Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Ancaman terhadap Hak Hidup dan Hak atas Rasa Aman
Tindak kekerasan dan penggunaan senjata api oleh aparat militer di luar kewenangannya
maupun kepolisian secara berlebihan dalam menangani atau menyelesaikan masalah tampak
menonjol selama periode Januari-April 2013. Tindakan aparat dari kedua institusi negara tersebut
setidaknya telah mengancam (terutama) hak hidup serta hak atas rasa aman dari warga. Ancaman
tersebut tentunya juga ikut merongrong kewibawaan negara, yang berdasarkan konstitusi dan
undang-undang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi HAM warganya 3 .
Peristiwa kekerasan yang melibatkan penggunaan senjata oleh aparat militer di luar kewenangannya
maupun kepolisian secara berlebihan terjadi beberapa kali selama rentang Januari-
April 2013 ini. Yang menonjol di antaranya peristiwa penyerangan oleh prajurit TNI dari Batalyon
Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan, atas Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU),
Sumatera Selatan, pada 7 Maret 2013. Dalam peristiwa tersebut, empat orang polisi terluka
dan seorang petugas kebersihan Mapolres, Edy Maryono, meninggal setelah 10 hari dirawat di
Rumah Sakit dr Noemir Baturaja. Peristiwa ini tidak hanya mencoreng wibawa institusi militer
dan kepolisian itu sendiri, namun juga telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban, bahkan ada
yang berasal dari warga sipil. Selain juga menimbulkan efek traumatik dan kecemasan di masyarakat
sehubungan dengan kualitas perlindungan hak atas rasa aman.
Belum genap satu bulan berlalu, penyerangan bersenjata oleh aparat militer terhadap institusi
negara lainnya kembali terjadi. Pada Sabtu, 23 Maret 2013 dini hari, belasan aparat militer dari
Komando Pasukan Khusus (Kopasus) Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah
dengan bersenjata api menyerang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cebongan, Yogyakarta.
Dalam penyerangan tersebut, mereka membunuh secara kilat empat orang tahanan yang menjadi
target mereka, padahal keempatnya di bawah perlindungan Lapas Cebongan, salah satu institusi
3 Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 mengakui bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selanjutnya Pasal 8 UU No 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Ditegaskan kembali dalam pasal 71 yang menyebutkan
bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak
asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum
internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Sementara Pasal 2 Ayat
(1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyebutkan bahwa setiap Negara Pihak pada Kovenan
ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang
berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit,
jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran
atau status lainnya. Demikian pula pasal 2 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
menyebutkan bahwa Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam
Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,
politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Kedua
kovenan tersebut telah diratifikasi Pemerintah Indosia pada tahun 2005 lalu.
/ 3 /