PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaanharus tetap dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.Pasal 52Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan PemeriksaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) serta pelaksanaanpembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal51 harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan danpelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).Pasal 53(1) Hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus dituangkan dalamrisalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan.(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan denganTim Quality Assurance Pemeriksaan, risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, timPemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan denganTim Quality Assurance Pemeriksaan namun Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajakmenolak menandatangani risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Tim Quality Assurance Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakantersebut dalam risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasandengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantumdalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Tim Quality AssurancePemeriksaan membuat:a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan;danb. risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan pada hari dan tanggal sesuaiundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.Pasal 54Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan risalahTim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat berita acara PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.Pasal 55(1) Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksanaPemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untukmenandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung ataumelalui faksimili.(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dariWajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasadari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima surat panggilan untuk