Ringkasan eksekutif Penyelidikan Komnas HAM Peristiwa ... - Elsam

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647Selanjutnya mengenai hal pertanggungjawaban individu yang disebut sebagai pelaku(dalam arti luas) dalam kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat, dikenal juga prinsipprinsipsebagaimana ditegaskan dalam Piagam Nuremberg, yang terdiri dari:1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang masuk dalam kategorikejahatan internasional harus bertanggungjawab atas perbuatannya danharus dihukum.2. Jika hukum nasional tidak memberikan ancaman pidana atas perbuatanyang merupakan suatu kejahatan internasional, tidak berarti bahwa orangyang melakukan perbuatan itu terbebas dari tanggungjawab menurut hukuminternasional.3. Kedudukan sebagai kepala negara atau pejabat pemerintah, tidakmembebaskannya dari tanggungjawab menurut hukum internasional.4. Alasan bahwasanya perbuatan individu tersebut dilakukan karenamelaksanakan perintah atasannya atau pemerintahannya, tidakmembebaskannya dari tanggungjawab menurut hukum internasional,selama pilihan moral bebas dimungkinkan olehnya. 455. Setiap orang yang didakwa melakukan kejahatan internasional mempunyaihak untuk mendapatkan peradilan yang adil.6. Kejahatan-kejahatan menurut hukum internasional yang harus dihukummeliputi:a. Kejahatan terhadap perdamaian; meliputi hal-hal:i. merencanakan, menyiapkan, memulai atau menggerakkan perangyang bersifat agresi yang melanggar perjanjian, persetujuan, ataujaminan internasional;ii. turut serta dalam menyusun rencana umum atau berkonspirasi untukmelaksanakan perbuatan apa saja yang tercantum dalamparagraf i di atas.b. Kejahatan perang: pelanggaran terhadap hukum atau norma di dalamperang, seperti misalnya pelanggaran yang mencakup --tetapi tidakterbatas pada-- pembunuhan, perlakuan kejam atau pemindahanuntuk dikerjapaksakan sebagai budak untuk tujuan apa pun, jugaterhadap penduduk asli dari atau yang berasal dari wilayah yangdikuasai; pembunuhan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadaptawanan perang, orang-orang yang berada di lautan (kapal),membunuh tawanan, merampok milik umum atau milik pribadi,perusakan yang berlebihan atau tidak diperlukan atas kota-kota, desadesa,atau pemusnahan yang secara militer tidak dipandang perlu.c. Kejahatan terhadap kemanusiaan, meliputi: pembunuhan, pemusnahan,perbudakan, pengusiran dan perbuatan yang tidak manusiawiterhadap penduduk sipil, atau penyiksaan berdasarkan alasan-alasanpolitik, ras, atau agama, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalamkerangka pelaksanaan atau berhubungan dengan kejahatan terhadapperdamaian atau kejahatan perang.7. Keterlibatan (complicity) dalam pelaksanaan suatu kejahatan terhadapperdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaansebagaimana disebut dalam prinsip ke-6 adalah suatu kejahatan menuruthukum internasional.45Hal-hal kumulatif yang dapat membebaskan orang tersebut dari tanggung jawab secara pidana hanyalah: a. Orangtersebut berada di bawah kewajiban hukum untuk mematuhi perintah dari pemerintah atau atasan yang berwenang;b.Orang tersebut tidak mengetahui bahwa perintah itu tidak sah dan; c. Perintah itu tidak dinyatakan sebagai perintahyang melawan hukum. Meskipun demikian, ditegaskan pula bahwa semua perintah untuk melakukan genosida dankejahatan terhadap kemanusiaan tetap dinyatakan melawan hukum dan tidak mungkin melepaskan orang bersangkutandari penuntutan.Ringkasan Eksekutif Tim Ad Hoc Petrus 1982-1985 -33-