Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam

Laporan Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
namun semuanya ditolak. Permohonan tersebut di antaranya terhadap pasal 80 ayat 1 huruf a,
pasal 80 ayat 2 huruf a, pasal 80 ayat 3 huruf a, pasal 81 ayat 3 huruf a, pasal 82 ayat 1 huruf a,
pasal 82 ayat 2 huruf a, dan pasal 82 ayat 3 huruf a UU No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, 30
pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan, 31 dan UU/PNPS tahun 1964 tentang tata
cara pelaksanaan hukuman mati. 32 Argumen MK dalam menolak adalah sehubungan kesesuaian
dengan pasal 6 Kovenan Hak Sipil-Politik, khususnya dalam menentukan perbuatan pidana apa
saja yang merupakan “tindak pidana serius”.
Terhadap permohonan pengujian pertama (pasal 80 ayat 1 huruf a, pasal 80 ayat 2 huruf a,
pasal 80 ayat 3 huruf a, pasal 81 ayat 3 huruf a, pasal 82 ayat 1 huruf a, pasal 82 ayat 2 huruf a, dan
pasal 82 ayat 3 huruf a UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika), yang mengatur tentang ancaman
hukuman mati bagi produsen dan pengedar narkotika secara terorganisir, MK menolak mengabulkan
pemohonan. MK menyatakan hukuman mati bagi para produsen dan pengedar narkotika
tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi
Indonesia tidak menganut azas kemutlakan HAM. MK menyatakan Indonesia tidak melanggar
perjanjian internasional apa pun, termasuk Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang
menganjurkan penghapusan hukuman mati, dengan mendasarkan pada argumen bahwa pasal
6 ayat (2) Kovenan tersebut membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati bagi negara
peserta, khususnya untuk kejahatan yang paling serius. Alasan lainnya, Indonesia memiliki
kewajiban untuk mematuhi konvensi internasional tentang narkotika dan psikotropika yang
juga telah diratifikasi dalam bentuk UU Narkotika, di mana konvensi tersebut mengamanatkan
kepada negara pesertanya agar memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku
kejahatan narkotika untuk mencegah serta memberantas kejahatan-kejahatan narkotika yang
dinilai sebagai kejahatan sangat serius, terlebih lagi yang melibatkan jaringan internasional. MK
menegaskan bahwa penerapan pidana mati dalam UU Narkotika bukan saja tidak bertentangan
UUD 1945, tetapi justru dibenarkan oleh konvensi internasional.
Terhadap pasal 365 ayat (4), MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa tindak pidana
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sudah termasuk kejahatan yang
serius. Sehingga sanksi pidana yang tercantum dalam pasal dimaksud telah sesuai. Namun MK
menyatakan ancaman pidana berupa hukuman mati merupakan alternatif karena ancaman pidana
mati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu-satunya
ancaman pidana. Namun hanya sebagai salah satu dari dua alternatif lainnya, yaitu ancaman
30 Pemohon adalah lima orang terpidana mati kasus narkotika yaitu Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani yang
Warga Negara Indonesia (WNI), serta tiga warga negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott
Anthony Rush.
31 Diajukan oleh dua orang terpidana mati kasus pencurian dengan kekerasan, Raja Syahrial alias Herman alias Wak
Ancap dan Raja Fadli alias Deli.
32 Permohonan diajukan oleh tiga terpidana mati pelaku bom Bali I yaitu Amrozi, Ali Ghufron alias Mukhlas dan
Abdul Azis alias Imam Samudra.
/ 29 /