edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

More documents

Recommendations

Info

Fokus Utama REORIENTASI PERAN PENGAWASAN DEP. AGAMA DALAM PERSPEKTIF STRUKTUR BARU Pada era reformasi, penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dituntut semakin transparan sejak penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya. Termasuk upaya menanggulangi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), antisipasi terhadap pemborosan dan pembocoran keuangan negara, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pemberantasan pungutan liar. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Dep. Agama telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 01 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Inspektorat Jenderal Dep.Agama, di dalam Keputusan Menteri Agama tersebut termasuk mengalami restrukturisasi, dimana para Inspektur bidang menjadi Inspektur Regional, sementara jabatan struktural eselon III (Inspektur Pembantu) dan pejabat eselon IV (pemeriksa) menjadi jabatan fungsional yaitu Auditor. Dengan struktur yang baru diperlukan reorientasi tugas agar berjalan lebih efektif dalam rangka memberikan dukungan terhadap terselenggaranya pemerintahan yang bersih, terpercaya dan bertanggungjawab di lingkungan Dep.Agama. Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 Pelaksanan Pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Agama menyelenggarakan pengawasan fungsional berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan oleh atasan langsung/pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara prefentif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (KMA 120 tahun 1995). Adapun Pengawasan ekstern dilakukan oleh BPKP dan BPK-RI. Tugas dan fungsi BPKP meliputi perumusan kebijakan pengawasan, koordinasi, dan pembinaan APFP, lain serta menyelenggarakan pengawasan keuangan dan pembangunan pada semua satuan organisasi/satuan kerja dan unit kerja yang lain yang sebagian atau seluruhnya menggunakan dana pemerintah. (Keputusan Kepala BPKP No. 80 Tahun 2001). Sedangkan tugas dan fungsi BPK-RI meliputi pemeriksaan terhadap tanggungjawab pemerintah tentang keuangan negara dan pelaksanaan APBN (U.U. R.I. Nomor 5 Tahun 1973).
Hasil audit dan tindaklanjutnya Pelaksanaan audit di lingkungan Departemen Agama semula didasarkan pada konsep ketaatan pada peraturan perundang-undangan, prosedur kerja, aspek administratif dan teknis serta bersifat uji petik dengan suatu asumsi bahwa setiap personil pada satuan kerja sudah memahami dan menguasai prosedur atau tata laksana kegiatan secara benar. Apabila ditemui penyimpangan saat audit berlangsung, keadaan yang demikian adalah suatu pengecualian karena ketidaktaatan dari oknum pelaksana di jajaran satuan kerja. Atas dasar konsep tersebut, maka terdapat kecenderungan hasil audit lebih banyak pengulangan temuan di berbagai tempat dan bersifat kasuistik. Kondisi demikian diperlukan upaya peningkatan pemeriksaan yang mampu menyelesaikan sebab hakiki dari berbagai temuan. Dengan struktur organisasi yang baru Inspektorat Jenderal Dep.Agama perlu menetapkan kebijakan pengawasan yang mampu mendorong terselengaranya pemerintahan yang baik (Good Gavernance). Melalui pengembangan sistem pengawasan, pelaksanaan audit secara komprehenship diharapkan dapat memberikan saran (rekomendasi) kepada Obyek terperiksa sehingga mampu menjamin terlaksananya tertib hukum, tertib administrasi sehingga dapat tugas pokok dan fungsi berjalan secara optimal. Pelaksanaan audit komprehensif yang berjalan selama ini masih ditemui berbagai kendala baik dari segi teknis Fokus Utama Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 maupun dalam pembuatan pelaporan. Kendala yang bersifat teknis selama ini disebabkan belum adanya sistem yang baku atas audit komprehensif sehingga terjadi berbedaan persepsi antar para auditor dalam penerapan di lapangan, disamping sarana prasarana, keterbatasan dana, dan perangkat lunak lainnya. Kendala lain menyangkut struktur organisasi adalah belum adanya persamaan pemahaman dan penerapan struktur baru yang mengacu pada wilayah kerja pengawasan. Keberhasilan tugas aparat pengawasan selain terlihat dari kualitas hasil audit juga ditentukan oleh efektivitas penyelesaian tindak lanjut. Indikator keberhasilan pelaksanaan pengawasan antara lain berupa temuan hasil audit yang semakin berkurang dan tindak lanjut hasil audit yang tepat, cepat dan tuntas sehingga dapat meningkatkan konstribusi kepada manajemen obyek terperiksa dan jajarannya baik vertikal maupun horisontal. Oleh karena itu perlu penertiban sanksi bagi pimpinan obyek terperiksa yang lalai atau tidak menindaklanjuti/pelaksanaan saran tindaklanjut hasil audit Itjen Dep. Agama/aparat pengawasan fungsional pemerintah lainnya sesuai dengan KMA 203 Tahun 2002 poin I huruf C.nomor 13. Reorientasi Peran Pengawasan dalam Struktur Baru Struktur Itjen Dep. Agama yang baru perlu disikapi dengan berbagai kebijakan pengawasan dan mutu pelaporan. Beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya reorientasi peran
Page 1 and 2: Prospek Pengawasan DI ERA PEMERINTA
Page 3 and 4: Menag baru Sehubungan dengan peruba
Page 5 and 6: Fokus Utama PRIORITAS PROGRAM 100 H
Page 7 and 8: Di era transparansi ini, kiranya fi
Page 9 and 10: kan jaminan kepastian berangkat bag
Page 11 and 12: Fokus Utama KIPRAH DEPARTEMEN AGAMA
Page 13: um Forindo, dalam tataran implement
Page 17 and 18: sebagai pemerintahan yang bebas dar
Page 19 and 20: Sejak Sistem Akuntabilitas Kinerja
Page 21 and 22: perkiraan berdasarkan hasil pengala
Page 23 and 24: dan personelnya, berdasarkan sasara
Page 25 and 26: sertifikasi dari masing-masing jenj
Page 27 and 28: Opini INTEGRITAS AUDITOR DALAM MELA
Page 29 and 30: dua hal yang harus diketahui dari B
Page 31 and 32: dapat diatasi. Keempat, komitmen. A
Page 33 and 34: ngacu pada SAKIP (Sistem Akuntabili
Page 35 and 36: kan dengan akhlak (perbuatan) yang
Page 37 and 38: Randang INSTRUKSI MENTERI AGAMA REP
Page 39 and 40: Randang 1. tidak memungut biaya tam
Page 41 and 42: Misalnya: Jalan Diponegoro 82 Jakar
Page 43 and 44: ian. Misalnya: Kita sekarang memerl
Page 45 and 46: Misalnya: Dalam tulisan, tanda baca
Page 47 and 48: Pada tahun 2003 Itjen Depag membang
Page 49 and 50: komputer, arsitektur keamanan, dan
Page 51 and 52: orang-orang dalam keputusan mereka.
Page 53 and 54: hadapi pegawai; kurangnya pengharga
Page 55 and 56: antara rakaat yang satu dengan raka
Page 57 and 58: makrifatmu benar-benar sehat dan je
Page 59 and 60: Renungan Prospek Dinar dan Dirham d
Page 61: Bule Item Bejo, 8 tahun, bocah kela

edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?