edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

More documents

Recommendations

Info

Jangan coba-coba korupsi. Kalimat ini sekarang menjadi akrab di telinga masyarakat Indonesia, karena setiap hari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menayangkan iklan demikian di pesawat televisi. Sebagai back ground iklannya adalah pelantikan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Memang, pemberantasan korupsi menjadi agenda utama KIB di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Bahkan hal ini dikokohkan lagi dalam program 100 hari pemerintahan SBY, dengan agenda utama ‘pemberantasan korupsi’. Artinya tingkat keberhasilan dalam melakukan pemberantasan korupsi dijadikan ‘taruhan’ sebagai ukuran tingkat keberhasilan pemerintahan SBY. Kebijakan pemerintah (presiden) ini kemudian ditindaklanjuti oleh para anggota kabinetnya. Para anggota Kabinet Indonesia Bersatu berlomba-lomba membuat berbagai program pemberantasan korupsi. Tak terkecuali Departemen Agama. Dalam acara perkenalan dan pengarahan terhadap pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama beberapa waktu lalu, Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni menyatakan komitmennya terhadap Editorial Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 pemberantasan korupsi. “Saya tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Departemen Agama. Kalau perlu saya tidak segansegan melakukan pemecatan. Walau saya baru beberapa hari jadi Menteri Agama, saya telah menandatangani pemecatan seorang pegawai negeri di lingkungan Departemen Agama karena perilaku korupsi.” katanya. Salah satu fokus program 100 hari Menteri Agama dalam pemberantasan korupsi adalah meniadakan kebijakan pelaksanaan ibadah haji bagi pejabat atas biaya dinas (abidin) mulai tahun ini. Menurut Menteri Agama, selama ini jamaah haji Indonesia di tanah suci sering ‘kurang terurus’ karena para petugas haji bukan melayani jemaah haji, melainkan melayani rombongan pejabat dari Jakarta. Diperkirakan tidak kurang dari 5 miliar rupiah tiap tahunnya uang jamaah haji yang disetor dalam bentuk BPIH diambil untuk membiayai haji abidin ini. Di sisi lain sebenarnya ada hal yang aneh bagi umat Islam berkaitan dengan ibadah haji. Semestinya kalau rukun Islam yang ke lima dapat gegap gempita dilaksanakan, sampai-sampai harus antre karena terbatasnya kuota, mestinya rukun Islam sebelumnya yang bernama ‘zakat’ juga lebih gegap gempita. Namun yang terjadi, pengelolaan zakat, terutama zakat mal belum maksimal dilaksanakan.Akibatnya, masih banyak umat Islam yang terlantar terjerat dalam lembah kesulitan dan kemiskinan, Demikian juga lembagalembaga dakwah Islam, masih banyak yang kesulitan dana. Kesalihan individual kelihatannya masih jauh lebih dominan diburu oleh umat Islam dibanding kesalihan sosial. Wallahu a’lam. Redaksi,
Fokus Utama PRIORITAS PROGRAM 100 HARI KABINET INDONESIA BERSATU Tepat 20 Oktober 2004, Kabinet Indonesia Bersatu dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu banyak harapan masyarakat ditumpukan pada jajaran kabinet tersebut. Memang menurut analisis beberapa pakar politik, ekonomi, dan hukum komposisi kabinet belum memenuhi harapan publik, namun menurut Presiden "sulit untuk memenuhi keinginan banyak pihak pada saat ini". Pernyataan Presiden tersebut sebenarnya sungguh bijaksana, karena secara riil memang sulit untuk dapat mengikuti keinginan masyarakat yang mewakili banyak kepentingan, yang mungkin lebih urgen adalah kita lihat dahulu kinerja kabinet dalam waktu 100 hari ini. Masyarakat nantinya akan dapat menilai bagaimana para Menteri/Pimpinan LPND melaksanakan tugas seoptimal mungkin. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi ekonomi makro saat ini, maka kinerja Kabinet Indonesia Bersatu harus benar-benar solid, mempunyai kebijakan dan mungkin terobosan yang sesuai dengan kebutuhan riil publik dan bersikap transparan. Namun inti dari semua kerja kabinet untuk era saat ini adalah bagaimana mensukseskan program kerja 100 hari, khususnya dalam rangka pemberantasan KKN. Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 Pemberantasan KKN Masalah pemberantasan KKN terus menjadi diskursus, bahkan menjadi topik hangat dalam setiap kesempatan seminar/diskusi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (LSM). Namun hasil (outcomes) dan manfaat (benefit) sampai saat ini masih saja belum memuaskan masyarakat. Adalah suatu kewajaran berharap banyak kepada jajaran kabinet mengingat masyarakat mendambakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, damai dan sejahtera. Kondisi tersebut saat ini dapat dikatakan masih sering mengalami gangguan/hambatan di lapangan. Masyarakat sangat berharap pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu agar masalah pemberantasan KKN mendapat perhatian serius. Sudah saatnya kita semua bersama-sama untuk menyukseskan program tersebut, karena dengan adanya KKN selama ini ternyata telah melemahkan kerja birokrasi pemerintah. Masyarakat tidak saja sebatas mengidamkan pemerintah yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance). Lebih dari itu masyarakat ingin ada kesungguhan dari para penyelenggara negara dapat merealisasikannya sesegera mungkin karena memang kebutuhan mendesak. Berbagai himpitan kehidup-
Page 1 and 2: Prospek Pengawasan DI ERA PEMERINTA
Page 3: Menag baru Sehubungan dengan peruba
Page 7 and 8: Di era transparansi ini, kiranya fi
Page 9 and 10: kan jaminan kepastian berangkat bag
Page 11 and 12: Fokus Utama KIPRAH DEPARTEMEN AGAMA
Page 13 and 14: um Forindo, dalam tataran implement
Page 15 and 16: Hasil audit dan tindaklanjutnya Pel
Page 17 and 18: sebagai pemerintahan yang bebas dar
Page 19 and 20: Sejak Sistem Akuntabilitas Kinerja
Page 21 and 22: perkiraan berdasarkan hasil pengala
Page 23 and 24: dan personelnya, berdasarkan sasara
Page 25 and 26: sertifikasi dari masing-masing jenj
Page 27 and 28: Opini INTEGRITAS AUDITOR DALAM MELA
Page 29 and 30: dua hal yang harus diketahui dari B
Page 31 and 32: dapat diatasi. Keempat, komitmen. A
Page 33 and 34: ngacu pada SAKIP (Sistem Akuntabili
Page 35 and 36: kan dengan akhlak (perbuatan) yang
Page 37 and 38: Randang INSTRUKSI MENTERI AGAMA REP
Page 39 and 40: Randang 1. tidak memungut biaya tam
Page 41 and 42: Misalnya: Jalan Diponegoro 82 Jakar
Page 43 and 44: ian. Misalnya: Kita sekarang memerl
Page 45 and 46: Misalnya: Dalam tulisan, tanda baca
Page 47 and 48: Pada tahun 2003 Itjen Depag membang
Page 49 and 50: komputer, arsitektur keamanan, dan
Page 51 and 52: orang-orang dalam keputusan mereka.
Page 53 and 54: hadapi pegawai; kurangnya pengharga
Page 55 and 56:
antara rakaat yang satu dengan raka
Page 57 and 58:
makrifatmu benar-benar sehat dan je
Page 59 and 60:
Renungan Prospek Dinar dan Dirham d
Page 61:
Bule Item Bejo, 8 tahun, bocah kela
show all

edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?