edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Fokus Utama<br />
REO<strong>RI</strong>ENTASI PERAN PENGAWASAN DEP. AGAMA<br />
DALAM PERSPEKTIF STRUKTUR BARU<br />
Pada era reformasi, penyelenggaraan<br />
tugas pemerintahan dan<br />
pembangunan dituntut semakin<br />
transparan sejak penyusunan kebijakan<br />
dan pelaksanaannya. Termasuk upaya<br />
menanggulangi praktik Korupsi,<br />
Kolusi dan Nepotisme (KKN), antisipasi<br />
terhadap pemborosan dan pembocoran<br />
keuangan negara, peningkatan<br />
pelayanan kepada masyarakat, dan<br />
pemberantasan pungutan liar.<br />
Untuk meningkatkan efisiensi dan<br />
efektivitas pelaksanaan tugas Dep.<br />
<strong>Agama</strong> telah mengeluarkan Keputusan<br />
Menteri <strong>Agama</strong> No. 01 <strong>Tahun</strong> 2001<br />
tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi Kewenangan,<br />
Susunan Organisasi dan<br />
Tata Kerja Departemen <strong>Agama</strong>. <strong>Inspektorat</strong><br />
<strong>Jenderal</strong> Dep.<strong>Agama</strong>, di dalam<br />
Keputusan Menteri <strong>Agama</strong> tersebut<br />
termasuk mengalami restrukturisasi,<br />
dimana para Inspektur bidang menjadi<br />
Inspektur Regional, sementara jabatan<br />
struktural eselon III (Inspektur<br />
Pembantu) dan pejabat eselon IV (pemeriksa)<br />
menjadi jabatan fungsional<br />
yaitu Auditor.<br />
Dengan struktur yang baru diperlukan<br />
reorientasi tugas agar berjalan lebih<br />
efektif dalam rangka memberikan<br />
dukungan terhadap terselenggaranya<br />
pemerintahan yang bersih, terpercaya<br />
dan bertanggungjawab di lingkungan<br />
Dep.<strong>Agama</strong>.<br />
Fokus Pengawasan, Nomor 4 <strong>Tahun</strong> I Triwulan IV 2004<br />
Pelaksanan Pengawasan<br />
<strong>Inspektorat</strong> <strong>Jenderal</strong> Departemen<br />
<strong>Agama</strong> menyelenggarakan pengawasan<br />
fungsional berdasarkan kebijakan<br />
yang ditetapkan oleh Menteri <strong>Agama</strong><br />
dan peraturan perundang-undangan.<br />
Sedangkan pengawasan oleh atasan<br />
langsung/pengawasan melekat adalah<br />
serangkaian kegiatan yang bersifat<br />
pengendalian terus-menerus, dilakukan<br />
oleh atasan langsung terhadap bawahannya<br />
secara prefentif atau represif<br />
agar pelaksanaan tugas bawahan<br />
berjalan efisien sesuai dengan rencana<br />
kegiatan dan peraturan perundang-undangan<br />
yang berlaku. (KMA<br />
120 tahun 1995).<br />
Adapun Pengawasan ekstern dilakukan<br />
oleh BPKP dan BPK-<strong>RI</strong>. Tugas<br />
dan fungsi BPKP meliputi perumusan<br />
kebijakan pengawasan, koordinasi,<br />
dan pembinaan APFP, lain serta menyelenggarakan<br />
pengawasan keuangan<br />
dan pembangunan pada semua satuan<br />
organisasi/satuan kerja dan unit<br />
kerja yang lain yang sebagian atau seluruhnya<br />
menggunakan dana pemerintah.<br />
(Keputusan Kepala BPKP No. 80<br />
<strong>Tahun</strong> 2001). Sedangkan tugas dan<br />
fungsi BPK-<strong>RI</strong> meliputi pemeriksaan<br />
terhadap tanggungjawab pemerintah<br />
tentang keuangan negara dan pelaksanaan<br />
APBN (U.U. R.I. Nomor 5<br />
<strong>Tahun</strong> 1973).