S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan BAB II KOMPLEKSITAS PERMASALAHAN Dari perspektif pemerintahan, permasalahan yang saat ini muncul ke permukaan menyangkut Papua adalah menguatnya aspirasi dari sebagian masyarakat Papua untuk merdeka. Aspirasi merdeka tersebut saat ini tidak hanya bergerak di wilayah wacana saja namun sudah mewujud ke dalam tuntutan riil. Pasca kejatuhan rejim Suharto tahun 1998, tuntutan merdeka sangat gencar disuarakan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan Papua dan dengan terbuka disampaikan kepada pejabat di Jakarta. Sebagai contoh yang dilakukan perwakilan Forum Komunikasi Generasi Muda Irian Jaya, Aliansi Muslim Irian Jaya, dan Komite Pemuda Pro Hak-Hak Rakyat Papua yang tergabung dalam Komunike Solidaritas Rakyat Irian (KSRI) yang menuntut kemerdekaan Papua Barat dikembalikan dan keluar dari negara kesatuan RI. Dengan kemerdekaan itu, rakyat Papua Barat akan berusaha membangun masa depannya berdasarkan kemampuan sendiri dengan dukungan potensi sumber daya alam daerah Papua Barat. Tuntutan tersebut disampaikan KSRI yang dipimpin oleh Hengky H Yokhu kepada anggota Komisi I DPR, yang diwakili Ketua Komisi I DPR Aisyah Aminy. 1 Pemerintah pusat sendiri, sangat menyadari adanya penguatan aspirasi merdeka seperti yang disebutkan di atas. Hal ini diungkapkan oleh Menkopolkam pada masa pemerintahan presiden Abdurahman Wahid, Surjadi Soedirdja, yang menyatakan bahwa kegiatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) memasuki tahun 2000 cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditandai dengan kegiatan OPM yang telah membentuk satgas Papua di seluruh Irian Jaya. Kekuatan mereka saat ini mencapai mencapai 15.000 orang. 2 Selain itu persoalan yang saat ini semakin meruncing adalah munculnya konflik horizontal di masyarakat dalam menyikapi munculya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur mengenai Papua yakni UU No. 45 Tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi dan 1 Kompas, 20 Juli 1999. Dalam berita Masyarakat Irian Menuntut Merdeka. 2 Kompas, 23 Februari 2000. Dalam berita Kegiatan OPM Cenderung Meningkat. 10
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Di masyarakat muncul kelompok yang mendukung pemekaran provinsi, sedangkan di sisi lain ada juga kelompok masyarakat yang lebih condong untuk mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua. Tidak jarang konflik yang terjadi di lapangan memakan korban jiwa di pihak masyarakat, seperti bentrokan massa yang terjadi pada saat pendeklarasian provinsi Irian Jaya Tengah. Bentrokan massa yang berlangsung selama tiga hari berturut- turut, antara pendukung dan penentang pemekaran, mengakibatkan dua orang tewas. 3 Namun permasalahan yang terjadi di Papua jauh lebih kompleks dari sekedar hal yang disebutkan di atas. Bab ini akan mengupas lebih dalam mengenai problem substantif menyangkut kompleksitas permasalahan yang saat ini melingkupi dinamika perjalanan integrasi Papua ke dalam NKRI antara lain mengenai pelanggaran HAM dan ketegangan antara masyarakat Papua dengan Pusat, keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh masyarakat Papua kemudian ketegangan otoritas yang terjadi antara negara dan adat, kemudian munculnya tuntutan kemerdekaan. Berikut ini akan dipaparkan lebih jauh mengenai kompleksitas permasalahan tersebut. Pelanggaran HAM dan Ketegangan antara Masyarakat Papua dengan Pusat Pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua disinyalir dilakukan dengan sistematis dan telah berlangsung terus menerus. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Lembaga Studi dan Advokasi HAM (Elsham) Papua, selama tahun 2000 hingga November 2002, terjadi 136 kasus pembunuhan dan 838 kasus penahanan disertai penganiayaan dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil oleh aparat TNI dan kepolisian. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut tidak pernah dibawa ke pengadilan. 4 3 Kompas, 26 Agustus 2003. Dalam tajuk rencana Perhatikanlah Aspirasi Masyarakat Papua. 4 Kompas, 11 Desember 2002. Dalam berita Daerah Sekilas; Jayapura. 11
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 9: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 61 and 62:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?