PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

More documents

Recommendations

Info

$E:\Documents and Settings\hum...g.default\Cache\3\C4\71F78d01$

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaanharus tetap dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.Pasal 52Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak dengan PemeriksaPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) serta pelaksanaanpembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal51 harus mempertimbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan danpelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).Pasal 53(1) Hasil pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan harus dituangkan dalamrisalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan.(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan denganTim Quality Assurance Pemeriksaan, risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, timPemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan denganTim Quality Assurance Pemeriksaan namun Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajakmenolak menandatangani risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Tim Quality Assurance Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakantersebut dalam risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasandengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantumdalam undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Tim Quality AssurancePemeriksaan membuat:a. berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan;danb. risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),yang ditandatangani oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan pada hari dan tanggal sesuaiundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), pembahasan dengan Tim QualityAssurance Pemeriksaan dianggap telah dilakukan.Pasal 54Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) atau ayat (5) dan risalahTim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1)digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat berita acara PembahasanAkhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir.Pasal 55(1) Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksanaPemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untukmenandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung ataumelalui faksimili.(3) Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dariWajib Pajak menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil, atau kuasadari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima surat panggilan untuk
menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani suratpernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa Pajak membuat berita acarapenolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan AkhirHasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.Pasal 56(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dalamjangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatanganiberita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak.(2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak memenuhi panggilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), namun menolak menandatangani berita acaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat catatan mengenaipenolakan penandatanganan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal55 ayat (1), Pemeriksa Pajak membuat catatan pada berita acara Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan.Pasal 57Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 ayat (2) atau Pasal 38, buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yangdikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh PemeriksaPajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan terbatas pada:a. penghitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka penghitunganpenghasilan secara jabatan; danb. kredit pajak sebagai pengurang Pajak Penghasilan.Bagian Keempat belasPelaporan Hasil Pemeriksaan danPengembalian DokumenPasal 58(1) LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.(2) Risalah pembahasan, risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan, dan/atau berita acaraPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHPsebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasaruntuk membuat nota penghitungan.(4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitansurat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitungsesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali:a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaantetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), pajak yang terutang dihitung sesuai dengan lembarpernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan;b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaantetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5),pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui sesuaidengan surat sanggahan Wajib Pajak;c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan
Page 1 and 2: PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
Page 3 and 4: 12. Data yang dikelola secara elekt
Page 5 and 6: Bagian KeduaStandar PemeriksaanPasa
Page 7 and 8: Pasal 11Dalam melakukan Pemeriksaan
Page 9 and 10: Pasal 14(1) Dalam pelaksanaan Pemer
Page 11 and 12: Pasal 19(1) Apabila jangka waktu pe
Page 13 and 14: Pasal 23(1) Pemeriksaan yang dihent
Page 15 and 16: Wajib Pajak pada saat pelaksanaan P
Page 17 and 18: elektronik atau membuka barang berg
Page 19 and 20: Pasal 37(1) Dalam hal Wajib Pajak,
Page 21 and 22: Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Page 23: . Direktur Pemeriksaan dan Penagiha
Page 27 and 28: a. penghitungan pajak yang kurang d
Page 29 and 30: dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Und
Page 31 and 32: Pasal 72(1) Pemeriksaan untuk tujua
Page 33 and 34: pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau o
Page 35 and 36: (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan P
Page 37 and 38: BAB VIKETENTUAN LAIN-LAINPasal 91Pe
Page 39 and 40: (8) Laporan pengungkapan ketidakben

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?