PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkanadanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajaksebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada WajibPajak diberitahukan mengenai penghentian tersebut.(5) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkanadanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan pajaksebelumnya tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal, Direktur Jenderal Pajak menerbitkankeputusan mengenai rugi fiskal.(6) Keputusan mengenai rugi fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasaruntuk memperhitungkan rugi fiskal ke tahun pajak berikutnya.BAB IVPEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAINBagian KesatuRuang Lingkup, Kriteria, dan Jenis PemeriksaanPasal 69Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulanmateri yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.Pasal 70Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan berdasarkanVerifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai tata cara Verifikasi;b. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasisebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tatacara Verifikasi;c. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukanberdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yangmengatur mengenai tata cara Verifikasi;d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;e. pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;f. pencocokan data dan/atau alat keterangan;g. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;h. penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;j. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasikerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; dan/atauk. memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran PajakBerganda.Pasal 71Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan denganjenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.Bagian KeduaStandar Pemeriksaan