PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

More documents

Recommendations

Info

$E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01$

(2) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik sertaketerangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaanagar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak dengan menyediakanruangan khusus.Pasal 30(1) Apabila jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terlampauidan Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen,termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, PemeriksaPajak harus membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dandokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, dan dokumen yang wajibdipinjamkan namun belum diserahkan oleh Wajib Pajak.(2) Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasukdata yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harusmembuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen.Pasal 31(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/ataudokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dimintaberdasarkan berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dandokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pemeriksa Pajak harus menentukandapat atau tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kenapajak berdasarkan bukti kompeten yang cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan.(2) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usahaatau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak badan, dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukanpengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1), penghasilan kena pajak dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan.(3) Dalam hal Penghasilan Kena Pajak tidak dihitung secara jabatan, Pemeriksa Pajak dapatmeminjam tambahan buku, catatan, dan/atau dokumen serta keterangan lain selain yang sudahdipinjam.Bagian KesepuluhPenyegelanPasal 32(1) Pemeriksa Pajak berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankanbuku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan bendabendalain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WajibPajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar,atau dipalsukan.(2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pada saatpelaksanaan Pemeriksaan Lapangan:a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberikesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang sertamemeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut didugadigunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasilpengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara programaplikasi on-line yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaanbebas Wajib Pajak;b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberibantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberikesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara
elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempatdan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajakyang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak,sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda;ataud. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempatdan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yangmempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajakmenolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.Pasal 33(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan dengan menggunakantanda segel.(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2(dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.(3) Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa Pajak wajib membuat berita acara Penyegelan.(4) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan ditandatanganioleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telahdewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.(5) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 (dua) rangkap danrangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluargayang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa.(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani beritaacara Penyegelan, Pemeriksa Pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam beritaacara Penyegelan.(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.Pasal 34(1) Pembukaan segel dilakukan apabila:a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajakuntuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidakbergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, Penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atauc. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurangkurangnya2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak.(3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu oleh Kepolisian Negara RepublikIndonesia dan/atau pemerintah daerah setempat.(4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan Penyegelan rusak atau hilang,Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan danmelaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia.(5) Dalam melakukan pembukaan segel, Pemeriksa Pajak membuat berita acara pembukaan segelyang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak menandatangani berita
Page 1 and 2: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
Page 3 and 4: 12. Data yang dikelola secara elekt
Page 5 and 6: Bagian KeduaStandar PemeriksaanPasa
Page 7 and 8: Pasal 11Dalam melakukan Pemeriksaan
Page 9 and 10: Pasal 14(1) Dalam pelaksanaan Pemer
Page 11 and 12: Pasal 19(1) Apabila jangka waktu pe
Page 13 and 14: Pasal 23(1) Pemeriksaan yang dihent
Page 15: Wajib Pajak pada saat pelaksanaan P
Page 19 and 20: Pasal 37(1) Dalam hal Wajib Pajak,
Page 21 and 22: Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Page 23 and 24: . Direktur Pemeriksaan dan Penagiha
Page 25 and 26: menandatangani berita acara Pembaha
Page 27 and 28: a. penghitungan pajak yang kurang d
Page 29 and 30: dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Und
Page 31 and 32: Pasal 72(1) Pemeriksaan untuk tujua
Page 33 and 34: pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau o
Page 35 and 36: (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan P
Page 37 and 38: BAB VIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 91Pe
Page 39 and 40: (8) Laporan pengungkapan ketidakben

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?