edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

More documents

Recommendations

Info

an telah menyebabkan banyak warga masyarakat yang hidup di batas garis kemiskinan, bahkan angka pengangguran makin bertambah. Untuk itu harus ada i’tikad baik dari segenap anak bangsa, khususnya para pejabat pemerintah sebagai penyelenggara negara yang peduli pada pemberantasan KKN. Masyarakat lebih membutuhkan bukti ketimbang berbagai janji yang jika tidak teralisir justru akan membuat sakit hati. Niat baik dan tulus program 100 hari pemerintah harus pula disupport semaksimal mungkin oleh publik. Kontrol harus dilaksanakan secara terus menerus dengan komitmen kuat dalam rangka tercapainya tujuan utama dari program pemerintah yaitu pemberantasan KKN. Dalam kaitan itu pula, Presiden Susilo antara lain telah memberikan 9 instruksi kepada para gubernur yang harus dijalankan dan dijabarkan di daerahnya masing-masing. Adapun isi dari 9 instruksi tersebut adalah agar para gubernur : Pertama, melaksanakan konsolidasi, normalisasi, dan rekonsiliasi. Kedua, merespon harapan masyarakat dengan sungguh-sungguh bekerja dan memberikan hasil nyata. Ketiga, memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan program pemerintah 2004-2009. Keempat, mengembangkan inisiatif, inovasi dan aksi nyata sesusai kondisi daerah masing-masing. Kelima, memberi contoh sebagai pejabat yang bersih dari KKN dan menegakkan hukum di daerahnya. Fokus Utama Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 Keenam, seluruh waktu gubernur, bupati dan walikota berada di daerahnya masing-masing, dan membatasi kunjungan ke luar negeri. Ketujuh, membatasi kunjungan ke luar negeri, kecuali memberi manfaat yang tinggi bagi masyarakat. Kedelapan, meningkatkan komunikasi langsung dengan rakyat untuk memecahkan masalah dan mengukur taraf hidup masyarakat. Kesembilan, melakukan langkah-langkah antisipatif dan proaktif untuk mencegah membesarnya masalah di daerah. Instruksi Presiden tersebut sebenarnya penegasan kesungguhan pemerintah dalam rangka pemberantasan KKN. Secara formal mungkin untuk para Gubernur, namun substansinya bisa juga untuk seluruh pejabat pemerintah pusat dan daerah. Khusus untuk pemberantasan KKN, pada instruksi ke-5 jelas dinyatakan bahwa setiap pejabat harus memberi contoh sebagai pejabat yang bersih dari KKN dan menegakkan hukum di daerahnya masing-masing. Prioritas program Tentunya dalam rangka melaksanakan tugas pemberantasan KKN, semua pihak harus terlibat, begitu pula halnya dengan masyarakat. "Aktor utama" sebenarnya ada pada para penyelenggara negara (pejabat negara). Untuk itu harus ada contoh figur pejabat yang khususnya bersih dari KKN, sekaligus dapat memberi contoh riil bagi para pejabat lainnya di negeri ini.
Di era transparansi ini, kiranya figur pejabat yang bersih dari KKN merupakan kebutuhan. Eksistensi mereka sangat dibutuhkan untuk menjadi motor penggerak roda pemerintahan yang sedang mengarah pada upaya pemberantasan KKN. Memang hal tersebut memerlukan proses yang rumit dan lama, namun tetap harus diupayakan seoptimal mungkin demi kepentingan bangsa dan negara. Semuanya jelas memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit, baik dari segi waktu, tenaga dan bahkan finansial untuk dapat turut mensukseskan program pemberantasan KKN secara utuh dan terpadu. Selain penekanan pada figur pejabat yang bersih dari KKN yang sekiranya akan dapat diikuti oleh para penyelenggara negara, para pejabat juga diharapkan dapat mengupayakan dengan seoptimal mungkin bagaimana mengupayakan penegakan hukum (law enforcement). Apa yang terjadi selama ini mungkin hanya penegakan hukum dalam artian semu, sehingga aspek hakikinya belum tertangani dengan baik. Penegakan hukum pada masa yang akan datang harus konkrit, terpadu dan komprehensif. Sudah pada waktunya para penyelenggara negara melaksanakan proses penegakan hukum secara profesional, artinya dilaksanakan oleh para ahlinya dan hasilnya juga optimal; serta harus secara proporsional, artinya hasil dari suatu proses hukum dapat memenuhi rasa ke- Fokus Utama Fokus Pengawasan, Nomor 4 Tahun I Triwulan IV 2004 adilan. Dalam konteks pemberantasan KKN ini, maka institusi-institusi terkait, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan institusi-institusi pengawasan (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawasan Inernal,dan Bawasda) harus lebih meningkatkan perannya sesuai dengan tujuan utama program 100 hari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Seluruh lapisan masyarakat sebenarnya sangat menunggu langkah konkrit dari jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Untuk itu jangan sampai dikecewakan dengan alasan tertentu yang sekiranya kurang dapat diterima publik. Tingkat kesolidan tim kerja dimanapun instansinya harus menjadi faktor utama dan penentu. Dalam konteks "good governance", maka peran riil masyarakat harus terus dihidupkan agar dapat juga melaksanakan fungsi kontrol terhadap jalannya tugas-tugas pemerintahan secara proporsional. Masyarakat dapat ikut mengawasi melalui kotak pos 5000 atau laporan tertulis lainnya, dengan persyaratan dapat dibuktikan kebenarannya. Kita semua berharap terhadap suksesnya program pemberantasan KKN yang saat ini didengungkan pemerintah. Tugas semua dari "anak bangsa" adalah turut mensukseskan dengan niat baik untuk kebaikan negeri tercinta ini. Semoga semua terwujud dengan komitmen dan kebersamaan kita semua. 3 (Arif Nurrawi)
Page 1 and 2: Prospek Pengawasan DI ERA PEMERINTA
Page 3 and 4: Menag baru Sehubungan dengan peruba
Page 5: Fokus Utama PRIORITAS PROGRAM 100 H
Page 9 and 10: kan jaminan kepastian berangkat bag
Page 11 and 12: Fokus Utama KIPRAH DEPARTEMEN AGAMA
Page 13 and 14: um Forindo, dalam tataran implement
Page 15 and 16: Hasil audit dan tindaklanjutnya Pel
Page 17 and 18: sebagai pemerintahan yang bebas dar
Page 19 and 20: Sejak Sistem Akuntabilitas Kinerja
Page 21 and 22: perkiraan berdasarkan hasil pengala
Page 23 and 24: dan personelnya, berdasarkan sasara
Page 25 and 26: sertifikasi dari masing-masing jenj
Page 27 and 28: Opini INTEGRITAS AUDITOR DALAM MELA
Page 29 and 30: dua hal yang harus diketahui dari B
Page 31 and 32: dapat diatasi. Keempat, komitmen. A
Page 33 and 34: ngacu pada SAKIP (Sistem Akuntabili
Page 35 and 36: kan dengan akhlak (perbuatan) yang
Page 37 and 38: Randang INSTRUKSI MENTERI AGAMA REP
Page 39 and 40: Randang 1. tidak memungut biaya tam
Page 41 and 42: Misalnya: Jalan Diponegoro 82 Jakar
Page 43 and 44: ian. Misalnya: Kita sekarang memerl
Page 45 and 46: Misalnya: Dalam tulisan, tanda baca
Page 47 and 48: Pada tahun 2003 Itjen Depag membang
Page 49 and 50: komputer, arsitektur keamanan, dan
Page 51 and 52: orang-orang dalam keputusan mereka.
Page 53 and 54: hadapi pegawai; kurangnya pengharga
Page 55 and 56: antara rakaat yang satu dengan raka
Page 57 and 58:
makrifatmu benar-benar sehat dan je
Page 59 and 60:
Renungan Prospek Dinar dan Dirham d
Page 61:
Bule Item Bejo, 8 tahun, bocah kela
show all

edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?