Laporan Situasi HAM di Indonesia periode Januari-April 2013 - Elsam

terjadi di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan pada 7 Maret 2013 lalu? Ini baru sebagian contoh.
Belum lagi perlindungan di wilayah yang cenderung mudah terjadi konflik dengan kekerasan.
Atau yang sedang dalam situasi konflik, seperti perebutan lahan akibat operasi korporasi yang
melibatkan aparat kekerasan.
Di saat ancaman terhadap HAM cenderung meningkat, sebaliknya daya penegakan HAM
justru tampak melemah. Usaha untuk menegakkan HAM dan memutus rantai kekerasan,
misalnya dengan menyelesaikan pelbagai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu,
yang “bola”-nya kini di tangan Presiden, ternyata masih juga mengalami kemandegan selama
periode pelaporan ini. Pelbagai kasus kekerasan, seperti penyiksaan –di mana pelakunya justru
sering berlatar aparat dari institusi yang seharusnya melindungi warga-, masih relatif minim
yang berlanjut ke penyelesaian secara hukum atau dibawa ke pengadilan. Sebaliknya, dalam
kasus perlindungan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, yang terjadi justru malah
korbannya yang dikriminalisasi, seperti yang dialami oleh Pendeta Palti H. Panjaitan dari HKBP
Filadelfia, Bekasi, Jawa Barat.
Demikian juga di ranah pembuatan regulasi. Bukannya demi melindungi, regulasi yang
diproduksi dalam periode ini justru berpotensi mengancam HAM, misalnya undang-undang
tentang keormasan (UU Ormas) yang mengancam hak atau kebebasan untuk berserikat.
Sementara di wilayah hukum, penerapan hukuman mati yang terus berlangsung telah mengancam
hak hidup. Di sisi lain, pelemahan daya semakin menjadi saat institusi negara yang menjadi garda
depan pemajuan HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), mengalami konflik
internal.
Dari pembacaan situasi di atas, ELSAM menilai bahwa situasi HAM di Indonesia selama
periode pelaporan ini ternyata masih buruk. Bahkan mencemaskan, mengingat setelah lewat
lima belas tahun reformasi, kita kini seperti hendak kembali menuju ke titik awal, di mana
HAM kembali, atau masih, dalam ancaman akibat kecenderungan menguatnya militerisme
dan melemahnya daya penegakan HAM. Militerisme di sini dipahami sebagai paham yang
mengedepankan kekerasan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah, seperti yang dulu
relatif dominan digunakan negara semasa Orde Baru berkuasa.
Elaborasi lebih detail atas pembacaan dan penilaian di atas tersaji dalam laporan ini. Semoga
apa yang disampaikan dalam laporan ini tidak berhenti sebatas sebagai informasi namun juga
mampu menginspirasi dan berkontribusi bagi usaha pemajuan penghormatan, perlindungan,
dan pemenuhan HAM di Indonesia. Selamat membaca!
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
/ vi /