edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
edisi 4 Tahun 2004.pdf - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Pengawasan Internal<br />
Sebagai bagian dari Departemen,<br />
<strong>Inspektorat</strong> <strong>Jenderal</strong> (Itjen) pun dituntut<br />
untuk mengambil bagian dalam<br />
usaha mewujudkan pemerintahan<br />
yang bersih dan berwibawa. Sesuai<br />
dengan tugasnya yaitu melakukan<br />
pengawasan fungsional di lingkungan<br />
departemen, seperti tercantum dalam<br />
pasal 31 ayat (7) Keppres No. 177<br />
tahun 2000 disebutkan "<strong>Inspektorat</strong><br />
<strong>Jenderal</strong> mempunyai tugas melaksanakan<br />
pengawasan fungsional di lingkungan<br />
departemen."<br />
Begitu pula dengan Itjen Dep. <strong>Agama</strong><br />
seperti tercantum dalam Keputusan<br />
Menteri <strong>Agama</strong> No. 01 <strong>Tahun</strong> 2001<br />
pasal 618 disebutkan "<strong>Inspektorat</strong><br />
<strong>Jenderal</strong> mempunyai tugas menyelenggarakan<br />
pengawasan fungsional di<br />
lingkungan Departemen <strong>Agama</strong> berdasarkan<br />
kebijakan yang ditetapkan oleh<br />
Menteri dan peraturan perundang-undangan<br />
yang berlaku".<br />
Karena itu maka <strong>Inspektorat</strong> <strong>Jenderal</strong><br />
(Itjen) Dep.<strong>Agama</strong> harus melakukan<br />
pengawasan terhadap segala kebijakan<br />
yang diambil oleh Menteri <strong>Agama</strong>,<br />
termasuk program 100 hari ini dan<br />
tentunya tidak berhenti di sini saja, namun<br />
tetap mengawasi kebijakan menteri<br />
agama selanjutnya seperti yang telah<br />
biasa dilaksanakan.<br />
Itjen Dep. <strong>Agama</strong> pun secara mandiri<br />
harus membenahi dirinya ke arah lebih<br />
baik dan memperkuat pengawasan<br />
internal di Dep. <strong>Agama</strong>, karena<br />
dengan memperkuat pengawasan internal<br />
di Dep. <strong>Agama</strong> dan memberikan<br />
reward kepada pegawai yang memiliki<br />
Fokus Utama<br />
Fokus Pengawasan, Nomor 4 <strong>Tahun</strong> 1 Triwulan IV 2004<br />
prestasi kerja serta menjatuhkan punishment<br />
yang tegas kepada mereka<br />
yang terbukti melakukan penyimpangan<br />
akan mendorong terciptanya<br />
kinerja aparatur pemerintah yang bersih<br />
dan berwibawa. Kerja-kerja <strong>Inspektorat</strong><br />
atau bidang pengawasan internal<br />
harus lebih dioptimalkan dan para<br />
pengawas haruslah dijabat oleh<br />
orang-orang yang berintegritas dan berani.<br />
Diharapkan bila Itjen Dep. <strong>Agama</strong><br />
dapat melaksanakan tugasnya dengan<br />
baik maka Dep. <strong>Agama</strong> mampu tampil<br />
lebih bersih dan berwibawa dalam<br />
membawa perubahan negara yang<br />
bebas dari korupsi, sehingga apa yang<br />
dikatakan oleh Syafi’i Ma’arif “Negara<br />
kita tidak akan pernah bisa maju karena<br />
Departemen <strong>Agama</strong>, Departemen<br />
Pendidikan, dan Departemen Kesehatan–tiga<br />
departemen yang mengurusi<br />
pendidikan hati, pendidikan otak, dan<br />
pendidikan fisik–justru tiga departemen<br />
yang paling korup kinerjanya” tidak<br />
terbukti lagi.<br />
Itjen Dep. <strong>Agama</strong> harus mampu<br />
mengawal roda pemerintahan dalam<br />
menjalankan asas/prinsip penyelenggaraan<br />
negara yang baik dalam setiap<br />
tugas dan wewenangnya berdasarkan<br />
UU No. 28 <strong>Tahun</strong> 1999 tentang Penyelenggaraan<br />
pemerintahan yang<br />
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,<br />
dan nepotisme. Penyelenggaraan Negara<br />
haruslah berasaskan pada: Kepastian<br />
Hukum; Tertib Penyelenggaraan<br />
Negara; Kepentingan Umum; Keterbukaan;<br />
Proporsionalitas; Profesionalitas;<br />
dan Akuntabilitas.3(nugraha s)