Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354Dalam menjalankan tugasnya, Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yangBerat Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982 - 1985 mengalami berbagaihambatan, antara lain :1. Penolakan Purnawirawan TNI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagai saksiuntuk memberikan keterangan.2. Penolakan Purnawirawan POLRI memenuhi panggilan Komnas HAM sebagaisaksi untuk memberikan keterangan.3. Adanya tindakan intimidasi terhadap korban yang akan memberikan keterangan.II. UNSUR - UNSUR PELANGGARAN HAM YANG BERAT KEJAHATANTERHADAP KEMANUSIAAN DAN UNSUR-UNSURPERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO.Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia(HAM),mencantumkan dua jenis kejahatan yang digolongkan sebagai pelanggaranhak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadapkemanusiaan. Pelaku dua model kejahatan ini bisa diadili oleh pengadilan HAM.Pada bagian ini hanya akan diuraikan kejahatan yang memiliki relevansi denganpenyelidikan yang dilakukan tim mengenai tindakan yang memiliki kaitan denganjenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk ke dalam yurisdiksi universal, di manasetiap pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di negara manapun, tanpamemperdulikan tempat perbuatan dilakukan, maupun kewarganegaraan pelakuataupun korban. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip no safe haven (tidakada tempat berlindung) bagi pelaku kejahatan yang digolongkan ke dalam hostishumanis generis (musuh seluruh umat manusia) ini. Perlu ditambahkan bahwa untukkejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana kejahatan perang dan genosida tidakdikenal adanya daluwarsa.Perkembangan hukum internasional untuk memerangi kejahatan terhadapkemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada 17 Juli 1998, Konferensi DiplomatikPBB mengesahkan Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional(Rome Statute on the Establishment of the International Criminal Court/ ICC), yangakan mengadili pelaku kejahatan yang paling serius dan menjadi perhatiankomunitas internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatanperang dan kejahatan agresi.Dimasukkannya kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta yang merupakanperjanjian multilateral, mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu treaty norm(norma yang didasarkan kepada suatu perjanjian internasional). Dari ketentuandalam Statuta tersebut dapat dilihat bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidaksaja terjadi pada masa perang atau konflik bersenjata tetapi juga dapat terjadi padamasa damai. Sedangkan pihak yang bertangung jawab atas kejahatan tersebut tidakterbatas kepada aparatur negara (state actor) saja, tetapi juga termasuk pihak yangbukan dari unsur negara (non-state actors).Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia)1. salah satu perbuatanRingkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Petrus 1982-1985 -2-