PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

(2) Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktupaling lama 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa,pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi SuratPanggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP.(3) Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)berakhir, Pemeriksaan harus diselesaikan.(4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka permohonan penghapusan NomorPokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b, jangka waktu Pemeriksaansebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaianpermohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (7) Undang-Undang KUP.(5) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pencabutan pengukuhan PengusahaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, jangka waktu Pemeriksaansebagaimana dimaksud ayat (1) atau ayat (2) harus memperhatikan jangka waktu penyelesaianpermohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2ayat (9) Undang-Undang KUP.Bagian KeenamSP2 dan Surat Yang Berisi Perubahan Tim Pemeriksa PajakPasal 82(1) Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundangundanganperpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu timPemeriksa Pajak berdasarkan SP2.(2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajakdalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian TahunPajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, kepala unit pelaksana Pemeriksaan tidakperlu memperbarui SP2 tetapi harus menerbitkan surat yang berisi perubahan tim PemeriksaPajak.Bagian KetujuhPemberitahuan dan Panggilan PemeriksaanPasal 83(1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan,Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannyaPemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor,Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannyaPemeriksaan Kantor dengan menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka PemeriksaanKantor.(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atauSurat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)diterbitkan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantumdalam SP2.Pasal 84(1) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya PemeriksaanLapangan atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasapengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.