam di dalamnya. 

Andai muatan kita adalah iman, 

dan layarnya takwa, niscaya kita 

akan selamat dari tersesat 

di lautan hidup ini. 

Relaksasi 

Kata Mutiara Anton Bukan 'Antum' 

Hidup tak selalunya indah 

tapi yang indah itu 

tetap hidup dalam kenangan 

Setiap yang kita lakukan biarlah jujur 

karena kejujuran itu terlalu penting 

dalam sebuah kehidupan. 

Tanpa kejujuran hidup sentiasa 

menjadi mainan orang. 

Hati yg terluka 

umpama besi bengkok 

walau diketuk sukar kembali 

kepada bentuk asalnya. 

Dalam kerendahan hati 

ada ketinggian budi. 

Dalam kemiskinan harta 

ada kekayaan jiwa. 

Dalam kesempitan hidup 

ada kekuasaan ilmu. 

Ikhlaslah menjadi diri sendiri 

agar hidup penuh dengan 

ketenangan dan keamanan 

Nailil F 


Seorang atasan 

memberi pengarahan 

kepada pegawai baru. 

Setelah memperkenalkan 

diri, ia pun 

mempersilakan para 

pegawai baru untuk 

memperkenalkan 

namanya masing-masing. Salah satu 

dari mereka ada yang bernama 

Anton. 

Dalam pengarahannya, atasan 

tersebut selalu menggunakan kata 

'antum' meskipun sebagian dari 

pegawai baru ada yang tidak 

mengerti bahasa Arab. 

Secara kebetulan, saat 

mengucapkan kata 'antum', wajah 

atasan ini sering mengarah ke posisi 

tempat duduk si Anton. Salah 

seorang pegawai baru yang tidak 

mengerti bahasa Arab pun berfikir, 

atasannnya salah mendengarkan 

nama si Anton yang terdengar 

menjadi 'Antum" saat si Anton 

memperkenalkan diri. 

Saat atasannya mengucapkan 

kata 'antum' yang ke sekian kali, ia 

pun langsung mengangkat tangannya 

dan berkata, "Pak, maaf..., nama dia 

bukan Antum tapi Anton..." Atasan 

dan sebagian teman-temannya yang 

mengerti bahasa Arab langsung 

tersenyum. Kemudian, atasan 

menjelaskan, kata 'antum' yang 

diucapkannya merupakan kata dalam 

bahasa Arab yang berarti "kalian 

semua". 

Kholis, Sukabumi

Bule Item 

Bejo, 8 tahun, bocah kelahiran Purwokerto 

diajak orang tuanya berkunjung 

ke rumah bulenya (tantenya) 

di Kendari. Sebagaimana lazimnya 

anak lelaki seusianya, Bejo cepat beradaptasi 

dan dalam waktu yang singkat 

ia sudah kenal dengan anak-anak 

seusianya di sekitar rumah tantenya. 

Suatu hari setelah lelah bermain 

seharian, ia dan teman-teman barunya 

pulang ke rumah tantenya. Karena 

haus mereka hendak meminta minum 

pada tantenya itu. 

Ketika sampai di rumahnya, Bejo 

langsung mencari tantenya dan berkata: 

Bule, bule.., bejo haus nih, minta 

minum dong! 

Teman-temannya yang semua 

orang Kendari itu serentak kaget dan 

bingung, kok ada bule item yach. (kebetulan 

kulit tentenya Bejo berwarna 

hitam). 

Arief, Jepara 

Boneka Hidup 

Saat Key berulang tahun yang ke 

empat 25 April 2004 yang lalu, ia mendapat 

hadiah istimewa dari ayah dan 

bundanya. Pasalnya hari bahagia itu ia 

diajak ke sebuah mal. Key dibebaskan 

untuk bermain apa saja dan membeli 

mainan yang diinginkan. 

Meski Key tergolong anak pendiam 

Relaksasi 


tapi memiliki naluri ingin tahu yang 

kuat. Selama di mal ia terus bertanya 

tentang benda-benda yang dipajang di 

etalase. 

Key juga tertarik pada penakin (boneka 

pajangan) yang memakai wig 

(rambut palsu) lengkap dengan busana 

yang menyerupai manusia. 

Key: Di kepala boneka kok bisa tumbuh 

rambut yah? 

Ayah: Itu bukan rambut asli. Pegang 

deh rambut ayah, lembut kan? Sekarang 

pegang rambut boneka itu, pasti 

keras (kasar red) 

Key: Boleh gak Key pegang-pegang 

rambut boneka yang lain? 

Ayah: Boleh. 

Bunda: Kita ke tempat pakaian anak 

yuk! Di sana bonekanya kecil-kecil 

kayak Key. 

Key pun berlari-lari menghampiri 

penakin. Satu demi satu wig yang melekat 

di kepala penakin 

ia pegangi. 

Tiba-tiba ia berteriak 

memanggil kedua 

orangtuanya. “Ayah, 

bunda, boneka yang 

ini hidup, bisa 

marah-marah. 

Ternyata yang 

dipegang kepalanya 

adalah anak perempuan 

berambut pirang, 

mirip rambut 

boneka. 

Raniah Alim, Jakarta Selatan,

edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?