PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atauayat (3); danb. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),Pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajakdan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatanganioleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.(6) Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal42 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) atauayat (3); danb. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggalyang tercantum dalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2),Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan SPHP sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 ayat (1), berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri denganikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa PajakPasal 45(1) Dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak mengajukanpermohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan, berita acaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhirdibuat setelah pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilaksanakan.(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiridengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan risalah pembahasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5).(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatanganirisalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5), dan/atauatau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasilpembahasan akhir sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemeriksa Pajakmembuat catatan mengenai penolakan tersebut.Pasal 46(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada hari dantanggal sesuai undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Pembahasan AkhirHasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.(2) Dalam hal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiridengan ihtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.Pasal 47(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Wajib Pajakmenyampaikan surat permohonan kepada:a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukanoleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak; atau