PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

(1) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakanPemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, permohonan Wajib Pajaktidak dapat diproses atau tidak dapat dipertimbangkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan laindilakukan dalam rangka:a. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; ataub. penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasikerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.(2) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakanPemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, Wajib Pajak diberi NomorPokok Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam halPemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:a. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; dan/ataub. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.(3) Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau berita acara penolakanPemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87, permohonan Wajib Pajaktidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:a. penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/ataub. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.Bagian KesepuluhPenjelasan Wajib Pajak dan Pihak KetigaPasal 89(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, melalui kepala unit pelaksanaPemeriksaan, Pemeriksa Pajak juga dapat memanggil Wajib Pajak untuk memperolehpenjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan denganPemeriksaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-UndangKUP.(2) Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksudpada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal39 dan Pasal 40.BAB VPENYAMPAIAN KUESIONER PEMERIKSAANPasal 90(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa Pajakwajib menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian Kuesioner Pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 27.(3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalamrangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, penyampaianKuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saatpenyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pada saat Wajib Pajak datangmemenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.(3) Wajib Pajak dapat menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada:a. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaan adalahDirekorat Pemeriksaan dan Penagihan; ataub. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Unit Pelaksana Pemeriksaanadalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.