Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354dalam peristiwa-peristiwa yang digolongkan sebagai Petrus di tahun 1982-1985tersebut.a.AtasanAtasan adalah seseorang yang berhak memberikan perintah kepada bawahannyadan mengawasi/mengendalikan pelaksanaan perintah tersebut. Kategori dari atasandapat mencakup pemimpin politik, pemimpin perusahaan, dan pegawai negerisenior. Sedangkan dalam organisasi militer, komandan memiliki derajatpertanggungjawaban yang berjenjang.Dalam konstruksi ini, temuan Komnas HAM lebih merujuk kepada institusi kepolisianyang pada intinya serupa dengan yang sudah diulas di muka. Meskipun ada jugasejumlah aparat desa yang disebutkan saksi berperan sebagai penjemput ataupengundang, namun strukturnya lemah dikarenakan mereka diperkirakan dimintaoleh aparat sehingga merasa tidak kuasa menoilaknya dan tidak bisa diartikanhubungan atasan-bawahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.b. .BawahanSetiap orang yang memiliki atasan yang dapat mengarahkan pekerjaannya dikatakansebagai seorang bawahan. Dalam organisasi yang besar, seseorang dimungkinkanuntuk menjadi atasan sekaligus juga bawahan. Meskipun ada juga sejumlah aparatdesa yang disebutkan saksi berperan sebagai penjemput atau pengundang, namunstrukturnya lemah dikarenakan mereka diperkirakan diminta oleh aparat sehinggamerasa tidak kuasa menoilaknya dan tidak bisa diartikan hubungan atasan-bawahansebagaimana dimaksud dalam pasal ini.c. Kekuasaan dan pengendalian yang efektifSeorang atasan memiliki kekuasaan pengendalian yang efektif terhadap anakbuahnya untuk tujuan seperti yang tercantum di ayat (2) ketika ia memilikikewenangan secara de jure atau de facto untuk mengeluarkan petunjuk terhadapanak buahnya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.Dalam kasus Petrus, konstruksi pasal 42 (2) lebih tepat ditujukan kepada parapimpinan daerah, termasuk yang disebut unsur Muspida dengan mengecualikanunsur militer yang lebih tepat masuk dalam konstruksi pasal 42 (1). Sayangnya tidakditemukan secara jelas bagaimana rantai kekuasaan antar hirarki administrasi dalamhal ini, dikarenakan yang banyak terlibat adalah rantai komando militer di satu sisidan hubungan horisontal antara pimpinan pemerintahan (yang dikategorikan sebagaipemerintahan sipil, meskipun banyak di anatara kepala daerah bersangkutan adalahberlatar belakang militer) di wilayah yang sama dengan pemegang komando militer(yang bersama-sama disebut Muspida).6 Gagal untuk melaksanakan pengendalian secara layak dengan sengajamengabaikan informasiTerdapat perbedaan dalam hal unsur mental (mens rea) yang diatur dalam pasal42(2) bagi komandan militer dan sipil. Dalam pasal 42 (2) unsur mental (mens rea)bagi atasan sipil adalah apabila ia “mengabaikan informasi” bukan “mengetahui atauseharusnya mengetahui” seperti yang berlaku bagi komandan militer. Strukturorganisasi sipil memang tidak sama dengan militer yang memiliki hierarki yang begituteratur sehingga memungkinkan komandan militer untuk dapat membangun sistempelaporan yang efektif yang menjadikan komandan militer harus selalu mengetahuiapa yang dilakukan anak buahnya. Namun demikian, komandan militer yang telahmengetahui bahwa bawahannya akan, sedang atau telah melakukan tindak pidanadapat “mengabaikan informasi” itu. Bila hal demikian terjadi, maka komandan inimemang nyata harus dimintai pertanggungjawabannya.Hal-hal yang penting untuk dibangun oleh seorang atasan non-militer adalah :Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Petrus 1982-1985 -41-