PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung danWajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapatdisampaikan kepada:a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; ataub. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:1) pegawai dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa Pajak dapat mewakili WajibPajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang menurut PemeriksaPajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadapWajib Pajak orang pribadi.(3) Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 83ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasapengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.(4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, SuratPemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman lainnyadan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan.Bagian KedelapanPeminjaman DokumenPasal 85(1) Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain yang dipinjamharus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70.(2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain harusdilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29.Bagian KesembilanPenolakan PemeriksaanPasal 86(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan PemeriksaanLapangan untuk tujuan lain menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasukmenolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasadari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan.(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani suratpenolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajak membuatberita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.Pasal 87(1) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantoruntuk tujuan lain memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namunmenyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari WajibPajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani suratpernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa Pajakmembuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.Pasal 88