S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan mengambangnya status pembentukan MRP yang merupakan lembaga utama dalam pelaksanaan otonomi khusus. Belum terbentuknya MRP ini berakibat pada tertundanya beberapa rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus). Ketiadaan Perdasus sendiri, menimbulkan terhambatnya implementasi kebijakan dalam tingkat daerah. Adanya ketidaksinergisan pelaksanaan otonomi khusus di level birokrasi daerah, telah memunculkan suatu “negative image” bahwa Otonomi khusus ternyata hanya sekedar memindahkan tradisi sentralistis Jakarta ke Jayapura. Pandangan ini menimbulkan pertentangan antara pemerintah Provinsi dengan kabupaten dalam penerapan otonomi khusus. C. Kelambanan dan Keraguan Implementasi Kebijakan Menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkembang di Papua, pemerintah pusat telah menerapkan berbagai macam peraturan perundangan. Selain terdapat permasalahan konsistensi yuridis dan komunikasi politik yang telah dikemukakan di atas, juga terdapat permasalahan implementasi. Banyak indikasi yang menunjukan kelambanan implementasi kebijakan. Kelambanan serta keraguan implementasi kebijakan pemerintah pusat mengenai Papua baik UU No. 45 Tahun 1999 maupun UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus disebabkan karena ketiadaan peraturan pelaksana di tingkat pusat untuk menunjang pelaksanaan kedua UU tersebut di daerah. Dampaknya kemudian terjadinya kemandegan dalam proses implementasi kedua UU tersebut. Beberapa hal yang berkaitan yang berkaitan dengan kelambanan implementasi kebijakan tersebut antara lain menyangkut: 1. Pembentukan kelembagaan wilayah pemekaran Sejak dikeluarkannya UU No 45 Tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Papua, pemerintah pusat sama sekali belum menerbitkan peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai struktur kelembagaan pemerintah daerah pemekaran. Bahkan pada Juni tahun 2000 presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan UU No. 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 45 Tahun 1999. Isinya antara lain membatalkan pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk pengisian keanggotaan DPRD provinsi Irian 36
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Mimika, Puncak Jaya dan Kota Sorong seperti yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 1999 dan menggantinya dengan Keputusan Presiden tentang jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD provinsi dan wilayah pemekaran. UU No. 5 Tahun 2000 ini dikeluarkan dengan pertimbangan belum siapnya perangkat serta keterbatasan fasilitas pendukung daerah, tidak tersedianya pembiayaan yang memadai, serta situasi keamanan daerah yang tidak memungkinkan akibat penolakan yang kuat dari masyarakat mengenai kebijakan pemekaran provinsi Papua. Hingga berakhirnya masa jabatan presiden Abdurrahman Wahid peraturan pelaksana berupa Keppres maupun PP yang mengatur mengenai pembentukan kelembagaan pemekaran seperti yang diatur dalam UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 2000 belum juga diterbitkan. Kekosongan kelembagaan pemekaran menyebabkan tersendatnya implementasi pemekaran di wilayah Irian Jaya Barat. Sementara Provinsi Papua memaknai kelambanan ini sebagai ketegasan dari pusat untuk tidak melaksanakan UU No. 45 Tahun 1999. Sekaligus memperkuat pemahaman daerah mengenai penegasian UU No. 21 Tahun 2001 atas UU No. 45 Tahun 1999. 2. PP MRP Menyangkut salah satu substansi UU No. 21 Tahun 2001 yang mengatur mengenai pembentukan Majelis Rakyat Papua, hingga saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai MRP masih terkatung-katung di Jakarta meski draf PP tersebut sudah diserahkan oleh pemerintah provinsi Papua sejak bulan Juli 2002. Beberapa isi dari Rancangan PP MRP tersebut yang menjadi kontroversi adalah mengenai hak yang dimiliki MRP untuk menolak atau menyetujui pemekaran provinsi serta hak menolak atau menerima keputusan gubernur dan DPRD. Dengan kewenangan yang demikian besar lembaga MRP disinyalir oleh sejumlah pejabat di tingkat pusat akan digunakan oleh pihak-pihak tertentu terutama masyarakat adat, melalui Presidium Dewan Papua, akan digunakan sebagai “batu loncatan” untuk merealisasikan aspirasi untuk memisahkan Papua dari NKRI. MRP juga dipandang sebagai superbody yang mengancam kepatuhan Papua kepada pemerintah Jakarta, sehingga Mendagri Hari Sabarno beralasan bahwa 37
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 35: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 87 and 88:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?