PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

Pasal 23(1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukanatau tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a,dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan.(2) Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan atau tidakmemenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a,ditetapkan secara jabatan.Bagian KetujuhSP2 dan Surat Yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa PajakPasal 24(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan olehPemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan SP2.(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajakdalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian TahunPajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan harusmenerbitkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak.(4) Dalam hal tim Pemeriksa Pajak dibantu oleh tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf e, tenaga ahli tersebut bertugas berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh DirekturJenderal Pajak.Bagian KedelapanPemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan,dan Pertemuan dengan Wajib PajakPasal 25(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukandengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada WajibPajak mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan SuratPemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukandengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib pajakmengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan DalamRangka Pemeriksaan Kantor.(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atauSurat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantumdalam SP2.Pasal 26(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya PemeriksaanLapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasapengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, SuratPemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau