S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Recommendations

Info

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan Peraturan Pemerintah yang masih tertahan di pemerintah pusat. 32 Keterlambatan pengaturan mengenai MRP ini menyebabkan belum ditetapkannya beberapa Raperdasus yang telah dipersiapkan. Instrumen pelaksana otonomi khusus tidak sinergis dengan belum ditetapkannya DPRD Provinsi Papua menjadi DPR Papua sebagaimana tercantum dalam UU No. 21 Tahun 2001. beberapa Raperdasi yang memerlukan pengesahan dari DPRP menjadi tertunda penetapannya. 33 Dilihat secara filosofis dan sosiologis, UU No. 21 Tahun 2001 memiliki sifat yang “khusus” (baca “menyimpang”), yang berbeda dengan pemikiran hukum yang berlaku secara nasional. Adanya undang-undang tersebut telah menyebabkan terjadinya divergensi otonomi daerah, sebagaimana dialami oleh provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan UU No. 18 Tahun 2001 yang juga mendapatkan perlakuan khusus. Dalam konteks pengaturan hubungan Pusat dan Daerah, keadaan tersebut dimungkinkan oleh UUD 1945, melalui ketentuan Pasal 18B (1), yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Persoalan yuridis dalam rangka kebijakan otonomi khusus Papua ini sebenarnya dimulai sejak pembentukan UU No. 21 Tahun 2001. Undang-undang No. 21 Tahun 2001 pembentukannya diperintahkan langsung oleh Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 jo. Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada Provinsi Papua dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999, namun demikian dalam Ketetapan tersebut sebenarnya juga diperintahkan untuk dilakukan upaya revisi. Adanya divergensi otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini mengakibatkan terjadinya 32 Daerah merespon keterlambatan PP MRP ini dengan mempersiapkan MRPS yang dikoordinir oleh Dewan Adat Papua. Usulan ini telah disampaikan ke pemerintah, namun belum memperoleh tanggapan. (hasil wawancara dengan Dewan Adat Papua). 33 Komisi A DPRD Papua telah menyiapkan 23 draft Perda yaitu 9 Raperdasus dan 14 Raperdasi. 28
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua dari Aspek Politik, Hukum dan Pemerintahan pertentangan antara kebijakan otonomi khusus (UU No. 21 Tahun 2001) dengan banyak peraturan dan kebijakan pusat yang merupakan derivasi dari UU No. 22 Tahun 1999. Secara legal formal dalam arti wewenang pembentuk, tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebenarnya kebijakan terhadap Papua tidak ada masalah. Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan pengaturan tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, di samping karena mengambil bentuk tertulis, produk hukum tersebut menjadi lebih mudah untuk diuji. Namun, setelah dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Papua, ditemukan adanya inkoherensi dan inkonsistensi yuridis yang tercermin dalam sejumlah permasalahan sebagai berikut: Pertama, adanya saling tumpang tindihnya (overlapping) persoalan yang diatur, antara UU No. 45 Tahun 1999 dan UU No. 21 Tahun 2001. Keduanya berbeda ditinjau dari sifat isi peraturannya, karena UU No. 45 Tahun 1999 adalah ketentuan yang bersifat penetapan (beschikking) tentang penghapusan, penggabungan dan pemekaran daerah sebagaimana diperintahkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, sedangkan UU No. 21 Tahun 2001 adalah ketentuan yang bersifat pengaturan (regeling). Persoalan tumpang tindih muncul, justru disebabkan oleh belum ditetapkannya peraturan-peraturan pelaksanaan bagi kedua undang-undang tersebut, kemudian tiba-tiba muncul Inpres No. 1 Tahun 2003. Di daerah terdapat beberapa anomali yang timbul sebagai konsekuensi adanya saling overlapping kebijakan. Di daerah muncul Keputusan DPRD Provinsi Papua No. 11/DPRD/1999 tertanggal 16 Oktober 1999 yang menolak pemekaran tersebut atas desakan rakyat Papua. Keputusan DPRD Provinsi Papua No. 11/DPRD/1999 tersebut memang dapat menegasikan Keputusan DPRD Provinsi Papua No. 10/DPRD/1999 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya Terhadap Pemekaran Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, tetapi jelas tidak dapat mengurangi validitas berlakunya UU No. 45 Tahun 1999. 29
Page 1 and 2: LAPORAN AKHIR KAJIAN RESOLUSI PERMA
Page 3 and 4: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 27: S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 79 and 80:
S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
show all

S2 PLOD UGM (2003), Kajian Resolusi Permasalahan Papua

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?