edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

More documents

Recommendations

Info

pengawasan dalam struktur baru, antara lain: Sebagai Pembina Pengawasan Itjen sebagai pengawas intern harus pro aktif melakukan perbaikan manajemen pengelolaan instansi/lembaga dan budaya kerja aparatur. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan perlu kiranya diperhatikan paradigma baru yaitu: a)Pengawasan, tidak mencaricari kesalahan melainkan identifikasi kesalahan/penyimpangan untuk perbaikan; b)Pengawasan, mengandung makna pemberian bimbingan pada kinerja organisasi dan bukan hanya proses administrasi; c)Pengawasan, tidak berorientasi pada jumlah, tapi mutu temuan dan pelaporan; d)Pengawasan kurang bermakna jika tidak ditindaklanjuti. Maka pemantauan tindak lanjut merupakan sub sistem dalam siklus kegiatan pengawasan. Sebagai Pelaksana Pengawasan Dalam melakukan tugas pengawasan telah disusun kebijakan pengawasan yang diarahkan pada pelaksanaan audit yang terfokus pada pengukuran kinerja satuan organisasi bersangkutan sebagai implementasi dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Substansi sasaran audit diprioritaskan pada penilaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta aspek pendukung lainnya. Disamping itu dilaksanakan pemeriksaan khusus/kasus sebagai tindaklanjut dari berbagai pengaduan masyarakat dan atau kelanjutan audit operasional/reguler karena adanya duga- Fokus Utama Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 an tindak pidana korupsi (UU.3 Tahun 1971 jo. 31 Tahun 1999). Sebagai Evaluator Inspektorat Jederal dalam menyelenggarakan pengawasan fungsional harus dapat memberikan penilaian terhadap prestasi kerja pimpinan satuan organisasi; mengkaji peraturan perundang-undangan; mengevaluasi manfaat proyek-proyek yang telah selesai. Disamping itu juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil audit dan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Departemen di lingngungan Dep. Agama (Inpres No. 7 Tahun 1999/KMA 489 Tahun 2001). Untuk mendukung tugas tersebut, telah dikeluarkan Keputusan Inspektur Jenderal No.IJ/71/2002 tentang Standar Umum penilaian Indikator Kinerja pada Inspektorat Jenderal Dep. Agama dan Instansi Departemen Agama di Daerah. Sebagai Katalisator Dalam rangka mengembangkan mitra kesejajaran antara Pengawas dan Pelaksana maka dalam pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Jenderal menetapkan visinya sebagai katalisator terselengaranya pemerintahan yang bersih dan terpercaya di lingkungan Dep. Agama. Katalisator dimaksud sebagai unsur yang senantiasa melakukan peran aktif dalam menyakinkan, menimbulkan dan mempercepat proses perubahan. Sedangkan pemerintahan yang berrsih dan terpercaya dimaksudkan
sebagai pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemantapan Peran Pengawasan Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama yang efektif, efisien, dan ekonomis sangat tergantung pada peran pengawasan. Untuk itu Inspektorat Jenderal Departemen Agama dalam struktur baru perlu melakukan langkah-langkah pemantapan peran sebagai berikut: Penataan Pola Pengawasan Penataan revalidasi pola pengawasan diupayakan melalui koordinasi yang terus-menerus baik intern pejabat eselon I pusat maupun antar aparat pengawasan fungsional terkait. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam Penyusunan Rencana Strategik Inspektorat Jenderal, Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Kaitannya dengan penataan pola pengawasan, maka Itjen Departemen Agama saat ini perlu melakukan penajaman obyek/sasaran audit pada masingmasing Inspektur Regional dengan memperhatikan perkembangan dan permasalahan di wilayah yang sarat dengan praktik-praktik KKN, pemborosan keuangan negara, hambatan pelayanan masyarakat, dan pungutan liar. Peningkatan Mutu Aparat Pengawasan Keberhasilan tugas pengawasan Fokus Utama Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 sebagai salah satu fungsi manajemen sangat terkait dengan kualitas aparat pengawasan. Pengalaman menunjukkan bahwa tidak semua orang mampu menjadi auditor yang handal. Maka diperlukan persyaratan yang khusus untuk menjadi auditor. Lebih-lebih dengan terbitnya KMA 1 tahun 2001 di mana auditor merupakan jabatan fungsional, maka perlu peningkatan profesionalisme karena setiap auditor harus menguasai semua bidang kegiatan. Dengan demikian untuk melakukan audit di suatu satuan organisasi tidak perlu harus 5 orang, sesuai dengan aspek/bidang yang diaudit. Untuk menjadi auditor yang handal, diperlukan kemampuan berkomunikasi dengan baik, percaya diri, dan sanggup mempertahankan temuan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan relevan dari pihak auditan. Di samping itu harus mampu mengungkap penyebab dari masalah yang ditemukan dalam waktu singkat, guna memberikan rekomendasi yang tepat. Oleh karena itu, rekrumen calon auditor perlu dilakukan secara cermat dan terencana sejak penerimaan calon pegawai sebagaimana penerimaan calon hakim atau calon dosen dan tenaga fungsional lainnya. Disamping itu, perlu pembinaan kepada para pemeriksa secara terus menerus melalui beberapa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), motivasi, iklim kerja yang kondusif, dan keteladanan dari pimpinan sehingga para pemeriksa menjadi profesional, berdedikasi, dan memiliki integritas yang tinggi.
Page 1 and 2: Prospek Pengawasan DI ERA PEMERINTA
Page 3 and 4: Menag baru Sehubungan dengan peruba
Page 5 and 6: Fokus Utama PRIORITAS PROGRAM 100 H
Page 7 and 8: Di era transparansi ini, kiranya fi
Page 9 and 10: kan jaminan kepastian berangkat bag
Page 11 and 12: Fokus Utama KIPRAH DEPARTEMEN AGAMA
Page 13 and 14: um Forindo, dalam tataran implement
Page 15: Hasil audit dan tindaklanjutnya Pel
Page 19 and 20: Sejak Sistem Akuntabilitas Kinerja
Page 21 and 22: perkiraan berdasarkan hasil pengala
Page 23 and 24: dan personelnya, berdasarkan sasara
Page 25 and 26: sertifikasi dari masing-masing jenj
Page 27 and 28: Opini INTEGRITAS AUDITOR DALAM MELA
Page 29 and 30: dua hal yang harus diketahui dari B
Page 31 and 32: dapat diatasi. Keempat, komitmen. A
Page 33 and 34: ngacu pada SAKIP (Sistem Akuntabili
Page 35 and 36: kan dengan akhlak (perbuatan) yang
Page 37 and 38: Randang INSTRUKSI MENTERI AGAMA REP
Page 39 and 40: Randang 1. tidak memungut biaya tam
Page 41 and 42: Misalnya: Jalan Diponegoro 82 Jakar
Page 43 and 44: ian. Misalnya: Kita sekarang memerl
Page 45 and 46: Misalnya: Dalam tulisan, tanda baca
Page 47 and 48: Pada tahun 2003 Itjen Depag membang
Page 49 and 50: komputer, arsitektur keamanan, dan
Page 51 and 52: orang-orang dalam keputusan mereka.
Page 53 and 54: hadapi pegawai; kurangnya pengharga
Page 55 and 56: antara rakaat yang satu dengan raka
Page 57 and 58: makrifatmu benar-benar sehat dan je
Page 59 and 60: Renungan Prospek Dinar dan Dirham d
Page 61: Bule Item Bejo, 8 tahun, bocah kela

edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?