edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

More documents

Recommendations

Info

erat. Hal ini diatur dalam PP No. 30 tahun 1980 pasal 9 ayat (2) huruf b;"pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan: secara tertulis (berita acara) apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)". Apa yang tertulis disini maksudnya adalah dalam BAP secara tertulis. Adapun jenis hukuman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) adalah tingkat hukuman disiplin sedang, yang terdiri atas: a)Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun. b)Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun; dan c)Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4); terdiri atas: a)Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun; b)Pembebasan dari jabatan; c)Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; d)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai pedoman untuk mengetahui pertimbangan dari pejabat yang berwenang disini (kaitan dengan jenis hukuman), dapat berpedoman pada KMA No. 203 tahun 2002. Dalam KMA No. 203 tahun 2002 tersebut terdapat standar tingkat kesalahan dengan tingkat hukuman atas kesalahan tersebut. Suatu contoh apabila kesalahannya berupa tindak pemalsuan yang merugikan keuangan Negara, maka hukumannya dalam KMA 203 tahun 2002, pe- Opini Fokus Pengawasan, Nomor4 <strong>Tahun</strong> I Triwulan IV 2004 lakunya dapat diberhentikan. Kalau sudah tahu akan diberhentikan, maka yang bersangkutan harus di BAP sebagai prosedur dan persyaratan proses penjatuhan hukuman pemberhentian tersebut. Apabila yang bersangkutan sudah diindikasikan untuk diberhentikan, namun tidak di BAP, maka auditor sudah menyalahi prosedur audit serta penjatuhan sangsi atas pelakunya tersebut bisa dibatalkan. Apabila prosedur tersebut tidak ditempuh, maka pejabat yang menjatuhkan hukuman bisa dituntut di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin itu. Pemeriksaan harus dilakukan dengan objektif dan lengkap, sehingga dengan demikian pejabat yang berwenang menghukum (sebagaimana pada KMA No. 489 tahun 2003) dapat mempertimbangkan dengan seadil-adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan. Selain itu BAP dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan. Proses pemeriksaan dengan BAP ini dilakukan secara tertutup, karena azas praduga tidak bersalah, PNS yang diperiksa tersebut belum tentu terbukti bersalah. BAP ini hanya dapat dikatahui oleh pejabat yang berwenang dan berkepentingan karena sifatnya rahasia. Dalama melakukan BAP, ada dua substansi pertanyaan yang harus dapat diungkap. Pertama pengakuan atas dugaan yang dituduhkan (benar atau tidak benar) telah terjadi penyimpangan. Kedua sebab terjadinya perbuatan penyimpangan tersebut. Dari
dua hal yang harus diketahui dari BAP tersebut, akan mempengaruhi berat ringannya hukuman seseorang. Apabila diakui telah melakukan perbuatan penyimpangan atau pelanggaran, kemudian terjadinya disebabkan karena bukan kesalahannya, maka ini jadi pertimbangan untuk jenis hukuman yang akan diberikan dapat ringan. Apabila terjadinya penyimpangan tersebut karena murni kesalahan dan kelalaian dari pelaku penyimpangan, maka kondisi ini bisa memperberat jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Selain dari substansi yang harus diungkap melalui BAP tersebut, juga ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya wajib ditanyakan. Ini maksudnya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi setelah dilakukan BAP. Pertanyaan-pertanyaan yang wajib ditanyakan dalam BAP tersebut terdapat pada pertanyaan pembukaan dan pertanyaan penutup, disamping pertanyaan yang menyangkut dugaan substansi penyimpangan. Jadi paling tidak ada tiga kelompok pertanyaan dalam BAP, yaitu: 1)Pertanyaan pembukaan; 2)Pertanyaan substansi dugaan penyimpangan; dan 3)Pertanyaan penutup. Pada pertanyaan pembukaan ada beberapa pertanyan yang harus ditanyakan, yaitu menyangkut kesehatan dari orang yang diperiksa, kesediaan diperiksa untuk kepentingan dinas, sumpah/janji sebagai PNS. Pertanyaan mengenai sumpah/janji ini maksudnya adalah bahwa jawaban yang disampaikan berada dibawah sumpah yang bersangkutan sebagai PNS. Dengan kata lain apabila dia tidak memberikan keterangan jujur, berarti dia sudah melangar sumpah. Selain pertanyaan diatas, pertanyaan pembuka lainnya adalah tentang riwayat pekerjaan dari yang bersangkutan. Ini maksudnya Opini Fokus Pengawasan, Nomor4 <strong>Tahun</strong> I Triwulan IV 2004 adalah untuk menentukan berat ringannya hukuman. Apabila yang bersangkutan sudah pernah berpengalaman disuatu bidang tugas pekerjaan, dan terjadi penyimpangan, berarti kesalahannya ada unsur sengaja. Dari masing-masing pertanyaan dalam BAP, baik pertanyaan pembuka, pertanyaan penutup dan pertanyaan menyangkut substansi, memiliki arti dan makna yang sangat besar. Integritas auditor dalam melakukan BAP Pekerjaan audit merupakan profesi yang menghasilkan perubahan dari kondisi kurang baik menjadi baik. Menyelaraskan suatu keadaan menyimpang kepada yang semestinya atau seharusnya menurut aturan yang ditetapkan. Proses dan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam audit tersebut, harus sesuai dengan prosedur dan standar audit yang telah ditetapkan serta kode etik audit itu sendiri. Dalam menetapkan hasil audit juga dituntut bukti dan data yang relevan, kompeten, materil serta nilai yang cukup. Salah satu rangkaian kegiatan audit dalam mendapatkan alat bukti yang sah atau kompeten adalah dituangkan dalam bentuk BAP. Dalam melakukan BAP tersebut, sangat dituntut beberapa unsur yang harus diintegrasikan guna mencapai kesempurnaan proses dan hasil audit. Unsur-unsur yang harus diintegrasikan oleh seorang auditor dalam melakukan BAP sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah sebagai berikut: Pertama, kemampuan substansi Audit. Setiap auditor dalam melakukan BAP, harus menguasai dan mengetahui substansi tentang dugaan penyimpangan yang telah dilakukan. Adalah suatu keharusan dan modal utama bagi seorang auditor sebelum melaku-
Page 1 and 2: Prospek Pengawasan DI ERA PEMERINTA
Page 3 and 4: Menag baru Sehubungan dengan peruba
Page 5 and 6: Fokus Utama PRIORITAS PROGRAM 100 H
Page 7 and 8: Di era transparansi ini, kiranya fi
Page 9 and 10: kan jaminan kepastian berangkat bag
Page 11 and 12: Fokus Utama KIPRAH DEPARTEMEN AGAMA
Page 13 and 14: um Forindo, dalam tataran implement
Page 15 and 16: Hasil audit dan tindaklanjutnya Pel
Page 17 and 18: sebagai pemerintahan yang bebas dar
Page 19 and 20: Sejak Sistem Akuntabilitas Kinerja
Page 21 and 22: perkiraan berdasarkan hasil pengala
Page 23 and 24: dan personelnya, berdasarkan sasara
Page 25 and 26: sertifikasi dari masing-masing jenj
Page 27: Opini INTEGRITAS AUDITOR DALAM MELA
Page 31 and 32: dapat diatasi. Keempat, komitmen. A
Page 33 and 34: ngacu pada SAKIP (Sistem Akuntabili
Page 35 and 36: kan dengan akhlak (perbuatan) yang
Page 37 and 38: Randang INSTRUKSI MENTERI AGAMA REP
Page 39 and 40: Randang 1. tidak memungut biaya tam
Page 41 and 42: Misalnya: Jalan Diponegoro 82 Jakar
Page 43 and 44: ian. Misalnya: Kita sekarang memerl
Page 45 and 46: Misalnya: Dalam tulisan, tanda baca
Page 47 and 48: Pada tahun 2003 Itjen Depag membang
Page 49 and 50: komputer, arsitektur keamanan, dan
Page 51 and 52: orang-orang dalam keputusan mereka.
Page 53 and 54: hadapi pegawai; kurangnya pengharga
Page 55 and 56: antara rakaat yang satu dengan raka
Page 57 and 58: makrifatmu benar-benar sehat dan je
Page 59 and 60: Renungan Prospek Dinar dan Dirham d
Page 61: Bule Item Bejo, 8 tahun, bocah kela

edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?