10.07.2015 Views

Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849kesatuan dan bukan dilakukan oleh orang-perorangan, yang sekali lagi menunjukkanadanya pergerakan sebagai pasukan .b. Komando dan pengendalian yang efektifPasukan di bawah komando pengendalian yang bertanggungjawab adalah pasukanyang berada di bawah komando baik dalam rantai komando secara de facto maupunde jure di mana setiap komandannya berwenang untuk mengeluarkan perintah.Perintah itu dari sejumlah kesaksian memang dijabarkan dijabarkan langsung ataumelalui komandan yang langsung berada di bawahnya melalui sejumlah rapatkoordinasi dan pemberian taklimat. Perlu dipertimbangkan bahwa pengertian “efektif”di sini berarti “nyata/benar-benar" dalam arti bahasa Inggris. Mengingat Pasal 42Undang-Undang ini adalah merupakan adopsi dari Statuta Roma dalam teks Inggris,maka sudah selayaknya apabila “pengendalian efektif” dalam pasal ini diartikansebagai adanya tindakan pengendalian yang nyata atau dengan kata lain merupakanpengendalian secara de facto.Untuk mengetahui seseorang bertindak sebagai komandan de facto diperlukanpengetahuan mengenai kebiasaan-kebiasaan serta kepatuhan-kepatuhan bawahanterhadap komandan di lingkungan tersebut. Misalnya kebiasaan untuk memberikanperintah-perintah lisan yang menggunakan peristilahan-peristilahan tertentu yangmelawan hukum yang dikembangkan dalam praktek di lingkungan militer (contoh:“sekolahkan”, “sukabumikan”, “selesaikan”, dll). Hal ini diperlukan mengingat sulitnyapembuktian di pengadilan mengenai adanya komandan de facto dalam bentukdokumen tertulis.Persoalan yang seringkali timbul ketika doktrin ini diterapkan ke dalam kasus yangmelibatkan lebih dari satu rantai komando di luar situasi konflik bersenjatasebagaimana terjadi dalam kasus Petrus adalah hadirnya sejumlah jalur komandoyang seakan merupakan jaring-jaring saluran, misalnya antara Laksusda, Garnisun,Kodam dan sebagainya yang meskipun pada satu jalur dipegang oleh orang yangsama, namun jalur kendali operasi di atas dan di bawahnya berbeda dan merupakanjalinan yang rumit. Misalnya ketika satuan militer disisipkan (atau istilah yang biasadigunakan di Indonesia adalah BKO : Bawah Kendali Operasi) kepada satuan polisimaka yang memiliki kewenangan de jure sebagai komandan adalah komandan darisatuan kepolisian. 54 Permasalahan timbul ketika komandan dari satuan militer yangdi-BKO-kan masih menerima pengendalian efektif dari atasan asalnya.Dalam kasus Krnojelac di ICTY55 dinyatakan bahwa dua atau lebih atasan dapatdikenakan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang sama yang dilakukanoleh pelaku yang sama apabila pelaku utama kejahatan tersebut berada di bawahkomando atasan-atasan yang sama dalam waktu yang bersangkutan (at the relevanttime). Selanjutnya dinyatakan pula dalam Keputusan Blaskic 56 bahwa pengendalianyang efektif dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan bahwa lebih darisatu orang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang sama yangdilakukan oleh seorang bawahannya.Dalam Kasus Petrus, maka dengan tidak melulu melihat jalin-menjalin sistemkomando semacam itu, maka yang ditarik untuk melakukan pertanggungjawabanadalah pemagang komando resmi dari institusi militer dan kepolisian yang ada ditempat tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa akan diketemukankomando satuan yang berbeda dengan struktur resmi yang dikenal masyarakat.Konstruksi semacam ini diperlukan untuk tidak menghambat penyelidikan labih lanjutmengingat sulitnya menembus dan mengurai benang kusut rantai komando yangada di Indonesia pada masa itu yang masih tetap tidak jelas dibukakan kepada54Istilah BKO ini tidak hanya lazim digunakan jika ada satuan militer diperbantukan ke satuan polisi, namun juga digunakanapabila ada satuan militer yang diperbantukan ke satuan militer lain.55Prosecutor vs Krnojelac, Case IT-97-25 (Trial Chamber), March 15, 2002, para. 93.56Prosecutor vs Blaskic, Case IT-95-14 (Trial Chamber), March 3, 2000, para. 303.<strong>Ringkasan</strong> Eksekutif Tim Ad Hoc Petrus 1982-1985 -37-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!