Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445Komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau pemegangkekuasaan komando lainnya dituntut harus bertanggungjawab secara pidana ataskelalaian atau kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian terhadap anakbuahnya sehingga terjadi pelanggaran HAM Berat. Kegagalan bertindak diartikansebagai tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yanglayak (ommission) sehingga komandan harus bertanggung jawab.Bentuk pertanggungjawaban komando ini berbeda dengan bentukpertanggungjawaban pidana secara individu yang dapat dikenakan kepadakomandan atau atasan apabila ia ikut merencanakan, menghasut, memerintahkan,melakukan, membantu dan turut serta melakukan kejahatan. Apabila komandanmelakukan salah satu dari tindakan di atas, maka komandan telah melakukantindakan penyertaan (joint criminal enterprise) dan statusnya disamakan sebagaipelaku. 48Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia telah menerapkan pertanggungjawabankomandan ini dalam mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat diTimor-Timur, di mana sebagian besar para pelaku dituntut berdasarkan Pasal 42Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pertanggungjawaban komando, baikmiliter maupun sipil. Para terdakwa yang diadili dalam pengadilan tersebut tidak49hanya terdiri dari petinggi militer saja tetapi juga gubernur dan para bupati.Walaupun doktrin ini berawal dari instrumen hukum humaniter di mana hukum inihanya berlaku pada situasi konflik bersenjata, namun dalam perkembangannya,doktrin ini juga diterapkan dalam kasus-kasus yang tidak mengandung konflikbersenjata, seperti dalam kasus kejahatan genosida dan kejahatan terhadap50kemanusiaan yang terjadi di luar konflik bersenjata. Pasal 1 Konvensi AntiPenyiksaan 1984 juga menganut prinsip pertanggungjawaban atasan ini.Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Komando (Pasal 42 ay 1 ) Undang-UndangNomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) Dalam KasusPenembakan Misterius 1982-1985Beriktu ini dipaparkan unsur unsure yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) uu26/2000 yakini :1 Komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militerb. Komandan militerKomandan militer di sini selain seorang anggota angkatan bersenjata yangditugaskan memimpin satu atau lebih satuan dalam angkatan bersenjata dalamkonteks Petrus adalah juga komandan kepolisian.Dari berbagai kesaksian yang diberikan, dapat diketahui bahwa sejumlah komandanaktif dalam berbagai tingkatannya memiliki keterlibatan dengan aparat yangmelakukan pengambilan paksa atas sejumlah korban. Selain itu diketahui bahwa adaketerlibatan langsung dari mereka dalam peristiwa Petrus, sehingga dapatdisimpulkan adanya komando yang diberikan untuk menjalankan berbagai tindakanyang termasuk dalam kategori Petrus 1982-1985. Keterlibatan tersebut dapat berupa48International Law Commission, Draft Article on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act Adopted by TheDrafting Committee on Second Reading, Geneva 2001, dalam Pasal 11 Control Council No10 menyatakan bahwa tiaporang, tanpa didasarkan pada kebangsaan dan kapasitasnya, dianggap melakukan suatu kejahatan yang didefinisikandalam pasal 11 paragraf 1, jika ia adalah ; (a) pelaku utama, (b) seorang kaki tangan yang melakukan kejahatan ataumemerintahkan atau bersekongkol atas kejahatan tersebut; (c) mengijinkan untuk mengambil bagian pelaksanaankejahatan; (d) berkenaan dengan perencanaan atau inisiatif untuk melakukan kejahatan tersebut; dan (e) anggota darisuatu organisasi atau kelompok yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Lihat : Pasal 55 KUH Pidana dan Pasal 41Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.49Contohnya beberapa terdakwa dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur yang bukan militer adalah Abilio Soares, EurikoGuiteres, Hulman Gultom, Timbul Silaen, dkk.50Lihat Kasus Akayesu, Kambanda.Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Petrus 1982-1985 -35-