Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455• Tindak pidana yang meluas;• Waktu taktis operasi;• Modus operandi dari tindak pidana yang serupa;• Perwira dan staff yang terlibat;• Tempat komandan berada pada saat tindak pidana dilakukan.Unsur niat (mens rea) mensyaratkan bahwa seorang komandan harusbertanggungjawab atas perbuatan bawahannya karena ia ‘harus mengetahui’ atau‘seharusnya mengetahui’ perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh anakbuahnya.Dalam kasus Petrus ini, terlihat bahwa dari sisi jumlah maupun jenis tindakan anakbuah sudah pasti diketahui atau seharusnya diketahui dengan baik oleh komandanbersangkutan mengingat luasnya pemberitaan dan skala tindakan yang tentunyamenimbulkkan sorotan kepada institusinya.Dalam banyak kesaksian, terlihat juga adanya dukungan operasional misalnyaberupa pemakaian seragam, penggunaan alat-alat dan kendaraan yang memerlukanijin pemakaian, termasuk juga penempatan dan proses "peminjaman" yang tentunyatidak bisa dikerjakan begitu saja oleh bawahan tanpa adanya otorisasi darikomandan-komandan yang berwenang.Kembali dalam hal ini unsur niat dapat dikonstruksikan dan menunjukkan bahwasetidaknbya dukungan komandan bersangkutan, memang ada.(ii) Unsur materiil (actus reus) “tidak mengambil tindakan yang perlu dan langkahlangkahyang layak berdasarkan kewenangannya”Komandan dapat dikenakan pertanggungjawaban akibat kegagalannya untukmengambil tindakan dalam lingkup kewenangannya. Apabila tindak pidana belumdilakukan, komandan yang ada dalam rantai komando harus mengeluarkan perintahuntuk menjamin bahwa tindak pidana tidak dilakukan dan menjamin bahwa perintahtersebut dilaksanakan. Langkah-langkah pencegahan yang dilakukan olehkomandan bisa tergantung kepada posisinya dalam suatu rantai komando. Setiapkomandan harus menjamin bahwa penyelidikan dan penyidikan telah dilakukanuntuk menentukan fakta-fakta, dan laporan tentang tindak pidana yang dilakukanbawahannya tersebut telah diteruskan kepada komandan diatasnya. Jika tindakpidana telah terjadi, maka memberikan hukuman disiplin militer adalah hal yangpenting. Komandan senior dapat mengajukan ke pengadilan militer, namunkomandan junior hanya dapat memberikan rekomendasi kepada komandan atasmengenai tindakan hukum disiplin yang dapat diberlakukan.Komandan memiliki tugas untuk mengambil segala tindakan yang perlu dan yanglayak untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Jika tindak pidana telah terjadi,komandan memiliki tanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perludan yang layak dalam lingkup kewenangannya untuk dilakukan penyelidikan danpenyidikan terhadap kejahatan tersebut dan untuk membawa pelaku yang didugamelakukannya ke pengadilan. Dalam beberapa sistem kemiliteran, komandan tingkatatas harus memerintahkan dilakukannya penyelidikan dan diadilinya pelaku, namundemikian dalam sistem militer ini pun para pelaku berhak untuk mendapatkanpengadilan yang adil dan tidak memihak (imparsial). Seorang komandan tidak dapatmemerintahkan bahwa pelaku bersalah dan harus dihukum. Komandan harusmemenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin bahwa pelaku yang didugamelakukan tindak pidana diperiksa secara layak dan mendapatkan pengadilan yangadil (fair trial). Dalam hal tindak pidana yang dilakukan anak buahnya merupakanpelanggaran HAM Berat maka merupakan kewajiban komandan militer untukmeneruskan perkara tersebut ke Komnas HAM.Ternyata ketentuan-ketentuan normatif sebagaimana dimaksud, tidak dipenuhidalam kasus Petrus ini. Menilik berbagai kesaksian yang diberikan kepada TimPenytelidik, tindakan yang perlu dan sepatutnya diambil untuk mencegah terjadinyaPetrus atau mencegah terulangnya melalui berbagai proses penindakan tidaklahRingkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Petrus 1982-1985 -39-