PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

(8) Laporan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dibuat dengan menggunakan format sesuai contohsebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.(9) Dokumen berupa:a. surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18;b. surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan yang ditingkatkan ke PemeriksaanBukti Permulaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2);c. surat pemberitahuan penghentian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67ayat (4); dand. Kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1),dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IXyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.(10) Surat keputusan penetapan rugi fiskal berdasarkan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksuddalam Pasal 68 ayat (5) dibuat dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimanatercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.BAB VIIKETENTUAN PERALIHANPasal 94Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:a. terhadap SP2 yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini danPemeriksaan belum selesai, proses penyelesaian selanjutnya dilakukan berdasarkanketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;b. terhadap Pemeriksaan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dantelah dibuat LHP Sumir, dapat dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan suratketetapan pajak sepanjang hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat indikasitindak pidana di bidang perpajakan.BAB VIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 95Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2007 tentang Penerbitan SuratKetetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PajakTerhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan TindakPidana Di Bidang Perpajakan;b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara PenyegelanDalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara PemeriksaanPajak;d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Pasal 96Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2013.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.