PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

a. penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnyadalam format Surat Pemberitahuan;b. Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; danc. Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar50% (lima puluh persen).(4) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak maka pengungkapan tersebuttidak perlu dilampiri dengan Surat Setoran Pajak.Pasal 62(1) Untuk membuktikan pengungkapan ketidakbenaran dalam laporan tersendiri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaanditerbitkan surat ketetapan pajak dengan mempertimbangkan laporan tersendiri tersebut sertamemperhitungkan pokok pajak yang telah dibayar.(2) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikanbahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak tidaksesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengankeadaan yang sebenarnya.(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwapengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak diterbitkan sesuai dengan pengungkapanWajib Pajak.(4) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diperhitungkansebagai kredit pajak dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan hasilPemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).(5) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c merupakanbukti pembayaran sanksi adminstrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh persen) terkaitdengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan.(6) Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksiadministrasi sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang KUP.(7) Dalam hal pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dilakukan untuk Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahan Nilai, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajakyang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak dapatdiperhitungkan sebagai kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.Bagian KetujuhbelasUsulan Pemeriksaan Bukti Permulaan danPenangguhan PemeriksaanPasal 63(1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkanPemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila:a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana dibidang perpajakan; ataub. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal36 atau Pasal 37 dan terhadap Wajib Pajak tersebut tidak dilakukan penghitunganpenghasilan kena pajak secara jabatan.(2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas permohonanpengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka harus memperhatikanjangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.